Ini Skema Komplementer Kartu Sehat Bekasi dengan BPJS Kesehatan ala KPK

Kompas.com - 10/12/2019, 19:42 WIB
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan sebaiknya belajar dari Panitia Asian Games 2018 (INASGOC) yang membawa olahraga bisa jadi industri. Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan sebaiknya belajar dari Panitia Asian Games 2018 (INASGOC) yang membawa olahraga bisa jadi industri.

BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengurusi polemik Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) di Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi sempat meminta rekomendasi KPK, sebab program yang telah berjalan 7 tahun itu dipaksa terintegrasi dalam sistem BPJS Kesehatan pada akhir 2018 oleh Presiden RI Joko Widodo.

Jika tidak terintegrasi, KS-NIK berpeluang tumpang-tindih dengan BPJS Kesehatan.

Dalam surat balasan KPK kepada Pemkot Bekasi pada 29 November lalu, KPK merekomendasikan agar KS-NIK diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

KPK memberi saran, KS-NIK dapat tetap berlanjut tetapi dengan jenis program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang melengkapi/komplementer dengan BPJS Kesehatan.

Dalam analisisnya, Kepala Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan melihat ada kelompok warga yang rentan tak mendapatkan jaminan kesehatan apa-apa.

Baca juga: KPK Dukung Kartu Sehat Kota Bekasi Jadi Penambal Celah BPJS Kesehatan

Mereka merupakan warga yang secara ekonomi tidak masuk kategori miskin. Namun mereka , tidak cukup dana buat membayar iuran bulanan BPJS Kesehatan. Mereka juga tak didaftarkan kepesertaan BPJS-nya oleh tempat mereka bekerja.

Besar kemungkinan, mereka tak ikut membayar juran bulanan BPJS Kesehatan. Jika begini, besar pula peluang mereka ditolak jika ingin mengklaim biaya berobat dengan BPJS Kesehatan.

"Kan BPJS sekarang kalau menunggak iuran tidak dilayani, kecuali ia masuk kategori PBI (penerima bantuan iuran). Nah mereka ini yang oleh pemerintah daerah dilayani dengan Jamkesda, hanya tetap dengan kelas 3. Itu kami setuju yang begitu," kata Pahala, Selasa (10/12/2019).

"Jadi lebih ke pemerintah daerah merasa mereka yang ditolak BPJS itu juga masyarakatnya. Maka dia harus dilayani juga dong, ya sudah pakai saja itu Jamkesda," imbuhnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Raih Anugerah Pemda Informatif 3 Kali Berturut-turut

Pemprov DKI Raih Anugerah Pemda Informatif 3 Kali Berturut-turut

Megapolitan
Pemasangan Spanduk dan Baliho Liar Umumnya Terjadi di Akhir Pekan

Pemasangan Spanduk dan Baliho Liar Umumnya Terjadi di Akhir Pekan

Megapolitan
11 Anggota TNI Divonis Bersalah karena Aniaya Warga hinga Tewas

11 Anggota TNI Divonis Bersalah karena Aniaya Warga hinga Tewas

Megapolitan
Pura-pura Hendak Beli Pulsa, 2 Pria Rampok Minimarket di Bekasi

Pura-pura Hendak Beli Pulsa, 2 Pria Rampok Minimarket di Bekasi

Megapolitan
Normalisasi Saluran Air di Jalan Panjang Ditargetkan Rampung Desember

Normalisasi Saluran Air di Jalan Panjang Ditargetkan Rampung Desember

Megapolitan
Video Perampokan Minimarket di Bekasi Viral, Pelaku Ancam Karyawan dengan Celurit

Video Perampokan Minimarket di Bekasi Viral, Pelaku Ancam Karyawan dengan Celurit

Megapolitan
Polisi: Begal yang Tewaskan Tukang Ojek Beberapa Kali Lakukan Tindak Kejahatan

Polisi: Begal yang Tewaskan Tukang Ojek Beberapa Kali Lakukan Tindak Kejahatan

Megapolitan
Dibujuk Pacar, Perempuan yang Coba Bunuh Diri di Apartemen Akhirnya Selamat

Dibujuk Pacar, Perempuan yang Coba Bunuh Diri di Apartemen Akhirnya Selamat

Megapolitan
Lukai Polisi Saat Ditangkap, Begal di Jakarta Utara Tewas Ditembak

Lukai Polisi Saat Ditangkap, Begal di Jakarta Utara Tewas Ditembak

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan Bajing Loncat, Modus Saat Terjadi Macet

Polisi Tangkap Komplotan Bajing Loncat, Modus Saat Terjadi Macet

Megapolitan
'Jangan Ada Kriminalisasi Guru Jika Siswa Tertular Covid-19 karena KBM Tatap Muka...'

"Jangan Ada Kriminalisasi Guru Jika Siswa Tertular Covid-19 karena KBM Tatap Muka..."

Megapolitan
UPDATE 25 November: Bertambah 38, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Jadi 2.438

UPDATE 25 November: Bertambah 38, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Jadi 2.438

Megapolitan
UPDATE 25 November: Bertambah 1.273, Total Ada 130.461 Kasus Covid-19 di Jakarta

UPDATE 25 November: Bertambah 1.273, Total Ada 130.461 Kasus Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kepulauan Seribu Punya Pembangkit Listrik Surya Hybrid Terbesar di DKI Jakarta

Kepulauan Seribu Punya Pembangkit Listrik Surya Hybrid Terbesar di DKI Jakarta

Megapolitan
Kisah Adi, Berbisnis Modifikasi Sepeda Listrik hingga Raup Omzet Rp 400 Juta

Kisah Adi, Berbisnis Modifikasi Sepeda Listrik hingga Raup Omzet Rp 400 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X