Ketika Pemkot Bekasi Berseberangan dengan Pemerintah Pusat soal Jaminan Kesehatan Masyarakat

Kompas.com - 12/12/2019, 06:01 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2019). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2019).

BEKASI, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Bekasi menyatakan berseberangan pendapat dengan Pemerintah Pusat soal jaminan kesehatan masyarakat.

Pemkot Bekasi kekeh ingin mempertahankan layanan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), walaupun Presiden RI Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yang memerintahkan agar layanan jamkesda diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku menghormati Perpres tersebut. Ia akan segera mengevaluasi KS-NIK dan menyusun ulang skemanya agar tak tumpang-tindih dengan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Tumpang Tindih dengan BPJS Kesehatan, Pemkot Bekasi Akan Susun Skema Baru Kartu Sehat

Akan tetapi, di sisi lain, Rahmat melalui tim Advokasi Patriot pun berencana menggugat Perpres tersebut ke Mahkamah Agung.

Menurut dia, Perpres itu melangkahi Undang-Undang yang ada di atasnya, yakni Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang tentang Kesehatan.

"Saya melihat ada yang salah antara Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional ke Perpres-nya (Nomor 82 Tahun 2018), sehingga terjadi monopoli. Padahal kita, (pemerintah) daerah mampu melaksanakan aplikasi (jamkesda) itu dengan sebaik-baiknya," jelas Rahmat Effendi dalam konferensi pers di kantornya, Senin (10/12/2019).

Anggap integrasi ke BPJS Kesehatan tak efisien

Program KS-NIK memang merebut minat warga Kota Bekasi. Sejak 2012 berjalan sebagai Kartu Bekasi Sehat, kemudian pada 2018 bermetamorfosis menjadi KS-NIK, warga tak dipungut iuran untuk menikmati layanan fasilitas kesehatan kelas III melalui KS-NIK.

Di sisi lain, layanan BPJS Kesehatan kelas III dipungut iuran. Melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2019, Presiden RI Joko Widodo malah menaikkan besaran iuran layanan BPJS Kesehatan kelas III, dari Rp 25.000 menjadi Rp 42.000 per bulan.

Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat, pada 2018 lalu, KS-NIK sanggup mencapai jumlah pengguna hingga 1 juta lebih warga Kota Bekasi. Angka ini sekitar 40 persen dari total populasi Kota Bekasi yang tembus 2,4 juta.

Baca juga: Wali Kota Bekasi: Integrasi Kartu Sehat ke BPJS Kesehatan Tidak Efisien

Rahmat Effendi mengungkapkan alasannya tidak ingin mengintegrasikan langsung program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) ke dalam BPJS Kesehatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaku Eksibisionis Terhadap Istri Isa Bajaj Ditangkap

Pelaku Eksibisionis Terhadap Istri Isa Bajaj Ditangkap

Megapolitan
Tanah Baru dan Sukamaju, Kelurahan dengan Pasien Covid-19 Terbanyak di Depok

Tanah Baru dan Sukamaju, Kelurahan dengan Pasien Covid-19 Terbanyak di Depok

Megapolitan
Tabung Gas Bocor, Dapur Warteg di Pesanggrahan Terbakar

Tabung Gas Bocor, Dapur Warteg di Pesanggrahan Terbakar

Megapolitan
Eksepsi John Kei, Perintah Pembunuhan Hanya Fiksi hingga Dakwaan Bersifat Labelling

Eksepsi John Kei, Perintah Pembunuhan Hanya Fiksi hingga Dakwaan Bersifat Labelling

Megapolitan
Hanya 8 Hari, 481 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Srengseng Sawah

Hanya 8 Hari, 481 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Srengseng Sawah

Megapolitan
Memburuknya Pandemi Covid-19 di Jakarta dan Permintaan Pemerintah Pusat Turun Tangan

Memburuknya Pandemi Covid-19 di Jakarta dan Permintaan Pemerintah Pusat Turun Tangan

Megapolitan
Langgar PPKM, 3 Kedai Kopi di Serpong Utara Disegel Satpol PP

Langgar PPKM, 3 Kedai Kopi di Serpong Utara Disegel Satpol PP

Megapolitan
Kronologi Gugatan terhadap Grand Indonesia hingga Dihukum Bayar Denda Rp 1 Miliar

Kronologi Gugatan terhadap Grand Indonesia hingga Dihukum Bayar Denda Rp 1 Miliar

Megapolitan
Keluh Kesah Pedagang Sulit Jual Daging Sapi, Dikonsumsi Sendiri hingga Terpaksa Dibuang

Keluh Kesah Pedagang Sulit Jual Daging Sapi, Dikonsumsi Sendiri hingga Terpaksa Dibuang

Megapolitan
Daftar Nama 43 Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridentifikasi

Daftar Nama 43 Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridentifikasi

Megapolitan
Fakta Penemuan Mayat Bayi di Selokan Air Pulogadung, Dibuang ART Setelah Ditinggal Kekasih

Fakta Penemuan Mayat Bayi di Selokan Air Pulogadung, Dibuang ART Setelah Ditinggal Kekasih

Megapolitan
Tangsel Kehabisan Stok Plasma Konvalesen dan Ajakan Penyintas Covid-19 Mendonor

Tangsel Kehabisan Stok Plasma Konvalesen dan Ajakan Penyintas Covid-19 Mendonor

Megapolitan
TPU Srengseng Sawah Hampir Penuh, Tersisa Sekitar 60 Liang untuk Makam Jenazah Pasien Covid-19

TPU Srengseng Sawah Hampir Penuh, Tersisa Sekitar 60 Liang untuk Makam Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Wagub DKI Benarkan Sanksi Denda Progresif Pelanggar Protokol Kesehatan Dihapus

Wagub DKI Benarkan Sanksi Denda Progresif Pelanggar Protokol Kesehatan Dihapus

Megapolitan
2 Kali Diperpanjang, Kelanjutan Operasi SAR Sriwijaya SJ 182 Diputuskan Kamis Sore

2 Kali Diperpanjang, Kelanjutan Operasi SAR Sriwijaya SJ 182 Diputuskan Kamis Sore

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X