Kemendagri Izinkan Pemprov DKI Tambah Dana Parpol Jadi Rp 5.000 Per Suara

Kompas.com - 12/12/2019, 19:47 WIB
Suasana rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) memperbolehkan Pemprov DKI Jakarta memberikan dana bantuan keuangan untuk partai politik Rp 5.000 per suara pada 2020.

Parpol yang berhak menerima bantuan keuangan itu adalah parpol yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta.

"Boleh. Semakin besar (bantuan keuangan untuk parpol), semakin bagus," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar saat dihubungi, Rabu (12/12/2019).

Bahtiar menyetujui alasan Pemprov DKI Jakarta menaikkan bantuan keuangan untuk parpol. Bantuan keuangan itu bisa digunakan untuk memberikan pendidikan politik sehingga kader-kader parpol akan berkualitas.

"Betul, setuju, bisa diberikan pendidikan politik," kata Bahtiar.

Baca juga: Dana Bantuan Parpol di Jakarta Rp 5.000 Per Suara, Berapa yang Didapatkan Tiap Partai?

DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta sepakat bahwa dana bantuan keuangan untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 5.000 per suara pada 2020.

Bantuan keuangan itu naik dari usulan semula Rp 2.400 per suara.

Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 27,2 miliar.

Anggaran itu sudah masuk ke dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

Baca juga: Pemprov DKI Klaim Kemendagri Bolehkan Dana Parpol Naik Dua Kali Lipat

Dana bantuan keuangan untuk parpol diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 5 Ayat 3 PP tersebut mengatur, besaran nilai bantuan keuangan untuk parpol tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp 1.200 per suara sah.

Namun, Pasal 5 Ayat 7 PP itu menyebutkan, besaran nilai bantuan keuangan tersebut dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangsel Catat Penambahan 174 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Tangsel Catat Penambahan 174 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Kasus Kerumunan di Petamburan, Polda Metro Periksa Rizieq Shihab 1 Desember

Kasus Kerumunan di Petamburan, Polda Metro Periksa Rizieq Shihab 1 Desember

Megapolitan
UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

Megapolitan
Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Megapolitan
Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Megapolitan
Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Megapolitan
Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Megapolitan
Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Megapolitan
Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Megapolitan
Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Megapolitan
FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X