Ini Skema Komplementer Kartu Sehat Bekasi dengan BPJS Kesehatan ala KPK

Kompas.com - 10/12/2019, 19:42 WIB
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan sebaiknya belajar dari Panitia Asian Games 2018 (INASGOC) yang membawa olahraga bisa jadi industri. Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan sebaiknya belajar dari Panitia Asian Games 2018 (INASGOC) yang membawa olahraga bisa jadi industri.

BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengurusi polemik Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) di Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi sempat meminta rekomendasi KPK, sebab program yang telah berjalan 7 tahun itu dipaksa terintegrasi dalam sistem BPJS Kesehatan pada akhir 2018 oleh Presiden RI Joko Widodo.

Jika tidak terintegrasi, KS-NIK berpeluang tumpang-tindih dengan BPJS Kesehatan.

Dalam surat balasan KPK kepada Pemkot Bekasi pada 29 November lalu, KPK merekomendasikan agar KS-NIK diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

KPK memberi saran, KS-NIK dapat tetap berlanjut tetapi dengan jenis program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang melengkapi/komplementer dengan BPJS Kesehatan.

Dalam analisisnya, Kepala Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan melihat ada kelompok warga yang rentan tak mendapatkan jaminan kesehatan apa-apa.

Baca juga: KPK Dukung Kartu Sehat Kota Bekasi Jadi Penambal Celah BPJS Kesehatan

Mereka merupakan warga yang secara ekonomi tidak masuk kategori miskin. Namun mereka , tidak cukup dana buat membayar iuran bulanan BPJS Kesehatan. Mereka juga tak didaftarkan kepesertaan BPJS-nya oleh tempat mereka bekerja.

Besar kemungkinan, mereka tak ikut membayar juran bulanan BPJS Kesehatan. Jika begini, besar pula peluang mereka ditolak jika ingin mengklaim biaya berobat dengan BPJS Kesehatan.

"Kan BPJS sekarang kalau menunggak iuran tidak dilayani, kecuali ia masuk kategori PBI (penerima bantuan iuran). Nah mereka ini yang oleh pemerintah daerah dilayani dengan Jamkesda, hanya tetap dengan kelas 3. Itu kami setuju yang begitu," kata Pahala, Selasa (10/12/2019).

"Jadi lebih ke pemerintah daerah merasa mereka yang ditolak BPJS itu juga masyarakatnya. Maka dia harus dilayani juga dong, ya sudah pakai saja itu Jamkesda," imbuhnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

11 Pemuda Diamankan Saat Hendak Ikut Demo Omnibus Law, 2 dari Mereka Positif Narkoba

11 Pemuda Diamankan Saat Hendak Ikut Demo Omnibus Law, 2 dari Mereka Positif Narkoba

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan 3.000 Alat Rapid Tes untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Pemkot Bogor Siapkan 3.000 Alat Rapid Tes untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Megapolitan
Dua Kali Kecelakaan Beruntun dalam Sehari di Tol Jakarta-Cikampek

Dua Kali Kecelakaan Beruntun dalam Sehari di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Akan Ikut Demo Tolak Omnibus Law, 11 Pemuda Diamankan Polres Jaksel

Akan Ikut Demo Tolak Omnibus Law, 11 Pemuda Diamankan Polres Jaksel

Megapolitan
Diduga Mencopet Saat Demo, Remaja Ini Nangis Diciduk Polisii

Diduga Mencopet Saat Demo, Remaja Ini Nangis Diciduk Polisii

Megapolitan
Hari Pertama Libur Panjang, Jumlah Penumpang di Terminal Pulogebang Capai 940 Orang

Hari Pertama Libur Panjang, Jumlah Penumpang di Terminal Pulogebang Capai 940 Orang

Megapolitan
Pemkot Bogor Gelar Rapid Test untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Pemkot Bogor Gelar Rapid Test untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Megapolitan
TPA Rawa Kucing Hampir Penuh, Pemkot Tangerang Harapkan PLTSa Segera Terealisasi

TPA Rawa Kucing Hampir Penuh, Pemkot Tangerang Harapkan PLTSa Segera Terealisasi

Megapolitan
Massa Pedemo Bubarkan Diri, Jalan Medan Merdeka Selatan Dibuka

Massa Pedemo Bubarkan Diri, Jalan Medan Merdeka Selatan Dibuka

Megapolitan
Rapat KUPA-PPAS Tetap Dilaksanakan, Semua Peserta Dipastikan Sudah Rapid Test

Rapat KUPA-PPAS Tetap Dilaksanakan, Semua Peserta Dipastikan Sudah Rapid Test

Megapolitan
Arus Balik Libur Panjang di Bandara Soekarno-Hatta Diprediksi Terjadi 1 November

Arus Balik Libur Panjang di Bandara Soekarno-Hatta Diprediksi Terjadi 1 November

Megapolitan
Bawa Korek Kuping Jumbo, Massa Aksi Penolak UU Cipta Kerja: Mungkin Kuping Jokowi Tersumbat

Bawa Korek Kuping Jumbo, Massa Aksi Penolak UU Cipta Kerja: Mungkin Kuping Jokowi Tersumbat

Megapolitan
Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Diminta Tak Abai Mengisi 'Health Alert Card'

Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Diminta Tak Abai Mengisi "Health Alert Card"

Megapolitan
Libur Panjang, Penumpang di Terminal Pulo Gebang Capai 1.805

Libur Panjang, Penumpang di Terminal Pulo Gebang Capai 1.805

Megapolitan
Cerita Pengalaman Nonton Bioskop Kali Pertama Selama Pandemi Covid-19...

Cerita Pengalaman Nonton Bioskop Kali Pertama Selama Pandemi Covid-19...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X