Pemprov DKI Klaim Kemendagri Bolehkan Dana Parpol Naik Dua Kali Lipat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengklaim, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membolehkan dana bantuan keuangan untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD DKI Jakarta naik dua kali lipat pada 2020.

Dana bantuan untuk parpol yang semula diusulkan Rp 2.400 naik menjadi Rp 5.000 per suara.

Taufan menyatakan, Kesbangpol DKI telah berkonsultasi secara lisan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri.

Kesbangpol DKI menanyakan, apakah memungkinkan dana bantuan keuangan untuk parpol dinaikan menjadi Rp 5.000 per suara.

Baca juga: Naik Dua Kali Lipat, Dana Parpol Jadi Rp 5.000 Per Suara pada 2020

Sebab, keuangan DKI Jakarta mampu untuk menaikkan bantuan tersebut hingga 100 persen.

"Mereka (Kemendagri) bilang, 'Kalau keuangan DKI cukup, boleh.' Itu pernyataan lisan para pimpinan di sana," ujar Taufan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/12/2019) malam.

Taufan berujar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru akan mengusulkan kenaikan dana bantuan keuangan untuk parpol secara formal atau tertulis, mengingat kenaikan itu baru disepakati dalam rapat paripurna DPRD DKI, kemarin.

Komunikasi secara informal dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Kemendagri akan menyetujui usulan Anies nantinya.

"(Kemendagri) baru secara lisan memperbolehkan. Setelah ini, Pak Gubernur bersurat kepada Mendagri. Jangan kami surati, nanti suratnya Pak Gubernur ditolak, kan enggak enak, harus ada omongan di luar dulu," kata Taufan.

Baca juga: Dana Parpol Naik Dua Kali Lipat guna Ciptakan Legislator Berintegritas

Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyetujui dana bantuan keuangan untuk parpol naik dua kali lipat.

Total anggaran yang semula Rp 13,08 miliar naik menjadi Rp 27,1 miliar.

Kenaikan anggaran itu dimasukan dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 yang akan diserahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi.

Dana bantuan keuangan untuk parpol diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Baca juga: Anggaran TGUPP Diperdebatkan, Bambang Widjojanto Bandingkan dengan KSP

Pasal 5 Ayat 3 PP tersebut mengatur, besaran nilai bantuan keuangan untuk parpol tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp 1.200 per suara sah.

Namun, Pasal 5 Ayat 7 PP itu menyebut, besaran nilai bantuan keuangan tersebut dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Adapun besaran dana bantuan keuangan yang diterima parpol nantinya bergantung pada jumlah suara yang diperoleh tiap parpol pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.