Interupsi Warnai Rapat Paripurna DPRD DKI, soal Wagub hingga Kritik Transparansi Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 pada Rabu (11/12/2019) kemarin.

Rapat paripurna tersebut diwarnai sejumlah interupsi dari fraksi-fraksi yang hadir di ruang paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI.

Interupsi mulai dari kosongnya kursi wakil gubernur DKI Jakarta, masalah transparansi anggaran, hingga masih rendahnya pendapatan pajak bahan bakar di DKI.

Kursi wagub 

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim memperingatkan mengenai kekosongan jabatan wagub DKI yang sudah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan.

Baca juga: Interupsi Rapat Paripurna DPRD, Fraksi PAN Minta Kursi Wagub DKI Segera Diisi

PAN meminta kepada Partai pengusung Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu, yakni PKS dan Gerindra untuk segera menetapkan nama pengganti Sandiaga Uno.

Jika ada Wagub, menurut Lukmanul, maka dapat membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam memaksimalkan penyerapan anggaran 2020, bahkan tahun-tahun berikutnya.

"Kosongnya Wagub 1 tahun 4 bulan lebih kurang, sebaiknya dari partai saudara kami dari partai PKS dan Partai Gerindra, untuk mengusulkan secepatnya (nama Wagub) biar penyerapannya nanti maksimal," ucap Lukman.

Proses pemilihan di DPRD DKI berjalan alot. Pansus menyebut tata tertib pemilihan wagub sudah selesai dibahas.

Hingga kini rapimgab untuk pembahasan tatib belum juga terlaksana.

Ada dua cawagub dari PKS, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Setelah prosesnya mandek, Gerindra kemudian mengusulkan empat nama kandidat lain.

Mereka, yakni Sekda DKI Jakarta Saefullah, Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantoro, dan Ketua DPP Partai Gerindra Ariza Patria.

Transparansi anggaran

Baca juga: Interupsi di Rapat Paripurna, Fraksi PSI Sampaikan Sejumlah Catatan Terkait APBD DKI 2020

Fraksi PSI mengkritisi proses penyusunan dan pembahasan anggaran yang dinilai terburu-buru dan tidak transparan.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad menyebutkan bahwa anggota DPRD DKI sulit mendapatkan data rinci selama proses pembahasan APBD 2020.

"Kalaupun diberikan, baru diberikan di hari H atau sehari sebelumnya. Sepatut dan sewajarnya penyusunan anggaran dan pembahasan dengan DPRD ini diberikan waktu dan data yang cukup," kata dia.

Fraksi PSI juga keberatan karena Pemprov disebut tidak memiliki kajian dan analisa kebutuhan terhadap banyak kegiatan.

Penjelasan di rapat-rapat hanya mengandalkan opini lisan dari pihak SKPD, tidak diberikan kajian dan dasar yang bisa menjadi pegangan untuk dipertanggungjawabkan.

"Fraksi PSI tetap pada kritik kami terhadap item-item pengadaan yang menurut kami belum terjawab dan terjelaskan. Antara lain, anggaran LRT Dishub yang diduga melanggar Pergub Nomor 154 Tahun 2017, kegiatan Formula E yang tidak sesuai dengan asas keadilan," jelasnya.

"Dan pengadaan barang-barang mahal di Damkar, Kominfo, dan BPRD senilai ratusan miliar yang tidak ada harga pembanding dari merk yang berbeda dan tidak disertakan kajian teknis," tambah Idris.

Pajak bahan bakar

Fraksi Gerindra yang diwakili oleh Wakil Ketua I S Andyka menyoroti masalah pendatan pajak bahan bakar.

Baca juga: 5,1 Juta Kendaraan di Jakarta Tunggak Pajak, Paling Banyak Sepeda Motor

Menurut Gerindra, DKI Jakarta memiliki potensi besar terkait penerimaan pajak tersebut. Namun dari tahun ke tahun masih sangat rendah.

"Pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi sorotan karena pendapatannya hanya Rp 1,3 triliun padahal seharusnya bisa lebih besar," ucap Andyka.

Gerindra mendesak, pada penyusunan anggaran selanjutnya target penerimaan bahan bakar harus dinaikkan agar DKI tidak merugi.