Pemprov DKI Sebut Pendapatan Pajak dari DWP Capai Rp 10 Miliar

Kompas.com - 13/12/2019, 14:22 WIB
Konferensi pers terkait izin penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP), di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKonferensi pers terkait izin penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP), di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan, pajak yang didapat dari pelaksanaan Djakarta Warehouse Project (DWP) bisa mencapai Rp 10 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Alberto Ali mengatakan, data tersebut berdasarkan data perekonomian pajak saat pelaksanaan DWP pada tahun 2017 yang mendapatkan pajak Rp 10 miliar.

Ada dua objek pajak yang dikenakan saat DWP, yaitu pajak makanan sebesar 10 persen dan pajak hiburan sebesar 20 persen.

"2017 untuk pajak minum tadi sebesar Rp 2,5 miliar dengan penyelenggaraan dua hari dan untuk hiburan yang kurang lebih Rp 7,5 miliar. Dengan penyelenggaraan dua hari sebesar Rp 10 miliar," kata Alberto saat konferensi pers Izin Penyelenggaraan Konser Musik DWP, di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Baca juga: Pemprov DKI Beri Izin DWP dengan Syarat Acara Bebas Narkoba

Menurut dia, penyelenggaraan acara musik di kota besar seperti Jakarta memang sudah lazim, apalagi DWP sudah berkelas internasional.

Kegiatan tersebut bisa mendatangkan penonton dari berbagai kota dan negara.

"Diharapkan dengan kehadiran wisatawan banyak sehingga Jakarta bisa menjadi satu destinasi unggulan dunia yang akhirnya dalam kegiatan ini berdampak memberikan manfaat pada perekonomian Jakarta," jelasnya.

Baca juga: Pemprov DKI Sebut Penyelenggara DWP Janji Tak Langgar Aturan soal Peredaran Narkoba

Ia berharap, DWP bukan hanya sebagai acara musik biasa, melainkan juga menumbuhkan perekonomian.

"Apakah itu dalam bentuk serapan tenaga kerja pendapatan asli daerah kita juga meningkat dan juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi," tambah Alberto.

Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan izin penyelenggaraan acara DWP yang akan berlangsung di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Baca juga: Soal Penolakan DWP, Ini Komentar Fraksi PKS DPRD DKI

Geprindo menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan dan hanya menjadi "event dugem".

"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya. Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di ibu kota DKI Jakarta ini," ucap Koordinator Aksi Abdurrahman.

Lalu pada Kamis (12/12/2019), Gerakan Pemuda Islam (GPI) juga berunjuk rasa di depan Balai Kota menuntut acara ini dibatalkan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[VIDEO] Menelusuri Keberadaan Kafe Khayangan Tempat Eksploitasi Seksual Anak di Gang Royal

[VIDEO] Menelusuri Keberadaan Kafe Khayangan Tempat Eksploitasi Seksual Anak di Gang Royal

Megapolitan
Depok Minim Septic Tank, Paling Sedikit di Kecamatan Pancoran Mas

Depok Minim Septic Tank, Paling Sedikit di Kecamatan Pancoran Mas

Megapolitan
Serahkan Dua Nama Cawagub, Anies Harap DPRD Segera Proses Pemilihan Wakilnya

Serahkan Dua Nama Cawagub, Anies Harap DPRD Segera Proses Pemilihan Wakilnya

Megapolitan
Mal Cipinang Indah Masih Tutup karena Masalah Listrik, Ini Kata PLN

Mal Cipinang Indah Masih Tutup karena Masalah Listrik, Ini Kata PLN

Megapolitan
Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, Pertaruhan Koalisi PKS dengan Gerindra

Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, Pertaruhan Koalisi PKS dengan Gerindra

Megapolitan
Polisi Sita 1 Ton Ganja Sejak Desember 2019

Polisi Sita 1 Ton Ganja Sejak Desember 2019

Megapolitan
Ini Jenis Pelanggaran yang Akan Tertangkap Kamera ETLE untuk Pengendara Motor

Ini Jenis Pelanggaran yang Akan Tertangkap Kamera ETLE untuk Pengendara Motor

Megapolitan
Begini Desain Skybridge Penghubung Stasiun MRT ASEAN-Halte Transjakarta CSW

Begini Desain Skybridge Penghubung Stasiun MRT ASEAN-Halte Transjakarta CSW

Megapolitan
Melihat Lokasi Eksploitasi Seksual Anak di Kawasan Lokalisasi Gang Royal

Melihat Lokasi Eksploitasi Seksual Anak di Kawasan Lokalisasi Gang Royal

Megapolitan
Kelenteng Boen Tek Bio Siapkan 10.000 Hio untuk Sembahyang Saat Imlek

Kelenteng Boen Tek Bio Siapkan 10.000 Hio untuk Sembahyang Saat Imlek

Megapolitan
MRT-Transjakarta Terintegrasi, Anies Bilang Pembangunan di Indonesia Harus sebagai Kesatuan

MRT-Transjakarta Terintegrasi, Anies Bilang Pembangunan di Indonesia Harus sebagai Kesatuan

Megapolitan
Berlaku Februari, Ini Lokasi Tilang Elektronik bagi Pengendara Sepeda Motor

Berlaku Februari, Ini Lokasi Tilang Elektronik bagi Pengendara Sepeda Motor

Megapolitan
Jika Yasonna Tak Minta Maaf dalam Kurun 2x24 Jam, Ini yang Akan Dilakukan Warga Tanjung Priok

Jika Yasonna Tak Minta Maaf dalam Kurun 2x24 Jam, Ini yang Akan Dilakukan Warga Tanjung Priok

Megapolitan
Harga Cabai 'Meroket', Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati Mengaku Omzet Turun 40 Persen

Harga Cabai 'Meroket', Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati Mengaku Omzet Turun 40 Persen

Megapolitan
Gerindra Pastikan Usung Pradi Supriatna sebagai Wali Kota Depok di Pilkada 2020

Gerindra Pastikan Usung Pradi Supriatna sebagai Wali Kota Depok di Pilkada 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X