Bina Marga Akui Dapat Surat Penolakan Terkait Pembangunan Trotoar Kemang

Kompas.com - 10/12/2019, 21:22 WIB
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIKepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengaku, instituisnya mendapat surat penolakan terkait revitalisasi trotoar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Surat tersebut mayoritas dari para pelaku usaha yang mengeluh karena lahanya digunakan untuk pelebaran trotoar. Dalam surat-surat itu ada yang secara terang-terangan menolak Perjanjian Kerja Sama ( PKS) yang ditawarkan Bina Marga terkait revitalisasi trotoar.

"Memang ada, surat masuk ke Bina Marga itu memang ada. Ada yang mau PKS, ada yang kami jelaskan karena belum mau PKS," kata Hari di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Bina Marga: Banyak Warga Setuju dengan PKS Revitalisasi Trotoar Kemang

Namun, Hari klaim bahwa mayoritas pengusaha dan warga Kemang menerima konsep PKS yang mereka ajukan dan setuju dengan pelebaran trotoar.

Mereka yang menolak, kata Hari, hanya sebagian kecil. Yang setuju dengan pembangunan trotoar justru lebih banyak.

"Pihak-pihak sebagian yang teriaknya kencang itulah (tidak terima dengan PKS) yang kadang mempengaruhi yang lain lainya," ujar dia.

Hingga saat ini, mereka yang menolak konsep PKS masih dalam proses negoisasi dengan Bina Marga. Jika tetap menolak, pengusaha tersebut akan dicek kelengkapan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya.

Sebelumnya, sejumlah pengusaha merasa mendapatkan tekanan dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk menandatangani PKS tersebut. Tekanan tersebut berupa pemeriksaan IMB bagi setiap pengusaha yang menolak tanda tangan PKS.

"Jadi tekanannya begini. Orang mau kasih lahan untuk kamu bikin proyek, tapi kamu dicek perizinannya, IMB-nya, dan lain lain. Apa hubungannya, jadi kan pengusaha kan takut," kata Kamilus Elu selaku kuasa hukum dari perwakilan pengusaha di kawasan Kemang, Rabu lalu.

Menurut Kamilus, isi PKS tersebut tidak menguntungkan pengusaha.

Baca juga: Ada Pembangunan Trotoar, Tempat Parkir Ruko di Kawasan Kemang Menyempit

Menurut penafsiran Kamilus, secara garis besar PKS tersebut mengatakan bahwa pengusaha tidak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah saat lahanya digunakan untuk pelebaran trotoar.

"Intinya Pemda DKI tetap menggunakan lahan warga untuk trotoar. Yang digantikan tidak ada. Jadi kompensasi untuk pemilik lahan tidak jelas," kata dia.

Ia menilai PKS tersebut dinilai cacat hukum karena Pemprov DKI membangun aset berupa trotoar di atas tanah yang bukan milik pemerintah.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wisma Atlet Penuh, 6 Petugas Kelurahan Petojo Selatan yang Positif Covid-19 Isolasi Mandiri

Wisma Atlet Penuh, 6 Petugas Kelurahan Petojo Selatan yang Positif Covid-19 Isolasi Mandiri

Megapolitan
Dentuman Misterius Terdengar Dua Kali di Jakarta hingga Menyebabkan Getaran

Dentuman Misterius Terdengar Dua Kali di Jakarta hingga Menyebabkan Getaran

Megapolitan
Kantor Kelurahan Petojo Selatan Ditutup Usai 7 Petugas PJLP Terpapar Covid-19

Kantor Kelurahan Petojo Selatan Ditutup Usai 7 Petugas PJLP Terpapar Covid-19

Megapolitan
Serka BP Disebut Sedang Mabuk dan Mangkir Saat Menabrak Briptu Andry

Serka BP Disebut Sedang Mabuk dan Mangkir Saat Menabrak Briptu Andry

Megapolitan
Anggota TNI yang Menabrak Briptu Andry Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Anggota TNI yang Menabrak Briptu Andry Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Megapolitan
UPDATE 20 September: Bertambah 1.079, Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Jadi 62.886

UPDATE 20 September: Bertambah 1.079, Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Jadi 62.886

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Geng Moonraker, Pembacok Warga hingga Tewas di Bintaro

Polisi Kantongi Identitas Geng Moonraker, Pembacok Warga hingga Tewas di Bintaro

Megapolitan
Geng Moonraker Bacok Warga hingga Tewas karena Berusaha Melerai Keributan di Bintaro

Geng Moonraker Bacok Warga hingga Tewas karena Berusaha Melerai Keributan di Bintaro

Megapolitan
PSBB Jilid 11 Tangsel Berakhir Hari ini, Bagaimana Perkembangan Kasus Covid-19 di Sana?

PSBB Jilid 11 Tangsel Berakhir Hari ini, Bagaimana Perkembangan Kasus Covid-19 di Sana?

Megapolitan
Seorang Pencari Suaka asal Iran Ditangkap Polisi karena Beli Sabu-sabu

Seorang Pencari Suaka asal Iran Ditangkap Polisi karena Beli Sabu-sabu

Megapolitan
Korban Pelecehan Rapid Test di Soekarno-Hatta Belum Lapor Polisi hingga Saat Ini

Korban Pelecehan Rapid Test di Soekarno-Hatta Belum Lapor Polisi hingga Saat Ini

Megapolitan
UPDATE 20 September: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Tembus 1.002 Orang

UPDATE 20 September: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Tembus 1.002 Orang

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB Total DKI Jakarta, Kawasan GBK Sepi Pengunjung

Tetap Buka Saat PSBB Total DKI Jakarta, Kawasan GBK Sepi Pengunjung

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Warga Bogor Bersih-bersih Aliran Sungai Ciliwung

Antisipasi Banjir, Warga Bogor Bersih-bersih Aliran Sungai Ciliwung

Megapolitan
Polisi Akan Usut Dugaan Keterlibatan Pengelola Lapas Terkait Kaburnya Napi di Tangerang

Polisi Akan Usut Dugaan Keterlibatan Pengelola Lapas Terkait Kaburnya Napi di Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X