Bina Marga Akui Dapat Surat Penolakan Terkait Pembangunan Trotoar Kemang

Kompas.com - 10/12/2019, 21:22 WIB
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIKepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengaku, instituisnya mendapat surat penolakan terkait revitalisasi trotoar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Surat tersebut mayoritas dari para pelaku usaha yang mengeluh karena lahanya digunakan untuk pelebaran trotoar. Dalam surat-surat itu ada yang secara terang-terangan menolak Perjanjian Kerja Sama ( PKS) yang ditawarkan Bina Marga terkait revitalisasi trotoar.

"Memang ada, surat masuk ke Bina Marga itu memang ada. Ada yang mau PKS, ada yang kami jelaskan karena belum mau PKS," kata Hari di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Bina Marga: Banyak Warga Setuju dengan PKS Revitalisasi Trotoar Kemang

Namun, Hari klaim bahwa mayoritas pengusaha dan warga Kemang menerima konsep PKS yang mereka ajukan dan setuju dengan pelebaran trotoar.

Mereka yang menolak, kata Hari, hanya sebagian kecil. Yang setuju dengan pembangunan trotoar justru lebih banyak.

"Pihak-pihak sebagian yang teriaknya kencang itulah (tidak terima dengan PKS) yang kadang mempengaruhi yang lain lainya," ujar dia.

Hingga saat ini, mereka yang menolak konsep PKS masih dalam proses negoisasi dengan Bina Marga. Jika tetap menolak, pengusaha tersebut akan dicek kelengkapan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya.

Sebelumnya, sejumlah pengusaha merasa mendapatkan tekanan dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk menandatangani PKS tersebut. Tekanan tersebut berupa pemeriksaan IMB bagi setiap pengusaha yang menolak tanda tangan PKS.

"Jadi tekanannya begini. Orang mau kasih lahan untuk kamu bikin proyek, tapi kamu dicek perizinannya, IMB-nya, dan lain lain. Apa hubungannya, jadi kan pengusaha kan takut," kata Kamilus Elu selaku kuasa hukum dari perwakilan pengusaha di kawasan Kemang, Rabu lalu.

Menurut Kamilus, isi PKS tersebut tidak menguntungkan pengusaha.

Baca juga: Ada Pembangunan Trotoar, Tempat Parkir Ruko di Kawasan Kemang Menyempit

Menurut penafsiran Kamilus, secara garis besar PKS tersebut mengatakan bahwa pengusaha tidak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah saat lahanya digunakan untuk pelebaran trotoar.

"Intinya Pemda DKI tetap menggunakan lahan warga untuk trotoar. Yang digantikan tidak ada. Jadi kompensasi untuk pemilik lahan tidak jelas," kata dia.

Ia menilai PKS tersebut dinilai cacat hukum karena Pemprov DKI membangun aset berupa trotoar di atas tanah yang bukan milik pemerintah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PSI: Kontraktor Revitalisasi Monas Kurang Meyakinkan

Fraksi PSI: Kontraktor Revitalisasi Monas Kurang Meyakinkan

Megapolitan
Warga Harapan Mulya Bekasi Kebanjiran karena Gorong-gorong Mampet

Warga Harapan Mulya Bekasi Kebanjiran karena Gorong-gorong Mampet

Megapolitan
Diduga Tersambar Kereta, Mayat Tergeletak Dekat Stasiun Taman Kota

Diduga Tersambar Kereta, Mayat Tergeletak Dekat Stasiun Taman Kota

Megapolitan
Dua Calon Baru Diajukan, DPRD Janji Kebut Pemilihan Wagub DKI

Dua Calon Baru Diajukan, DPRD Janji Kebut Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa Orangtua hingga Guru Siswi SMP yang Lompat dari Lantai 4 Sekolah

Polisi Periksa Orangtua hingga Guru Siswi SMP yang Lompat dari Lantai 4 Sekolah

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemilik Klinik Suntik Stem Cell Ilegal di Kebayoran Lama

Polisi Tangkap Pemilik Klinik Suntik Stem Cell Ilegal di Kebayoran Lama

Megapolitan
Gerindra dan PKS Serahkan Nama Dua Calon Wagub DKI ke Gubernur Anies

Gerindra dan PKS Serahkan Nama Dua Calon Wagub DKI ke Gubernur Anies

Megapolitan
Polisi Sebut Motor Pengemudi Ojol yang Dirampas 10 Debt Collector Belum Sampai di Gudang Leasing

Polisi Sebut Motor Pengemudi Ojol yang Dirampas 10 Debt Collector Belum Sampai di Gudang Leasing

Megapolitan
Hujan 3 Jam, Perumahan di Harapan Mulya Bekasi Kebanjiran

Hujan 3 Jam, Perumahan di Harapan Mulya Bekasi Kebanjiran

Megapolitan
Politisi Gerindra Riza Patria Siap Tinggalkan DPR jika Jadi Calon Wagub DKI

Politisi Gerindra Riza Patria Siap Tinggalkan DPR jika Jadi Calon Wagub DKI

Megapolitan
Kejar 10 Orang yang Rampas Motor Pengemudi Ojol, Polisi Libatkan Pihak Leasing

Kejar 10 Orang yang Rampas Motor Pengemudi Ojol, Polisi Libatkan Pihak Leasing

Megapolitan
Pelecehan Seksual di Jatinegara Terekam CCTV, Mondar-mandir Cari Mangsa di Gang Rawan Kriminal

Pelecehan Seksual di Jatinegara Terekam CCTV, Mondar-mandir Cari Mangsa di Gang Rawan Kriminal

Megapolitan
Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Megapolitan
Siwi Sidi Laporkan Akun @digeeembok, Polisi akan Periksa 11 Saksi Termasuk Staf Garuda Indonesia

Siwi Sidi Laporkan Akun @digeeembok, Polisi akan Periksa 11 Saksi Termasuk Staf Garuda Indonesia

Megapolitan
Asal Usul Koteka, Pakaian Khas Suku Dhani hingga Pernah Dirazia Zaman Orba

Asal Usul Koteka, Pakaian Khas Suku Dhani hingga Pernah Dirazia Zaman Orba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X