Polemik Anggaran Proyek Boarding School Rp 106 Miliar, Dicoret dan Akan Diajukan Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mata anggaran yang fantastis menjadi sorotan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2020.

Salah satunya adalah anggaran untuk pembangunan sekolah asrama atau boarding school untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 74 sebesar Rp 106 miliar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kompak menolak anggaran pembangunan itu.

Padahal, dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan sebelumnya, anggaran pembangunan SMK Pariwisata 74 itu telah disetujui.

Tak ada kajian

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menyinggung bahwa membangun boarding school jangan dilakukan tiba-tiba.

Baca juga: Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Apalagi Pemprov DKI tidak menyajikan kajian cukup matang tentang sekolah berbasis asrama itu.

"Boarding school itu syaratnya pertama buat anak miskin, bukan kaya, baru abis itu pinter. Kalau orang-orang enggak pinter masuk boarding school, 50 sekolah bakal ditutup. Kami minta tiga tahun lalu Dinas Pendidikan enggak pernah nunjukin, tiba-tiba sekarang bangun gedungnya dulu katanya," ungkap Taufik dalam rapat.

Taufik meminta agar dilakukan pengkajian kembali dan mengajak Disdik DKI untuk menyepakati penundaan pembangunan boarding school hingga 2021.

"Kalau sudah benar nanti 2021 mau dibikin wilayah satu, kita dorong mau bangun gedung. Ini saya ingatkan, jangan cuma bangun gedung sekolah, bapak sepakatinlah ini ditunda dua tahun," lanjutnya.

Baca juga: Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Senada dengan Taufik, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga meminta Disdik DKI untuk meyakini DPRD baik dari segi rencana, kurikulum, dan lainnya terkait urgensi pembangunan boarding school.

"Saya minta tolong itu dikaji dulu. Kita punya duit banyak, tapi kalau cuma pasang sarana sana sini itu (enggak bisa)," tutur Pras.

Anggota Badan Anggaran Lukmanul Hakim juga menyuarakan penolakan agar sekolah asrama belum dianggarkan tahun ini.

Menurut dia, rencana harus dimatangkan supaya lulusan SMK bisa berkualitas.

"Bagaimana mengatasi bukan menjadi pengangguran lagi, tetapi bagaimana bisa menjadi pekerja yang dibutuhkan. Saya setuju dengan pimpinan Taufik, tentu kepala dinas perlu dikaji Pak, jangan bentuk boarding school terus, Pak," kata dia.