Puluhan Perempuan Demo DPRD Kota Bekasi, Minta Program Kartu Sehat Dilanjutkan

Kompas.com - 16/12/2019, 12:57 WIB
Barisan emak-emak yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi mendemo DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANBarisan emak-emak yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi mendemo DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Puluhan perempuan yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019).

Mereka, bersama beberapa pria yang turut berunjuk rasa, membentangkan spanduk lebar bertuliskan "Selamatkan Kartu Sehat, Dukung Perjuangan Wali Kota Bekasi".

Mereka menganggap, DPRD Kota Bekasi tak setuju program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) dilanjutkan pada 2020.

"Tuntutannya KS harus dilanjutkan, warga Kota Bekasi membutuhkan supaya sehat. Waktu itu kan Dewan kita yang milih," ungkap Yeti Muchsin, salah satu pengunjuk rasa kepada Kompas.com, Senin siang.

Baca juga: Wali Kota Bekasi: Integrasi Kartu Sehat ke BPJS Kesehatan Tidak Efisien

Yeti dan beberapa perempuan lain tak menjelaskan dari mana mereka memperoleh informasi bahwa DPRD Kota Bekasi tak setuju melanjutkan program KS-NIK.

Padahal, surat edaran penghentian sementara KS-NIK diterbitkan oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Ditanya mengapa tidak melakukan protes terhadap Wali Kota, mereka bersikeras bahwa penghentian program KS-NIK adalah keputusan Dewan.

"Lah wali kotanya yang nyuruh kita. Bukan nyuruh sih, kan dia kan berjuang untuk KS-NIK. Dewan yang kagak bersedia. Kalau Pak Wali Kota mah, lanjutkan," kata Tri Rini, pendemo lain.

Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Layangkan Uji Materi UU BPJS ke Mahkamah Konstitusi

Sementara itu, perwakilan Fraksi PDI-P DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman, membantah anggapan para pengunjuk rasa.

Ia mengatakan, dewan sudah sepakat menganggarkan dana hampir Rp 400 miliar untuk program KS-NIK pada 2020.

"Dalam RAPBD kemarin, semua fraksi yang ada di DPRD Kota Bekasi sudah menyampaikan, kita sama-sama sepakat anggaran KS-NIK hampir Rp 400 miliar, tidak ada yang nolak," kata Arif Rahman kepada para pengunjuk rasa.

"Kenapa KS-NIK mau disetop, melalui edaran Pak Wali Kota kita sudah sama-sama baca, itu bukan DPRD yang menyetop. Tapi, di atas kita ada undang-undang, ada permendagri, itu yang mengganjal laju KS-NIK pada 2020," ia menambahkan.

Program KS-NIK Kota Bekasi tengah menjadi polemik karena Presiden Joko Widodo meneken peraturan presiden agar program jaminan kesehatan daerah, termasuk KS-NIK, harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan.

Pemerintah Kota Bekasi berseberangan pendapat dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kekhawatiran DKI jika Bus AKAP Tetap Beroperasi Angkut Warga ke Luar Jakarta

Kekhawatiran DKI jika Bus AKAP Tetap Beroperasi Angkut Warga ke Luar Jakarta

Megapolitan
Tewas Ditabrak Mobil saat Sedang Jogging di Karawaci, Andre Sempat Selamatkan Anaknya

Tewas Ditabrak Mobil saat Sedang Jogging di Karawaci, Andre Sempat Selamatkan Anaknya

Megapolitan
Cegah Covid-19, Puluhan Titik Jalan di Jakarta Timur Disemprotkan Disinfektan

Cegah Covid-19, Puluhan Titik Jalan di Jakarta Timur Disemprotkan Disinfektan

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Bawaslu Tangsel Tunda Tahapan Pilkada 2020

Pandemi Covid-19, Bawaslu Tangsel Tunda Tahapan Pilkada 2020

Megapolitan
Perempuan yang Tabrak Pria Paruh Baya di Karawaci Konsumsi Soju Sebelum Kejadian

Perempuan yang Tabrak Pria Paruh Baya di Karawaci Konsumsi Soju Sebelum Kejadian

Megapolitan
Kualitas Udara Jakarta Tak Membaik Selama Masa Social Distancing

Kualitas Udara Jakarta Tak Membaik Selama Masa Social Distancing

Megapolitan
Keluarga Korban Tabrakan di Karawaci: Setelah Tabrak, Pelaku Aniaya Istri Korban

Keluarga Korban Tabrakan di Karawaci: Setelah Tabrak, Pelaku Aniaya Istri Korban

Megapolitan
Karena Covid-19, Taman Margasatwa Ragunan Revisi Target Pengunjung Tahun 2020

Karena Covid-19, Taman Margasatwa Ragunan Revisi Target Pengunjung Tahun 2020

Megapolitan
Wacana Karantina Wilayah di Jakarta, Warga Minta Ada Bantuan Pemerintah karena Mata Pencaharian Hilang

Wacana Karantina Wilayah di Jakarta, Warga Minta Ada Bantuan Pemerintah karena Mata Pencaharian Hilang

Megapolitan
Kualitas Udara di Jakarta Disebut Akan Semakin Membaik jika Karantina Wilayah Diterapkan

Kualitas Udara di Jakarta Disebut Akan Semakin Membaik jika Karantina Wilayah Diterapkan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Perpanjang Penutupan Tempat Hiburan, Bioskop, hingga Apartemen Harian

Pemkot Bekasi Perpanjang Penutupan Tempat Hiburan, Bioskop, hingga Apartemen Harian

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19, Warga Jati Pulo dan Kota Bambu Utara Pasang Pagar Besi di Perbatasan Wilayah

Cegah Penyebaran Covid-19, Warga Jati Pulo dan Kota Bambu Utara Pasang Pagar Besi di Perbatasan Wilayah

Megapolitan
Cegah Corona, PT MRT Jakarta Bagikan Paket Masker dan Hand Sanitizer ke Penumpang

Cegah Corona, PT MRT Jakarta Bagikan Paket Masker dan Hand Sanitizer ke Penumpang

Megapolitan
UPDATE RSD Wisma Atlet 31 Maret: 413 Pasien Dirawat, 1 PDP Meningal

UPDATE RSD Wisma Atlet 31 Maret: 413 Pasien Dirawat, 1 PDP Meningal

Megapolitan
Warga Berjemur di TPU Prumpung demi Tingkatkan Daya Tahan Tubuh

Warga Berjemur di TPU Prumpung demi Tingkatkan Daya Tahan Tubuh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X