Anggaran TGUPP Diperdebatkan, Bambang Widjojanto Bandingkan dengan KSP

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bambang Widjojanto (BW) membandingkan timnya dengan Kantor Staf Presiden (KSP).

BW melontarkan pernyataan ini untuk merespons polemik anggaran untuk TGUPP yang belakangan menyeruak.

Menurut dia, anggaran TGUPP yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sama saja dengan KSP yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"KSP pakai dananya presiden atau enggak harus ada rujukannya. Saya enggak mengerti. KSP pakai dana APBN atau dana presiden? Treatment-nya harus sama bos. Saya tuh cuma menuntut equality, saya tidak menuntut apa-apa," ucap BW kepada wartawan di Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (10/12/2019) malam.

BW pun mempertanyakan mengapa polemik TGUPP selalu diperdebatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan kinerja KSP yang di bawah naungan Presiden Joko Widodo tidak pernah digubris oleh publik.

Baca juga: KSP Siap Tampung Relawan dan Kader Parpol, Moeldoko: Kami Pilih yang Profesional

"Saya tanya lagi kasus seperti ini, kalau saya pakai KSP ya ukurannya, pernah enggak presiden dirusuhi oleh DPR? Untuk dihitung keberhasilannya. Terus dihitung jumlahnya pernah enggak sih saya pengen tanya saja, bukan mau protes," tanya BW.

Dalam pandangannya, sejak berdiri pada tahun 2015, KSP tak pernah sedikit pun dipermasalahkan.

"Kita kan lagi ngobrol saja nih, kalau dia (KSP) melakukan itu pernah enggak sih ada sejarahnya otoritas dari eksekutif untuk membentuk utilitas force ? Kemudian dipertanyakan kayak KSP gitu kan," tutur mantan Wakil Ketua KPK tersebut.

Bambang pun enggan menanggapi soal pengurangan anggota TGUPP yang semula berjumlah 67 menjadi 50 orang.

Menurut dia, hanya Ketua TGUPP yang berhak untuk menjawab hal itu.

Diketahui, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk memangkas anggaran TGUPP DKI Jakarta dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020.

Baca juga: DPRD Pangkas Jumlah Anggota TGUPP, Pemprov DKI Sebut Anggaran Tetap Rp 19,8 M

Pemprov DKI Jakarta mulanya mengusulkan anggaran Rp 19,8 miliar dalam RAPBD 2020. Anggaran itu paling banyak digunakan untuk menggaji 67 anggota TGUPP.

Namun, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran hanya untuk gaji 50 anggota TGUPP. Belum diketahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk gaji 50 anggota tersebut.

"Dengan mengucapkan bismillah, TGUPP saya putuskan 50 orang," ujar Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sambil mengetuk palu dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019) malam.

Dengan disetujuinya anggaran untuk 50 orang anggota TGUPP, Prasetio meminta Pemprov DKI Jakarta memberhentikan anggota TGUPP yang rangkap jabatan.