Ini Skema Komplementer Kartu Sehat Bekasi dengan BPJS Kesehatan ala KPK

Kompas.com - 10/12/2019, 19:42 WIB
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan sebaiknya belajar dari Panitia Asian Games 2018 (INASGOC) yang membawa olahraga bisa jadi industri. Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan sebaiknya belajar dari Panitia Asian Games 2018 (INASGOC) yang membawa olahraga bisa jadi industri.

BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengurusi polemik Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) di Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi sempat meminta rekomendasi KPK, sebab program yang telah berjalan 7 tahun itu dipaksa terintegrasi dalam sistem BPJS Kesehatan pada akhir 2018 oleh Presiden RI Joko Widodo.

Jika tidak terintegrasi, KS-NIK berpeluang tumpang-tindih dengan BPJS Kesehatan.

Dalam surat balasan KPK kepada Pemkot Bekasi pada 29 November lalu, KPK merekomendasikan agar KS-NIK diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

KPK memberi saran, KS-NIK dapat tetap berlanjut tetapi dengan jenis program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang melengkapi/komplementer dengan BPJS Kesehatan.

Dalam analisisnya, Kepala Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan melihat ada kelompok warga yang rentan tak mendapatkan jaminan kesehatan apa-apa.

Baca juga: KPK Dukung Kartu Sehat Kota Bekasi Jadi Penambal Celah BPJS Kesehatan

Mereka merupakan warga yang secara ekonomi tidak masuk kategori miskin. Namun mereka , tidak cukup dana buat membayar iuran bulanan BPJS Kesehatan. Mereka juga tak didaftarkan kepesertaan BPJS-nya oleh tempat mereka bekerja.

Besar kemungkinan, mereka tak ikut membayar juran bulanan BPJS Kesehatan. Jika begini, besar pula peluang mereka ditolak jika ingin mengklaim biaya berobat dengan BPJS Kesehatan.

"Kan BPJS sekarang kalau menunggak iuran tidak dilayani, kecuali ia masuk kategori PBI (penerima bantuan iuran). Nah mereka ini yang oleh pemerintah daerah dilayani dengan Jamkesda, hanya tetap dengan kelas 3. Itu kami setuju yang begitu," kata Pahala, Selasa (10/12/2019).

"Jadi lebih ke pemerintah daerah merasa mereka yang ditolak BPJS itu juga masyarakatnya. Maka dia harus dilayani juga dong, ya sudah pakai saja itu Jamkesda," imbuhnya.

Pahala setuju jika Pemerintah Kota Bekasi akan menggunakan KS-NIK buat menyasar kelompok rentan itu.

Merujuk ke pernyataan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, saat ini ditaksir ada sekitar 500.000 warga Kota Bekasi yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Mereka bisa dikategorikan dalam kelompok rentan menurut istilah Pahala Nainggolan.

Selain itu, lanjut Pahala, KS-NIK harus diperlakukan sebagai penambal celah-celah layanan kesehatan yang tidak dapat diklaim dalam layanan BPJS Kesehatan, seperti gizi, ambulans, dan berbagai hal lain.

"Itu yang dimaksud oleh KPK dengan skema komplementer. Jamkesda meng-cover layanan dan orang-orang yang tidak ter-cover oleh BPJS Kesehatan. Karena kan BPJS tidak melayani 100 persen," ungkap Pahala.

Polemik penangguhan sementara KS-NIK sempat ramai diperbincangkan warga Kota Bekasi. Di atas kertas, program KS-NIK lebih menarik minat warga Kota Bekasi untuk ikut serta karena tidak dipungut iuran seperti BPJS Kesehatan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSUI Depok Hampir Penuh meski Sudah Tambah Kapasitas, Pasien Covid-19 Terus Berdatangan

RSUI Depok Hampir Penuh meski Sudah Tambah Kapasitas, Pasien Covid-19 Terus Berdatangan

Megapolitan
Mulai 5 Desember, 4 Stasiun Ini Hanya Layani Transaksi KMT dan Kartu Uang Elektronik Setiap Hari

Mulai 5 Desember, 4 Stasiun Ini Hanya Layani Transaksi KMT dan Kartu Uang Elektronik Setiap Hari

Megapolitan
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Wagub DKI: Kami Prihatin

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Wagub DKI: Kami Prihatin

Megapolitan
Rute LRT Strategis Diserahkan ke Swasta, F-PDIP: Anies Kerja untuk Pemprov atau Swasta?

Rute LRT Strategis Diserahkan ke Swasta, F-PDIP: Anies Kerja untuk Pemprov atau Swasta?

Megapolitan
Waspada, November-Januari Masa Penetasan Telur Kobra

Waspada, November-Januari Masa Penetasan Telur Kobra

Megapolitan
Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang di Kali Utan Kayu

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang di Kali Utan Kayu

Megapolitan
Begini Aturan Pemasangan Baliho yang Sah di DKI Jakarta

Begini Aturan Pemasangan Baliho yang Sah di DKI Jakarta

Megapolitan
Sekolah di Kota Bekasi Mulai Ajukan Diri Gelar KBM Tatap Muka

Sekolah di Kota Bekasi Mulai Ajukan Diri Gelar KBM Tatap Muka

Megapolitan
Akhirnya, Millen Cyrus Ditempatkan di Sel Khusus

Akhirnya, Millen Cyrus Ditempatkan di Sel Khusus

Megapolitan
Cegah Banjir, Pemancingan Liar di Waduk Munjul Dibongkar

Cegah Banjir, Pemancingan Liar di Waduk Munjul Dibongkar

Megapolitan
Kejar Target Persiapkan Pilkada 2020, KPU Tangsel Targetkan Lipat 1 Juta Surat Suara dalam 4 Hari

Kejar Target Persiapkan Pilkada 2020, KPU Tangsel Targetkan Lipat 1 Juta Surat Suara dalam 4 Hari

Megapolitan
Cerita Jacklyn Choppers Punya Akun YouTube, Pernah Bikin Warga 'Lupa' Sedang Marah ke Polisi

Cerita Jacklyn Choppers Punya Akun YouTube, Pernah Bikin Warga "Lupa" Sedang Marah ke Polisi

Megapolitan
Pengendara Motor Tertimpa Patahan Pohon di Lapangan Banteng

Pengendara Motor Tertimpa Patahan Pohon di Lapangan Banteng

Megapolitan
Berbagai Usulan DPRD DKI Jakarta untuk Pembelajaran Tatap Muka

Berbagai Usulan DPRD DKI Jakarta untuk Pembelajaran Tatap Muka

Megapolitan
Rumah Dinas Guru SMK 57 Terbakar Dini Hari Tadi, Diduga karena Korsleting

Rumah Dinas Guru SMK 57 Terbakar Dini Hari Tadi, Diduga karena Korsleting

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X