Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

Kompas.com - 10/12/2019, 21:52 WIB
Sejumlah petugas mengoperasikan alat pendorong gerbong kereta light rail train atau lintas rel terpadu (LRT) yang telah diangkat ke atas rel di Stasiun Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (4/12/2019). Saat ini sebanyak dua dari total 31 rangkaian kereta (train set) LRT buatan PT INKA telah diangkat di atas rel Stasiun Harjamukti dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 2020. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRASejumlah petugas mengoperasikan alat pendorong gerbong kereta light rail train atau lintas rel terpadu (LRT) yang telah diangkat ke atas rel di Stasiun Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (4/12/2019). Saat ini sebanyak dua dari total 31 rangkaian kereta (train set) LRT buatan PT INKA telah diangkat di atas rel Stasiun Harjamukti dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengatakan penambahan anggaran Rp 68 miliar pada kegiatan pembangunan LRT yang akan dikerjakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta berpotensi melanggar aturan.

Penambahan anggaran itu akan digunakan untuk pekerjaan konsultan manajemen konstruksi dan konsultan integrator.

Di dalam kegiatan pembangunan LRT, awalnya Dishub mengalokasikan anggaran Rp 85,6 miliar untuk pengadaan lahan.

Lalu Dishub mengusulkan tambahan anggaran Rp 68 miliar pada saat rapat pembahasan rancangan APBD 2020 tanggal 5 Desember 2019. Rute LRT yang akan dikerjakan adalah dari Pulogadung ke Kebayoran Lama.

"Di dalam rapat tersebut, kami mempertanyakan mengapa Dinas Perhubungan diberi anggaran untuk konsultan manajemen konstruksi dan konsultan integrator pembangunan LRT," ucap Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: DKI Akan Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama

Menurut Fraksi PSI, pihak yang berhak mengerjakan proyek LRT Jakarta hanyalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo.

Pendapat ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 Pasal 2 yang berbunyi "dalam rangka penyelenggaraan LRT Gubernur menugaskan PT Jakarta Propertindo untuk menyelenggarakan LRT di daerah dan ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara".

Dari bunyi tersebut, Milli (panggilan akrab Eneng) memiliki pemahaman bahwa Jakpro membangun LRT Jakarta di DKI Jakarta tanpa ikut campur dengan institusi lain.

"Gubernur telah menugaskan PT Jakpro untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana, pengadaan sarana, dan pengoperasian untuk semua rute Light Rail Transit (LRT). Di dalamnya juga diatur bahwa Pemerintah Daerah hanya berwenang untuk melakukan pengadaan lahan," tuturnya.

Maka, kata dia, seharusnya tidak ada celah pihak lain untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian LRT.

Baca juga: Komisi B DPRD DKI Duga Ada Anggaran Ganda untuk Pembangunan LRT Jakarta

"Jika tetap dipaksakan ada tambahan anggaran Rp 68 miliar di Dinas Perhubungan, kami khawatir anggaran tersebut berpotensi melanggar Pergub nomor 154," kata Milli.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, anggaran Rp 68 miliar tersebut diambil dari anggaran bus sekolah yang dibatalkan sebesar Rp 100 miliar.

"Kan kemarin setelah rapat komisi mekanismenya setelah disetujui rapat komisi kita ke banggar. Di banggar itu kita dikembalikan Rp 100 miliar. Nah kami usulkan yang 100 itu, itu diambil untuk dialokasikan ke dinas perhubungan yang Rp 68,7 miliar itu dialokasikan untuk pembangunan LRT koridor Pulo Gadung ke Kebayoran Lama," kata Syafrin, Jumat (6/12/2019).

Adapun anggaran pembangunan LRT Jakarta koridor 1 Fase 2A yang diajukan oleh PT Jakpro adalah sebesar Rp 1,68 triliun. Namun, dipangkas oleh DPRD DKI Jakarta hingga menjadi Rp 557 miliar.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wisma Atlet Penuh, 6 Petugas Kelurahan Petojo Selatan yang Positif Covid-19 Isolasi Mandiri

Wisma Atlet Penuh, 6 Petugas Kelurahan Petojo Selatan yang Positif Covid-19 Isolasi Mandiri

Megapolitan
Dentuman Misterius Terdengar Dua Kali di Jakarta hingga Menyebabkan Getaran

Dentuman Misterius Terdengar Dua Kali di Jakarta hingga Menyebabkan Getaran

Megapolitan
Kantor Kelurahan Petojo Selatan Ditutup Usai 7 Petugas PJLP Terpapar Covid-19

Kantor Kelurahan Petojo Selatan Ditutup Usai 7 Petugas PJLP Terpapar Covid-19

Megapolitan
Serka BP Disebut Sedang Mabuk dan Mangkir Saat Menabrak Briptu Andry

Serka BP Disebut Sedang Mabuk dan Mangkir Saat Menabrak Briptu Andry

Megapolitan
Anggota TNI yang Menabrak Briptu Andry Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Anggota TNI yang Menabrak Briptu Andry Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Megapolitan
UPDATE 20 September: Bertambah 1.079, Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Jadi 62.886

UPDATE 20 September: Bertambah 1.079, Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Jadi 62.886

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Geng Moonraker, Pembacok Warga hingga Tewas di Bintaro

Polisi Kantongi Identitas Geng Moonraker, Pembacok Warga hingga Tewas di Bintaro

Megapolitan
Geng Moonraker Bacok Warga hingga Tewas karena Berusaha Melerai Keributan di Bintaro

Geng Moonraker Bacok Warga hingga Tewas karena Berusaha Melerai Keributan di Bintaro

Megapolitan
PSBB Jilid 11 Tangsel Berakhir Hari ini, Bagaimana Perkembangan Kasus Covid-19 di Sana?

PSBB Jilid 11 Tangsel Berakhir Hari ini, Bagaimana Perkembangan Kasus Covid-19 di Sana?

Megapolitan
Seorang Pencari Suaka asal Iran Ditangkap Polisi karena Beli Sabu-sabu

Seorang Pencari Suaka asal Iran Ditangkap Polisi karena Beli Sabu-sabu

Megapolitan
Korban Pelecehan Rapid Test di Soekarno-Hatta Belum Lapor Polisi hingga Saat Ini

Korban Pelecehan Rapid Test di Soekarno-Hatta Belum Lapor Polisi hingga Saat Ini

Megapolitan
UPDATE 20 September: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Tembus 1.002 Orang

UPDATE 20 September: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Tembus 1.002 Orang

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB Total DKI Jakarta, Kawasan GBK Sepi Pengunjung

Tetap Buka Saat PSBB Total DKI Jakarta, Kawasan GBK Sepi Pengunjung

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Warga Bogor Bersih-bersih Aliran Sungai Ciliwung

Antisipasi Banjir, Warga Bogor Bersih-bersih Aliran Sungai Ciliwung

Megapolitan
Polisi Akan Usut Dugaan Keterlibatan Pengelola Lapas Terkait Kaburnya Napi di Tangerang

Polisi Akan Usut Dugaan Keterlibatan Pengelola Lapas Terkait Kaburnya Napi di Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X