Puluhan Perempuan Demo DPRD Kota Bekasi, Minta Program Kartu Sehat Dilanjutkan

Kompas.com - 16/12/2019, 12:57 WIB
Barisan emak-emak yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi mendemo DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANBarisan emak-emak yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi mendemo DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Puluhan perempuan yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019).

Mereka, bersama beberapa pria yang turut berunjuk rasa, membentangkan spanduk lebar bertuliskan "Selamatkan Kartu Sehat, Dukung Perjuangan Wali Kota Bekasi".

Mereka menganggap, DPRD Kota Bekasi tak setuju program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) dilanjutkan pada 2020.

"Tuntutannya KS harus dilanjutkan, warga Kota Bekasi membutuhkan supaya sehat. Waktu itu kan Dewan kita yang milih," ungkap Yeti Muchsin, salah satu pengunjuk rasa kepada Kompas.com, Senin siang.

Baca juga: Wali Kota Bekasi: Integrasi Kartu Sehat ke BPJS Kesehatan Tidak Efisien

Yeti dan beberapa perempuan lain tak menjelaskan dari mana mereka memperoleh informasi bahwa DPRD Kota Bekasi tak setuju melanjutkan program KS-NIK.

Padahal, surat edaran penghentian sementara KS-NIK diterbitkan oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Ditanya mengapa tidak melakukan protes terhadap Wali Kota, mereka bersikeras bahwa penghentian program KS-NIK adalah keputusan Dewan.

"Lah wali kotanya yang nyuruh kita. Bukan nyuruh sih, kan dia kan berjuang untuk KS-NIK. Dewan yang kagak bersedia. Kalau Pak Wali Kota mah, lanjutkan," kata Tri Rini, pendemo lain.

Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Layangkan Uji Materi UU BPJS ke Mahkamah Konstitusi

Sementara itu, perwakilan Fraksi PDI-P DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman, membantah anggapan para pengunjuk rasa.

Ia mengatakan, dewan sudah sepakat menganggarkan dana hampir Rp 400 miliar untuk program KS-NIK pada 2020.

"Dalam RAPBD kemarin, semua fraksi yang ada di DPRD Kota Bekasi sudah menyampaikan, kita sama-sama sepakat anggaran KS-NIK hampir Rp 400 miliar, tidak ada yang nolak," kata Arif Rahman kepada para pengunjuk rasa.

"Kenapa KS-NIK mau disetop, melalui edaran Pak Wali Kota kita sudah sama-sama baca, itu bukan DPRD yang menyetop. Tapi, di atas kita ada undang-undang, ada permendagri, itu yang mengganjal laju KS-NIK pada 2020," ia menambahkan.

Program KS-NIK Kota Bekasi tengah menjadi polemik karena Presiden Joko Widodo meneken peraturan presiden agar program jaminan kesehatan daerah, termasuk KS-NIK, harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan.

Pemerintah Kota Bekasi berseberangan pendapat dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjambretan Marak di Tangsel, Korbannya Bocah hingga Lansia

Penjambretan Marak di Tangsel, Korbannya Bocah hingga Lansia

Megapolitan
Baru Bebas Karena Sabu-sabu dan Mengaku Kapok, Millen Cyrus Kembali Tersandung Kasus Narkoba

Baru Bebas Karena Sabu-sabu dan Mengaku Kapok, Millen Cyrus Kembali Tersandung Kasus Narkoba

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Tunanetra Tabrak Truk di Trotoar | PSI Disebut Cari Panggung

[POPULER JABODETABEK] Tunanetra Tabrak Truk di Trotoar | PSI Disebut Cari Panggung

Megapolitan
Tiga Hari Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan...

Tiga Hari Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan...

Megapolitan
Mayat Mengambang di Kali Pesanggrahan Tanpa Identitas, Diperkirakan Berusia 45-50 Tahun

Mayat Mengambang di Kali Pesanggrahan Tanpa Identitas, Diperkirakan Berusia 45-50 Tahun

Megapolitan
Polda Metro Klaim Kampung Tangguh di Paseban Mampu Tekan Penyebaran Covid-19

Polda Metro Klaim Kampung Tangguh di Paseban Mampu Tekan Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Ibu 60 Tahun yang Kalung Emasnya Dijambret Alami Luka di Leher

Ibu 60 Tahun yang Kalung Emasnya Dijambret Alami Luka di Leher

Megapolitan
Jakarta Catat 1.737 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Hampir 14 Persen

Jakarta Catat 1.737 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Hampir 14 Persen

Megapolitan
UPDATE 27 Februari: Depok Catat 233 Kasus Baru Covid-19, 4 Pasien Meninggal

UPDATE 27 Februari: Depok Catat 233 Kasus Baru Covid-19, 4 Pasien Meninggal

Megapolitan
Viral Video Kalung Emas Ibu 60 Tahun Dijambret di Tangsel

Viral Video Kalung Emas Ibu 60 Tahun Dijambret di Tangsel

Megapolitan
Jalan di Kampung Baru Tangsel Retak, Warga Khawatir Melintas

Jalan di Kampung Baru Tangsel Retak, Warga Khawatir Melintas

Megapolitan
Anies: 578 Kilometer Jalur Sepeda Ditargetkan Selesai pada Tahun 2030

Anies: 578 Kilometer Jalur Sepeda Ditargetkan Selesai pada Tahun 2030

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Kali Pesanggrahan, Pakai Baju dan Celana Hitam

Mayat Pria Ditemukan di Kali Pesanggrahan, Pakai Baju dan Celana Hitam

Megapolitan
Simak Alasan Jakarta Raih Penghargaan STA dan Mengalahkan Kota Lain di Dunia

Simak Alasan Jakarta Raih Penghargaan STA dan Mengalahkan Kota Lain di Dunia

Megapolitan
Langgar Aturan PPKM, 2 Tempat Karaoke di Jakarta Barat Disegel

Langgar Aturan PPKM, 2 Tempat Karaoke di Jakarta Barat Disegel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X