Kata Jusuf Kalla, Hukuman Seumur Hidup bagi Koruptor Sama dengan Hukuman Mati

Kompas.com - 11/12/2019, 17:35 WIB
Jusuf Kalla Mengunjungi Kantor PMI di Jakarta Utara, pada Rabu (11/12/2019) KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARIJusuf Kalla Mengunjungi Kantor PMI di Jakarta Utara, pada Rabu (11/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia Jusuf Kalla (JK) menanggapi wacana hukuman mati pada koruptor.

Menurut Kalla, hukuman seumur hidup sudah setara dengan hukuman mati bagi para koruptor.

Kalla lantas merujuk kasus korupsi Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang divonis hukuman seumur hidup karena terbukti menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tindak pidana pencucian uang.

"Itu ketua MK dulu, sama saja hukuman mati itu," ujar Kalla di sela kunjungan di kantor Palang Merah Indonesia Jakarta Utara, Rabu (11/12/2019).

Kalla mengatakan, dalam menghukum koruptor, pemerintah harus mengacu pada Undang-Undang yang sudah ada.

"Kita kan taat pada undang-undang, kan sudah ada koruptor yang dihukum seumur hidup," kata Kalla.

Baca juga: Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa aturan hukuman mati untuk koruptor bisa saja diterapkan jika memang ada kehendak yang kuat dari masyarakat.

Menurut Jokowi, penerapan hukuman mati dapat diatur sebagai salah satu sanksi pemidanaan dalam Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melalui mekanisme revisi di DPR.

"Itu yang pertama kehendak masyarakat, kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU pidana tipikor, itu (bisa) dimasukkan," kata Jokowi seusai menghadiri pentas drama 'Prestasi Tanpa Korupsi' di SMK 57, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Jokowi meyakini, jika ada keinginan dan dorongan kuat dari masyarakat, DPR akan mendengar. Namun, ia menekankan, semuanya akan kembali pada komitmen sembilan fraksi di DPR.

"Sekali lagi juga termasuk yang ada di legislatif," kata dia.

Saat ditanya apakah pemerintah akan menginisiasi rancangan atau revisi UU yang memasukkan aturan soal hukuman mati bagi koruptor, Jokowi tak menjawab dengan tegas.

Menurut Jokowi, hal itu kembali berpulang pada kehendak masyarakat.

"Ya bisa saja (pemerintah inisiasi) kalau jadi kehendak masyarakat," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta

Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ikut Keputusan Pemerintah Pusat Tak Naikkan UMP 2021

Pemprov DKI Akan Ikut Keputusan Pemerintah Pusat Tak Naikkan UMP 2021

Megapolitan
Mesin Pompa Dikerahkan Atasi Genangan Air di Jalan Raya Jambore

Mesin Pompa Dikerahkan Atasi Genangan Air di Jalan Raya Jambore

Megapolitan
Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 84 Orang Kemarin

Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 84 Orang Kemarin

Megapolitan
Warga Bekasi Diminta Periksa Covid-19 Saat Kembali dari Liburan

Warga Bekasi Diminta Periksa Covid-19 Saat Kembali dari Liburan

Megapolitan
Prakiraan BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bodetabek Hujan Sore Nanti

Prakiraan BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bodetabek Hujan Sore Nanti

Megapolitan
Di Tengah Hujan Lebat, Sekelompok Pemuda Tawuran di Koja

Di Tengah Hujan Lebat, Sekelompok Pemuda Tawuran di Koja

Megapolitan
Kapolda: Kelompok Anarko Tak Lagi Pakai Identitas Simbol A dan Pakaian Serba Hitam

Kapolda: Kelompok Anarko Tak Lagi Pakai Identitas Simbol A dan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Minggu Kedua PSBB Transisi, Satpol PP Jakpus Jaring 2.423 Pelanggar Masker

Minggu Kedua PSBB Transisi, Satpol PP Jakpus Jaring 2.423 Pelanggar Masker

Megapolitan
Libur Panjang, Tol Tangerang-Merak Batasi Kapasitas Rest Area Maksimal 50 Persen

Libur Panjang, Tol Tangerang-Merak Batasi Kapasitas Rest Area Maksimal 50 Persen

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pembunuhan Berencana PSK di Bekasi

Polisi Selidiki Dugaan Pembunuhan Berencana PSK di Bekasi

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: 25 Kasus Baru, Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Menjadi 2.095

UPDATE 27 Oktober: 25 Kasus Baru, Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Menjadi 2.095

Megapolitan
Antisipasi Begal Pesepeda, Polres Jakpus Perketat Patroli

Antisipasi Begal Pesepeda, Polres Jakpus Perketat Patroli

Megapolitan
Hari Sumpah Pemuda, BEM SI Sebut 1.000 Mahasiswa Bakal Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Hari Sumpah Pemuda, BEM SI Sebut 1.000 Mahasiswa Bakal Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Megapolitan
Komplotan Pencuri di Jaksel Jual Motor Curian di Bogor hingga Rp 1,7 Juta

Komplotan Pencuri di Jaksel Jual Motor Curian di Bogor hingga Rp 1,7 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X