Kompas.com - 12/12/2019, 19:47 WIB
Suasana rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperbolehkan Pemprov DKI Jakarta memberikan dana bantuan keuangan untuk partai politik Rp 5.000 per suara pada 2020.

Parpol yang berhak menerima bantuan keuangan itu adalah parpol yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta.

"Boleh. Semakin besar (bantuan keuangan untuk parpol), semakin bagus," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar saat dihubungi, Rabu (12/12/2019).

Bahtiar menyetujui alasan Pemprov DKI Jakarta menaikkan bantuan keuangan untuk parpol. Bantuan keuangan itu bisa digunakan untuk memberikan pendidikan politik sehingga kader-kader parpol akan berkualitas.

"Betul, setuju, bisa diberikan pendidikan politik," kata Bahtiar.

Baca juga: Dana Bantuan Parpol di Jakarta Rp 5.000 Per Suara, Berapa yang Didapatkan Tiap Partai?

DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta sepakat bahwa dana bantuan keuangan untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 5.000 per suara pada 2020.

Bantuan keuangan itu naik dari usulan semula Rp 2.400 per suara.

Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 27,2 miliar.

Anggaran itu sudah masuk ke dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

Baca juga: Pemprov DKI Klaim Kemendagri Bolehkan Dana Parpol Naik Dua Kali Lipat

Dana bantuan keuangan untuk parpol diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 5 Ayat 3 PP tersebut mengatur, besaran nilai bantuan keuangan untuk parpol tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp 1.200 per suara sah.

Namun, Pasal 5 Ayat 7 PP itu menyebutkan, besaran nilai bantuan keuangan tersebut dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Tempel Stiker di Rumah Pemudik, Ini Penjelasan Wagub

Pemprov DKI Tempel Stiker di Rumah Pemudik, Ini Penjelasan Wagub

Megapolitan
Kedatangan Pemudik di Bojong Nangka Tangerang Dipantau secara Daring

Kedatangan Pemudik di Bojong Nangka Tangerang Dipantau secara Daring

Megapolitan
Wagub DKI Minta Maaf soal Video Paduan Suara di Ruang Utama Masjid Istiqlal

Wagub DKI Minta Maaf soal Video Paduan Suara di Ruang Utama Masjid Istiqlal

Megapolitan
Taman Mini Indonesia Indah Dibuka Kembali, Warga KTP Non-DKI Boleh Datang

Taman Mini Indonesia Indah Dibuka Kembali, Warga KTP Non-DKI Boleh Datang

Megapolitan
Larangan Mudik Berakhir, Stasiun Pasar Senen Ramai Calon Penumpang

Larangan Mudik Berakhir, Stasiun Pasar Senen Ramai Calon Penumpang

Megapolitan
Taman Impian Jaya Ancol Kembali Dibuka, Pengelola Perketat Pengawasan Prokes

Taman Impian Jaya Ancol Kembali Dibuka, Pengelola Perketat Pengawasan Prokes

Megapolitan
Hujan Deras Semalam, Sejumlah Titik di Jakarta Barat Tergenang

Hujan Deras Semalam, Sejumlah Titik di Jakarta Barat Tergenang

Megapolitan
Kasus-kasus yang Memberatkan Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab

Kasus-kasus yang Memberatkan Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab

Megapolitan
Kepala BKD Bantah Keberadaan TGUPP Jadi Alasan Banyak PNS DKI Ogah Naik Jabatan

Kepala BKD Bantah Keberadaan TGUPP Jadi Alasan Banyak PNS DKI Ogah Naik Jabatan

Megapolitan
TM Ragunan Kembali Dibuka Terbatas untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

TM Ragunan Kembali Dibuka Terbatas untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Megapolitan
Bedeng Proyek Rusunawa Ujung Menteng Terbakar

Bedeng Proyek Rusunawa Ujung Menteng Terbakar

Megapolitan
Polisi Tangkap Anak Pedangdut Rita Sugiarto, Diduga Terkait Narkoba

Polisi Tangkap Anak Pedangdut Rita Sugiarto, Diduga Terkait Narkoba

Megapolitan
UPDATE: Tambah 16 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 16 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Jakarta Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus dari Klaster Mudik Lebaran

Jakarta Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus dari Klaster Mudik Lebaran

Megapolitan
Sepanjang 2021, Anies dan Riza Patria Sudah 4 Kali Beda Pandangan

Sepanjang 2021, Anies dan Riza Patria Sudah 4 Kali Beda Pandangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X