Kompas.com - 12/12/2019, 19:34 WIB
Rapat pembahasan RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 antara Badan Anggaran DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat pembahasan RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 antara Badan Anggaran DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin mengatakan, evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020 berpotensi melewati tanggal 31 Desember 2019.

Soalnya, hingga Rabu (11/12/2019) kemarin, Kemendagri belum menerima RAPBD DKI Jakarta tahun 2020.

Sementara sesuai aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri memiliki waktu maksimal 15 hari kerja untuk mengevaluasi RAPBD, setelah dokumen RAPBD diserahkan pemerintah provinsi.

Baca juga: Pembahasan RAPBD DKI 2020 Molor, Wakil Ketua DPRD Yakin Kemendagri Beri Dispensasi untuk Jakarta

"Evaluasi di Kemendagri itu paling lama 15 hari kerja. Kalau kami saklek menggunakan 15 hari, saya khawatir jangan-jangan masuk Januari," kata Syarifuddin, Kamis ini.

Jika evaluasi Kemendagri selesai setelah tanggal 31 Desember, maka pengesahan APBD DKI 2020 akan terlambat.

APBD seharusnya disahkan paling lambat sebelum dimulainya tahun anggaran 2020 atau 31 Desember 2019.

Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

"Keterlambatan itu bukan keterlambat kami, karena sesuai amanat undang-undang, kami punya waktu itu 15 hari. Jadi kalau sampai setelah evaluasi ternyata melampaui 31 Desember, itu bukan salahnya Kemendagri," kata Syarifuddin.

Pengesahan APBD yang terlambat, lanjut dia, akan menyebabkan seluruh anggota DPRD DKI atau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikenai sanksi.

Sanksinya berupa tidak menerima gaji atau hak keuangan selama enam bulan.

"Apabila sampai dengan sebelum dimulainya tahun anggaran, berarti 1 Januari ya, belum juga disetujui bersama RAPBD, maka kepada kepala daerah atau DPRD itu dapat dikenai sanksi," ucap Syarifuddin.

Pemprov dan DPRD DKI Jakarta telah menyepakati RAPBD 2020 sebesar Rp 87,9 triliun dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu kemarin.

RAPBD tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi. Setelah itu, Pemprov dan DPRD DKI akan memperbaiki RAPBD sesuai evaluasi Kemendagri.

Setelah itu, RAPBD itu akan disahkan menjadi APBD.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Artis yang Berulang Kali Terjerat Kasus Narkoba, dari Tio Pakusadewo hingga Rio Reifan

10 Artis yang Berulang Kali Terjerat Kasus Narkoba, dari Tio Pakusadewo hingga Rio Reifan

Megapolitan
KSAD Sebut Kasus Pengeroyokan Anggota TNI dan Polri di Kebayoran Baru Dikawal Danpuspom hingga Pangdam Jaya

KSAD Sebut Kasus Pengeroyokan Anggota TNI dan Polri di Kebayoran Baru Dikawal Danpuspom hingga Pangdam Jaya

Megapolitan
Cerita Warga Bogor Rela Menginap di GOR Pajajaran Demi Hindari Antrean BLT UMKM

Cerita Warga Bogor Rela Menginap di GOR Pajajaran Demi Hindari Antrean BLT UMKM

Megapolitan
Pencuri Motor Berkedok Driver Ojek Online di Duren Sawit Ditangkap Polisi

Pencuri Motor Berkedok Driver Ojek Online di Duren Sawit Ditangkap Polisi

Megapolitan
Polisi Berencana Dirikan 2 Posko Cek Poin di Kota Tangerang Selama Larangan Mudik Lebaran

Polisi Berencana Dirikan 2 Posko Cek Poin di Kota Tangerang Selama Larangan Mudik Lebaran

Megapolitan
Pemkot Jakpus Akan Tutup Jembatan yang Jadi Akses Tawuran di Johar Baru

Pemkot Jakpus Akan Tutup Jembatan yang Jadi Akses Tawuran di Johar Baru

Megapolitan
Polisi Tangkap Pencuri Motor di Duren Sawit yang Gunakan Gunting untuk Lancarkan Aksinya

Polisi Tangkap Pencuri Motor di Duren Sawit yang Gunakan Gunting untuk Lancarkan Aksinya

Megapolitan
Sejarah Masjid Jami Kebon Jeruk, Saksi Bisu Penyebaran Islam dari Tiongkok

Sejarah Masjid Jami Kebon Jeruk, Saksi Bisu Penyebaran Islam dari Tiongkok

Megapolitan
Pengeroyokan Anggota TNI dan Polri di Kebayoran Baru, KSAD: Prajurit Kita Ngapain di Situ?

Pengeroyokan Anggota TNI dan Polri di Kebayoran Baru, KSAD: Prajurit Kita Ngapain di Situ?

Megapolitan
Artis Rio Reifan yang Berkali-kali Terjerat Narkoba, Ditangkap 4 Kali dalam Kurun 6 Tahun

Artis Rio Reifan yang Berkali-kali Terjerat Narkoba, Ditangkap 4 Kali dalam Kurun 6 Tahun

Megapolitan
Anies Pastikan Kebutuhan Warga Korban Kebakaran Taman Sari Terpenuhi

Anies Pastikan Kebutuhan Warga Korban Kebakaran Taman Sari Terpenuhi

Megapolitan
MRT Jakarta Teken Kontrak Proyek Fase 2A Bundaran HI-Kota Senilai Rp 4,6 Triliun

MRT Jakarta Teken Kontrak Proyek Fase 2A Bundaran HI-Kota Senilai Rp 4,6 Triliun

Megapolitan
Tepergok Curi Motor di Pinggir Jalan, Dua Manusia Silver Ditangkap

Tepergok Curi Motor di Pinggir Jalan, Dua Manusia Silver Ditangkap

Megapolitan
Update 20 April: 1.488 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Wisma Atlet

Update 20 April: 1.488 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Wisma Atlet

Megapolitan
Antrean Warga Membeludak, Satpol PP Bubarkan Pembagian BLT UMKM di Kota Bogor

Antrean Warga Membeludak, Satpol PP Bubarkan Pembagian BLT UMKM di Kota Bogor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X