Interupsi Warnai Rapat Paripurna DPRD DKI, soal Wagub hingga Kritik Transparansi Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 pada Rabu (11/12/2019) kemarin.

Rapat paripurna tersebut diwarnai sejumlah interupsi dari fraksi-fraksi yang hadir di ruang paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI.

Interupsi mulai dari kosongnya kursi wakil gubernur DKI Jakarta, masalah transparansi anggaran, hingga masih rendahnya pendapatan pajak bahan bakar di DKI.

Kursi wagub 

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim memperingatkan mengenai kekosongan jabatan wagub DKI yang sudah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan.

Baca juga: Interupsi Rapat Paripurna DPRD, Fraksi PAN Minta Kursi Wagub DKI Segera Diisi

PAN meminta kepada Partai pengusung Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu, yakni PKS dan Gerindra untuk segera menetapkan nama pengganti Sandiaga Uno.

Jika ada Wagub, menurut Lukmanul, maka dapat membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam memaksimalkan penyerapan anggaran 2020, bahkan tahun-tahun berikutnya.

"Kosongnya Wagub 1 tahun 4 bulan lebih kurang, sebaiknya dari partai saudara kami dari partai PKS dan Partai Gerindra, untuk mengusulkan secepatnya (nama Wagub) biar penyerapannya nanti maksimal," ucap Lukman.

Proses pemilihan di DPRD DKI berjalan alot. Pansus menyebut tata tertib pemilihan wagub sudah selesai dibahas.

Hingga kini rapimgab untuk pembahasan tatib belum juga terlaksana.