Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

Kompas.com - 10/12/2019, 21:52 WIB
Sejumlah petugas mengoperasikan alat pendorong gerbong kereta light rail train atau lintas rel terpadu (LRT) yang telah diangkat ke atas rel di Stasiun Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (4/12/2019). Saat ini sebanyak dua dari total 31 rangkaian kereta (train set) LRT buatan PT INKA telah diangkat di atas rel Stasiun Harjamukti dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 2020. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRASejumlah petugas mengoperasikan alat pendorong gerbong kereta light rail train atau lintas rel terpadu (LRT) yang telah diangkat ke atas rel di Stasiun Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (4/12/2019). Saat ini sebanyak dua dari total 31 rangkaian kereta (train set) LRT buatan PT INKA telah diangkat di atas rel Stasiun Harjamukti dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengatakan penambahan anggaran Rp 68 miliar pada kegiatan pembangunan LRT yang akan dikerjakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta berpotensi melanggar aturan.

Penambahan anggaran itu akan digunakan untuk pekerjaan konsultan manajemen konstruksi dan konsultan integrator.

Di dalam kegiatan pembangunan LRT, awalnya Dishub mengalokasikan anggaran Rp 85,6 miliar untuk pengadaan lahan.

Lalu Dishub mengusulkan tambahan anggaran Rp 68 miliar pada saat rapat pembahasan rancangan APBD 2020 tanggal 5 Desember 2019. Rute LRT yang akan dikerjakan adalah dari Pulogadung ke Kebayoran Lama.

"Di dalam rapat tersebut, kami mempertanyakan mengapa Dinas Perhubungan diberi anggaran untuk konsultan manajemen konstruksi dan konsultan integrator pembangunan LRT," ucap Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: DKI Akan Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama

Menurut Fraksi PSI, pihak yang berhak mengerjakan proyek LRT Jakarta hanyalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo.

Pendapat ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 Pasal 2 yang berbunyi "dalam rangka penyelenggaraan LRT Gubernur menugaskan PT Jakarta Propertindo untuk menyelenggarakan LRT di daerah dan ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara".

Dari bunyi tersebut, Milli (panggilan akrab Eneng) memiliki pemahaman bahwa Jakpro membangun LRT Jakarta di DKI Jakarta tanpa ikut campur dengan institusi lain.

"Gubernur telah menugaskan PT Jakpro untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana, pengadaan sarana, dan pengoperasian untuk semua rute Light Rail Transit (LRT). Di dalamnya juga diatur bahwa Pemerintah Daerah hanya berwenang untuk melakukan pengadaan lahan," tuturnya.

Maka, kata dia, seharusnya tidak ada celah pihak lain untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian LRT.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Pria Masturbasi Dalam Mobil, Bermula ketika Tunggu Penumpang

Kronologi Pria Masturbasi Dalam Mobil, Bermula ketika Tunggu Penumpang

Megapolitan
Banyak Teman Anggota DPRD, Nurmansjah Lubis Diyakini Bisa Jadi Wagub DKI

Banyak Teman Anggota DPRD, Nurmansjah Lubis Diyakini Bisa Jadi Wagub DKI

Megapolitan
Kabel Bawah Tanah di Yamaha Cakung Terbakar

Kabel Bawah Tanah di Yamaha Cakung Terbakar

Megapolitan
Cerita Cawagub DKI Nurmansjah Lubis Kebanjiran pada Tahun Baru 2020

Cerita Cawagub DKI Nurmansjah Lubis Kebanjiran pada Tahun Baru 2020

Megapolitan
Nurmansjah Lubis Lobi Fraksi-fraksi DPRD Sebelum Diumumkan Jadi Cawagub DKI

Nurmansjah Lubis Lobi Fraksi-fraksi DPRD Sebelum Diumumkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Polsek Sawangan Sita Puluhan Botol Miras dari 3 Warung Jamu

Polsek Sawangan Sita Puluhan Botol Miras dari 3 Warung Jamu

Megapolitan
Perampok di Warteg Pesanggrahan Gunakan Uang Jarahan untuk Makan dan Narkoba

Perampok di Warteg Pesanggrahan Gunakan Uang Jarahan untuk Makan dan Narkoba

Megapolitan
Seorang Peserta Loe Gue Run 2020 Meninggal Dunia

Seorang Peserta Loe Gue Run 2020 Meninggal Dunia

Megapolitan
Bandingkan Diri dengan Rival, Cawagub Nurmansjah Lubis Merasa Lebih Cocok Dampingi Anies

Bandingkan Diri dengan Rival, Cawagub Nurmansjah Lubis Merasa Lebih Cocok Dampingi Anies

Megapolitan
Polisi: 4 Perampok Warteg di Pesanggrahan Berpencar karena Viral di Media Sosial

Polisi: 4 Perampok Warteg di Pesanggrahan Berpencar karena Viral di Media Sosial

Megapolitan
Siap Jadi Wagub DKI, Nurmansjah Lubis: Pindahkan Bully-nya Bang Anies ke Ane

Siap Jadi Wagub DKI, Nurmansjah Lubis: Pindahkan Bully-nya Bang Anies ke Ane

Megapolitan
Meriahkan Imlek 2571, Bandara Soetta Bagi-bagi Angpau sampai Akhir Bulan

Meriahkan Imlek 2571, Bandara Soetta Bagi-bagi Angpau sampai Akhir Bulan

Megapolitan
Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Diperkirakan Kering Nanti Malam

Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Diperkirakan Kering Nanti Malam

Megapolitan
Cawagub DKI Riza Patria: Tidak Ada Lobi Khusus kepada Anggota DPRD

Cawagub DKI Riza Patria: Tidak Ada Lobi Khusus kepada Anggota DPRD

Megapolitan
Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Tersisa 1 Meter

Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Tersisa 1 Meter

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X