Kompas.com - 12/12/2019, 19:47 WIB
Suasana rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperbolehkan Pemprov DKI Jakarta memberikan dana bantuan keuangan untuk partai politik Rp 5.000 per suara pada 2020.

Parpol yang berhak menerima bantuan keuangan itu adalah parpol yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta.

"Boleh. Semakin besar (bantuan keuangan untuk parpol), semakin bagus," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar saat dihubungi, Rabu (12/12/2019).

Bahtiar menyetujui alasan Pemprov DKI Jakarta menaikkan bantuan keuangan untuk parpol. Bantuan keuangan itu bisa digunakan untuk memberikan pendidikan politik sehingga kader-kader parpol akan berkualitas.

"Betul, setuju, bisa diberikan pendidikan politik," kata Bahtiar.

Baca juga: Dana Bantuan Parpol di Jakarta Rp 5.000 Per Suara, Berapa yang Didapatkan Tiap Partai?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta sepakat bahwa dana bantuan keuangan untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 5.000 per suara pada 2020.

Bantuan keuangan itu naik dari usulan semula Rp 2.400 per suara.

Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 27,2 miliar.

Anggaran itu sudah masuk ke dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

Baca juga: Pemprov DKI Klaim Kemendagri Bolehkan Dana Parpol Naik Dua Kali Lipat

Dana bantuan keuangan untuk parpol diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 5 Ayat 3 PP tersebut mengatur, besaran nilai bantuan keuangan untuk parpol tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp 1.200 per suara sah.

Namun, Pasal 5 Ayat 7 PP itu menyebutkan, besaran nilai bantuan keuangan tersebut dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Harus Jalani Beberapa Operasi Lagi, Dirawat di Ruang Bedah

Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Harus Jalani Beberapa Operasi Lagi, Dirawat di Ruang Bedah

Megapolitan
Disdik DKI Kaget Dapat Kabar Ada 25 Klaster Covid-19 pada Sekolah Tatap Muka di Jakarta

Disdik DKI Kaget Dapat Kabar Ada 25 Klaster Covid-19 pada Sekolah Tatap Muka di Jakarta

Megapolitan
Pria Diduga Penebar Ranjau Paku di Kawasan Gatot Subroto Ditangkap

Pria Diduga Penebar Ranjau Paku di Kawasan Gatot Subroto Ditangkap

Megapolitan
1.226 PAUD dan TK di Kota Bekasi Gelar PTM Terbatas

1.226 PAUD dan TK di Kota Bekasi Gelar PTM Terbatas

Megapolitan
UPDATE: 20 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 5 Pasien Wafat

UPDATE: 20 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 5 Pasien Wafat

Megapolitan
Ada 25 Klaster Sekolah Tatap Muka di Jakarta, Ini Tanggapan Disdik DKI

Ada 25 Klaster Sekolah Tatap Muka di Jakarta, Ini Tanggapan Disdik DKI

Megapolitan
Saat Sekolah di Jakarta Disebut Jadi Tempat Penularan Covid-19, Ada 25 Klaster PTM

Saat Sekolah di Jakarta Disebut Jadi Tempat Penularan Covid-19, Ada 25 Klaster PTM

Megapolitan
Aksi Balap Liar Berujung Kecelakaan di Tangerang, Joki dan Penonton Tabrakan di Lintasan

Aksi Balap Liar Berujung Kecelakaan di Tangerang, Joki dan Penonton Tabrakan di Lintasan

Megapolitan
Saat Biarawan hingga Pengurus Gereja Lecehkan Anak-anak di Depok, Tindakan Dilakukan Bertahun-tahun

Saat Biarawan hingga Pengurus Gereja Lecehkan Anak-anak di Depok, Tindakan Dilakukan Bertahun-tahun

Megapolitan
Selama Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Kumpulkan Rp 6,1 M dari Denda Pelanggaran Prokes

Selama Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Kumpulkan Rp 6,1 M dari Denda Pelanggaran Prokes

Megapolitan
Buron 3,5 Tahun, Terpidana Korupsi Asal Maluku Ditangkap Kejaksaan di Depok

Buron 3,5 Tahun, Terpidana Korupsi Asal Maluku Ditangkap Kejaksaan di Depok

Megapolitan
Ada Vaksinasi Massal bagi Warga Depok di Terminal Jatijajar Jumat Ini, Simak Cara Daftarnya

Ada Vaksinasi Massal bagi Warga Depok di Terminal Jatijajar Jumat Ini, Simak Cara Daftarnya

Megapolitan
Kisah Sukartono, Menginspirasi Warga Sekitar untuk Bersinergi Kelola Sampah Jadi Barang Bernilai

Kisah Sukartono, Menginspirasi Warga Sekitar untuk Bersinergi Kelola Sampah Jadi Barang Bernilai

BrandzView
Soal 25 Klaster Covid-19 PTM, Kadinkes DKI: Perlu Pembuktian, Apakah Murni dari Sekolah?

Soal 25 Klaster Covid-19 PTM, Kadinkes DKI: Perlu Pembuktian, Apakah Murni dari Sekolah?

Megapolitan
 Sederet Fakta Laporan Luhut terhadap Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Main' di Tambang Papua

Sederet Fakta Laporan Luhut terhadap Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Main" di Tambang Papua

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.