Ketika Pemkot Bekasi Berseberangan dengan Pemerintah Pusat soal Jaminan Kesehatan Masyarakat

Kompas.com - 12/12/2019, 06:01 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2019). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2019).

BEKASI, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Bekasi menyatakan berseberangan pendapat dengan Pemerintah Pusat soal jaminan kesehatan masyarakat.

Pemkot Bekasi kekeh ingin mempertahankan layanan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), walaupun Presiden RI Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yang memerintahkan agar layanan jamkesda diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku menghormati Perpres tersebut. Ia akan segera mengevaluasi KS-NIK dan menyusun ulang skemanya agar tak tumpang-tindih dengan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Tumpang Tindih dengan BPJS Kesehatan, Pemkot Bekasi Akan Susun Skema Baru Kartu Sehat

Akan tetapi, di sisi lain, Rahmat melalui tim Advokasi Patriot pun berencana menggugat Perpres tersebut ke Mahkamah Agung.

Menurut dia, Perpres itu melangkahi Undang-Undang yang ada di atasnya, yakni Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang tentang Kesehatan.

"Saya melihat ada yang salah antara Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional ke Perpres-nya (Nomor 82 Tahun 2018), sehingga terjadi monopoli. Padahal kita, (pemerintah) daerah mampu melaksanakan aplikasi (jamkesda) itu dengan sebaik-baiknya," jelas Rahmat Effendi dalam konferensi pers di kantornya, Senin (10/12/2019).

Anggap integrasi ke BPJS Kesehatan tak efisien

Program KS-NIK memang merebut minat warga Kota Bekasi. Sejak 2012 berjalan sebagai Kartu Bekasi Sehat, kemudian pada 2018 bermetamorfosis menjadi KS-NIK, warga tak dipungut iuran untuk menikmati layanan fasilitas kesehatan kelas III melalui KS-NIK.

Di sisi lain, layanan BPJS Kesehatan kelas III dipungut iuran. Melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2019, Presiden RI Joko Widodo malah menaikkan besaran iuran layanan BPJS Kesehatan kelas III, dari Rp 25.000 menjadi Rp 42.000 per bulan.

Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat, pada 2018 lalu, KS-NIK sanggup mencapai jumlah pengguna hingga 1 juta lebih warga Kota Bekasi. Angka ini sekitar 40 persen dari total populasi Kota Bekasi yang tembus 2,4 juta.

Baca juga: Wali Kota Bekasi: Integrasi Kartu Sehat ke BPJS Kesehatan Tidak Efisien

Rahmat Effendi mengungkapkan alasannya tidak ingin mengintegrasikan langsung program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) ke dalam BPJS Kesehatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 September: Rekor Baru, Bertambah 366 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 27 September: Rekor Baru, Bertambah 366 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Pemkot Jakut dan TNI Bersihkan Lumpur di Sungai Cegah Banjir

Pemkot Jakut dan TNI Bersihkan Lumpur di Sungai Cegah Banjir

Megapolitan
Pelayanan Diprotes Blogger Trinity, Bandara Soekarno-Hatta Minta Maaf

Pelayanan Diprotes Blogger Trinity, Bandara Soekarno-Hatta Minta Maaf

Megapolitan
Motif Tersangka Lakukan Pemerasan untuk Rapid Test di Bandara Soetta karena Inginkan Uang Lebih

Motif Tersangka Lakukan Pemerasan untuk Rapid Test di Bandara Soetta karena Inginkan Uang Lebih

Megapolitan
Kemenkumham Sebut Belum Ditemukan Keterlibatan Petugas Lapas atas Kaburnya Cai Changpan

Kemenkumham Sebut Belum Ditemukan Keterlibatan Petugas Lapas atas Kaburnya Cai Changpan

Megapolitan
Tepergok, Pusat Kuliner di Jagakarsa Sembunyikan Pembeli agar Bisa Makan

Tepergok, Pusat Kuliner di Jagakarsa Sembunyikan Pembeli agar Bisa Makan

Megapolitan
UPDATE 27 September: Tambah 1.186 Kasus di Jakarta, Total 1.692 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 27 September: Tambah 1.186 Kasus di Jakarta, Total 1.692 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Plh Sekda Minta Endapan Lumpur di Saluran Air Segera Dikeruk

Antisipasi Banjir, Plh Sekda Minta Endapan Lumpur di Saluran Air Segera Dikeruk

Megapolitan
13 Hari Operasi Yustisi di Jakarta, Denda Terkumpul Rp 282 Juta

13 Hari Operasi Yustisi di Jakarta, Denda Terkumpul Rp 282 Juta

Megapolitan
Kecelakaan di Kuningan, Pengendara Motor Tewas Usai Terbentur Tiang Monorel

Kecelakaan di Kuningan, Pengendara Motor Tewas Usai Terbentur Tiang Monorel

Megapolitan
Pilkada Saat Pandemi Covid-19, TPS di Depok Ditambah 598 Titik

Pilkada Saat Pandemi Covid-19, TPS di Depok Ditambah 598 Titik

Megapolitan
Sudah 13 Hari, Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Kelas I Tangerang Belum Juga Ditemukan

Sudah 13 Hari, Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Kelas I Tangerang Belum Juga Ditemukan

Megapolitan
Layani Pembeli Makan di Tempat, 3 Tempat Makan di Tebet Ditutup Tiga Hari

Layani Pembeli Makan di Tempat, 3 Tempat Makan di Tebet Ditutup Tiga Hari

Megapolitan
Tak Ada Penambahan TPS, Pilkada Tangsel Jadwalkan Jam Datang untuk Pemilih

Tak Ada Penambahan TPS, Pilkada Tangsel Jadwalkan Jam Datang untuk Pemilih

Megapolitan
Tabrak Trotoar dan Tiang, Remaja Tewas di Gambir

Tabrak Trotoar dan Tiang, Remaja Tewas di Gambir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X