Ketika Pemkot Bekasi Berseberangan dengan Pemerintah Pusat soal Jaminan Kesehatan Masyarakat

Kompas.com - 12/12/2019, 06:01 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2019). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2019).

BEKASI, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Bekasi menyatakan berseberangan pendapat dengan Pemerintah Pusat soal jaminan kesehatan masyarakat.

Pemkot Bekasi kekeh ingin mempertahankan layanan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), walaupun Presiden RI Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yang memerintahkan agar layanan jamkesda diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku menghormati Perpres tersebut. Ia akan segera mengevaluasi KS-NIK dan menyusun ulang skemanya agar tak tumpang-tindih dengan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Tumpang Tindih dengan BPJS Kesehatan, Pemkot Bekasi Akan Susun Skema Baru Kartu Sehat

Akan tetapi, di sisi lain, Rahmat melalui tim Advokasi Patriot pun berencana menggugat Perpres tersebut ke Mahkamah Agung.

Menurut dia, Perpres itu melangkahi Undang-Undang yang ada di atasnya, yakni Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang tentang Kesehatan.

"Saya melihat ada yang salah antara Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional ke Perpres-nya (Nomor 82 Tahun 2018), sehingga terjadi monopoli. Padahal kita, (pemerintah) daerah mampu melaksanakan aplikasi (jamkesda) itu dengan sebaik-baiknya," jelas Rahmat Effendi dalam konferensi pers di kantornya, Senin (10/12/2019).

Anggap integrasi ke BPJS Kesehatan tak efisien

Program KS-NIK memang merebut minat warga Kota Bekasi. Sejak 2012 berjalan sebagai Kartu Bekasi Sehat, kemudian pada 2018 bermetamorfosis menjadi KS-NIK, warga tak dipungut iuran untuk menikmati layanan fasilitas kesehatan kelas III melalui KS-NIK.

Di sisi lain, layanan BPJS Kesehatan kelas III dipungut iuran. Melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2019, Presiden RI Joko Widodo malah menaikkan besaran iuran layanan BPJS Kesehatan kelas III, dari Rp 25.000 menjadi Rp 42.000 per bulan.

Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat, pada 2018 lalu, KS-NIK sanggup mencapai jumlah pengguna hingga 1 juta lebih warga Kota Bekasi. Angka ini sekitar 40 persen dari total populasi Kota Bekasi yang tembus 2,4 juta.

Baca juga: Wali Kota Bekasi: Integrasi Kartu Sehat ke BPJS Kesehatan Tidak Efisien

Rahmat Effendi mengungkapkan alasannya tidak ingin mengintegrasikan langsung program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) ke dalam BPJS Kesehatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penularan Covid-19, ASN Jakut Diminta Tak Bepergian Saat Libur Panjang

Cegah Penularan Covid-19, ASN Jakut Diminta Tak Bepergian Saat Libur Panjang

Megapolitan
Turap Melati Residence Longsor, Pengembang Beri Uang Belasungkawa untuk Keluarga Korban Tewas

Turap Melati Residence Longsor, Pengembang Beri Uang Belasungkawa untuk Keluarga Korban Tewas

Megapolitan
Bawa 8 Petasan, Seorang Buruh yang Hendak Demo ke Istana Diamankan Polisi di Tangerang

Bawa 8 Petasan, Seorang Buruh yang Hendak Demo ke Istana Diamankan Polisi di Tangerang

Megapolitan
Pengendara Mobil yang Terekam Buang Kantong Sampah di Kalimalang Bakal Ditindak

Pengendara Mobil yang Terekam Buang Kantong Sampah di Kalimalang Bakal Ditindak

Megapolitan
Di Tengah Pandemi, Peredaran Narkoba Disamarkan dengan Logistik Sembako

Di Tengah Pandemi, Peredaran Narkoba Disamarkan dengan Logistik Sembako

Megapolitan
Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Megapolitan
Tersangka Penjambretan Anak Kecil di Kebayoran Lama Coba Hilangkan Barang Bukti

Tersangka Penjambretan Anak Kecil di Kebayoran Lama Coba Hilangkan Barang Bukti

Megapolitan
Dua Tersangka Jambret Ponsel Bocah di Kebayoran Lama Berstatus Pelajar, Motifnya Iseng

Dua Tersangka Jambret Ponsel Bocah di Kebayoran Lama Berstatus Pelajar, Motifnya Iseng

Megapolitan
Rampas Ponsel Bocah di Kebayoran, Tiga Penjambret Ditangkap di Tangerang

Rampas Ponsel Bocah di Kebayoran, Tiga Penjambret Ditangkap di Tangerang

Megapolitan
8.000 Personel Gabungan Disiapkan untuk Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

8.000 Personel Gabungan Disiapkan untuk Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Megapolitan
Marak Pesepeda Jadi Korban Jambret, Berikut Tips Aman Bersepeda

Marak Pesepeda Jadi Korban Jambret, Berikut Tips Aman Bersepeda

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Biayai Perawatan Pasien Covid-19 yang Proses Klaimnya Ditolak Kemenkes

Pemkot Bekasi Akan Biayai Perawatan Pasien Covid-19 yang Proses Klaimnya Ditolak Kemenkes

Megapolitan
Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Megapolitan
Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalin Antisipasi Demo Omnibus Law di Jakarta

Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalin Antisipasi Demo Omnibus Law di Jakarta

Megapolitan
Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X