Ini Skema Komplementer Kartu Sehat Bekasi dengan BPJS Kesehatan ala KPK

Kompas.com - 10/12/2019, 19:42 WIB
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan sebaiknya belajar dari Panitia Asian Games 2018 (INASGOC) yang membawa olahraga bisa jadi industri. Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan sebaiknya belajar dari Panitia Asian Games 2018 (INASGOC) yang membawa olahraga bisa jadi industri.

BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengurusi polemik Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) di Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi sempat meminta rekomendasi KPK, sebab program yang telah berjalan 7 tahun itu dipaksa terintegrasi dalam sistem BPJS Kesehatan pada akhir 2018 oleh Presiden RI Joko Widodo.

Jika tidak terintegrasi, KS-NIK berpeluang tumpang-tindih dengan BPJS Kesehatan.

Dalam surat balasan KPK kepada Pemkot Bekasi pada 29 November lalu, KPK merekomendasikan agar KS-NIK diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

KPK memberi saran, KS-NIK dapat tetap berlanjut tetapi dengan jenis program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang melengkapi/komplementer dengan BPJS Kesehatan.

Dalam analisisnya, Kepala Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan melihat ada kelompok warga yang rentan tak mendapatkan jaminan kesehatan apa-apa.

Baca juga: KPK Dukung Kartu Sehat Kota Bekasi Jadi Penambal Celah BPJS Kesehatan

Mereka merupakan warga yang secara ekonomi tidak masuk kategori miskin. Namun mereka , tidak cukup dana buat membayar iuran bulanan BPJS Kesehatan. Mereka juga tak didaftarkan kepesertaan BPJS-nya oleh tempat mereka bekerja.

Besar kemungkinan, mereka tak ikut membayar juran bulanan BPJS Kesehatan. Jika begini, besar pula peluang mereka ditolak jika ingin mengklaim biaya berobat dengan BPJS Kesehatan.

"Kan BPJS sekarang kalau menunggak iuran tidak dilayani, kecuali ia masuk kategori PBI (penerima bantuan iuran). Nah mereka ini yang oleh pemerintah daerah dilayani dengan Jamkesda, hanya tetap dengan kelas 3. Itu kami setuju yang begitu," kata Pahala, Selasa (10/12/2019).

"Jadi lebih ke pemerintah daerah merasa mereka yang ditolak BPJS itu juga masyarakatnya. Maka dia harus dilayani juga dong, ya sudah pakai saja itu Jamkesda," imbuhnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Temuan Jasad TKW Asal Tangerang dalam Koper di Arab Saudi...

Fakta Temuan Jasad TKW Asal Tangerang dalam Koper di Arab Saudi...

Megapolitan
Polres dan Kodim Jakbar Siapkan Personel hingga Sarana untuk Tangani Banjir

Polres dan Kodim Jakbar Siapkan Personel hingga Sarana untuk Tangani Banjir

Megapolitan
Tingkatkan PAD, DKI Integrasikan Proses Perizinan Usaha dengan Data Pertanahan

Tingkatkan PAD, DKI Integrasikan Proses Perizinan Usaha dengan Data Pertanahan

Megapolitan
Dinkes DKI Sebut Kontak Erat yang Positif Covid-19 Belum Tentu Tertular dari Anies dan Ariza

Dinkes DKI Sebut Kontak Erat yang Positif Covid-19 Belum Tentu Tertular dari Anies dan Ariza

Megapolitan
437 Orang yang Pernah Berkontak dengan Anies dan Ariza Dites Swab, 24 Positif Covid-19

437 Orang yang Pernah Berkontak dengan Anies dan Ariza Dites Swab, 24 Positif Covid-19

Megapolitan
Dua Anggota Geng Garjok yang Serang Lawan dengan Celurit Masih di Bawah Umur

Dua Anggota Geng Garjok yang Serang Lawan dengan Celurit Masih di Bawah Umur

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Bertambah 34, Kini Ada 2.987 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

UPDATE 2 Desember: Bertambah 34, Kini Ada 2.987 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
124 Jiwa Mengungsi karena Kebakaran di Angke, Pemkot Siapkan Posko Pengungsian Baru

124 Jiwa Mengungsi karena Kebakaran di Angke, Pemkot Siapkan Posko Pengungsian Baru

Megapolitan
5 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon Hari Ini, 2 Pakai Sistem Tumpang

5 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon Hari Ini, 2 Pakai Sistem Tumpang

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Tambah 1.166 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.212 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Tambah 1.166 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.212 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Anggaran Rp 8,38 Miliar Per Anggota DPRD DKI, F-Gerindra: Kebanyakan Program untuk Warga

Anggaran Rp 8,38 Miliar Per Anggota DPRD DKI, F-Gerindra: Kebanyakan Program untuk Warga

Megapolitan
Transjakarta Kembali Operasikan Non BRT Rute Tanah Abang-Batusari dan Pluit-Senen

Transjakarta Kembali Operasikan Non BRT Rute Tanah Abang-Batusari dan Pluit-Senen

Megapolitan
APK Pilkada Tangsel Berulang Kali Dipasang di Tempat Terlarang, Satpol PP Kewalahan

APK Pilkada Tangsel Berulang Kali Dipasang di Tempat Terlarang, Satpol PP Kewalahan

Megapolitan
Warga Rawa Bunga Setor 180 Kg Sampah ke Bank Sampah, Sebagian Hasilnya untuk Anak Yatim Piatu

Warga Rawa Bunga Setor 180 Kg Sampah ke Bank Sampah, Sebagian Hasilnya untuk Anak Yatim Piatu

Megapolitan
Tuntaskan Kasus Lama, Polisi Panggil Eggi Sudjana Tersangka Kasus Makar

Tuntaskan Kasus Lama, Polisi Panggil Eggi Sudjana Tersangka Kasus Makar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X