DPRD DKI Minta Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Kembalikan Gaji Dobel

Kompas.com - 11/12/2019, 17:39 WIB
Rapat pembahasan RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 antara Badan Anggaran DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat pembahasan RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 antara Badan Anggaran DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta meminta anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI yang merangkap jabatan mengembalikan gajinya yang dobel.

Anggota yang dimaksud, yakni Achmad Haryadi, yang juga menjabat sebagai dewan pengawas tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD) Jakarta.

"Terhadap anggota TGUPP yang merangkap jabatan dan menerima penghasilan dobel dari sumber APBD, agar mengembalikan," ujar anggota Badan Anggaran Achmad Yani melaporkan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap raperda tentang APBD DKI Jakarta tahun 2020 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Yani menyampaikan, adanya anggota TGUPP yang merangkap jabatan terungkap saat rapat pembahasan rancangan APBD 2020 di komisi DPRD DKI.

Badan Anggaran juga meminta Pemprov DKI mengevaluasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TGUPP. Tujuannya agar tupoksi TGUPP tidak tumpang tindih dengan tupoksi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD).

Baca juga: DPRD Pangkas Jumlah Anggota TGUPP, Pemprov DKI Sebut Anggaran Tetap Rp 19,8 M

"Agar tupoksi TGUPP lebih terukur, maka perlu ada evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dan tidak duplikasi dengan tupoksi SKPD/UKPD," kata Yani.

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP, Yani berujar, keberadaan TGUPP diperlukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mempercepat penyerapan anggaran dan menampung aspirasi masyarakat dengan cepat.

Namun, jumlahnya yang mencapai 67 orang pada 2019 harus dikurangi.

"Jumlah tersebut sesuai Keputusan Badan Anggaran perlu ada pengurangan menjadi 50 anggota di tahun 2020," ucap Yani.

Kompas.com mencoba menghubungi Achmad Haryadi untuk mengonfirmasi permintaan DPRD. Namun, Haryadi menolak panggilan telepon Kompas.com.

Baca juga: Anggaran TGUPP Diperdebatkan, Bambang Widjojanto Bandingkan dengan KSP

Sementara itu, dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 pada Senin lalu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memastikan, anggota TGUPP yang memiliki jabatan lain, akan diberhentikan.

Dia juga memastikan, rangkap jabatan di tubuh TGUPP tak akan terulang lagi. Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi hal tersebut.

"Yang double job, pasti itu akan menjadi catatan penting dan tidak akan terulang. Tidak enak sekali didengarnya, satu orang menikmati dua kali honor dari APBD. Ini pasti, kami pastikan didrop, pimpinan, yang semacam ini," ujar Saefullah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jam Operasional Diperpanjang, Pengusaha Mal Tetap Minta Dikecualikan dari Pembatasan

Jam Operasional Diperpanjang, Pengusaha Mal Tetap Minta Dikecualikan dari Pembatasan

Megapolitan
Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Tersedia di Stasiun Gambir dan Yogyakarta

Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Tersedia di Stasiun Gambir dan Yogyakarta

Megapolitan
Olah TKP Kasus Begal Pesepeda di Jalan Latumenten, Polisi Sisir Kamera CCTV

Olah TKP Kasus Begal Pesepeda di Jalan Latumenten, Polisi Sisir Kamera CCTV

Megapolitan
Dishub DKI Keluarkan SK Juknis Transportasi Selama PSBB Ketat, Pengemudi Ojek Dilarang Berkerumun

Dishub DKI Keluarkan SK Juknis Transportasi Selama PSBB Ketat, Pengemudi Ojek Dilarang Berkerumun

Megapolitan
Jam Operasional Mal Diperpanjang, Pengusaha Harap Bisa Kembalikan Peak Hour

Jam Operasional Mal Diperpanjang, Pengusaha Harap Bisa Kembalikan Peak Hour

Megapolitan
Pesepeda Dibegal di Jalan Latumenten Jakbar, 1 Unit Ponsel Raib

Pesepeda Dibegal di Jalan Latumenten Jakbar, 1 Unit Ponsel Raib

Megapolitan
Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Megapolitan
33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

Megapolitan
Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Megapolitan
Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X