Puluhan Perempuan Demo DPRD Kota Bekasi, Minta Program Kartu Sehat Dilanjutkan

Kompas.com - 16/12/2019, 12:57 WIB
Barisan emak-emak yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi mendemo DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANBarisan emak-emak yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi mendemo DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Puluhan perempuan yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019).

Mereka, bersama beberapa pria yang turut berunjuk rasa, membentangkan spanduk lebar bertuliskan "Selamatkan Kartu Sehat, Dukung Perjuangan Wali Kota Bekasi".

Mereka menganggap, DPRD Kota Bekasi tak setuju program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) dilanjutkan pada 2020.

"Tuntutannya KS harus dilanjutkan, warga Kota Bekasi membutuhkan supaya sehat. Waktu itu kan Dewan kita yang milih," ungkap Yeti Muchsin, salah satu pengunjuk rasa kepada Kompas.com, Senin siang.

Baca juga: Wali Kota Bekasi: Integrasi Kartu Sehat ke BPJS Kesehatan Tidak Efisien

Yeti dan beberapa perempuan lain tak menjelaskan dari mana mereka memperoleh informasi bahwa DPRD Kota Bekasi tak setuju melanjutkan program KS-NIK.

Padahal, surat edaran penghentian sementara KS-NIK diterbitkan oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Ditanya mengapa tidak melakukan protes terhadap Wali Kota, mereka bersikeras bahwa penghentian program KS-NIK adalah keputusan Dewan.

"Lah wali kotanya yang nyuruh kita. Bukan nyuruh sih, kan dia kan berjuang untuk KS-NIK. Dewan yang kagak bersedia. Kalau Pak Wali Kota mah, lanjutkan," kata Tri Rini, pendemo lain.

Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Layangkan Uji Materi UU BPJS ke Mahkamah Konstitusi

Sementara itu, perwakilan Fraksi PDI-P DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman, membantah anggapan para pengunjuk rasa.

Ia mengatakan, dewan sudah sepakat menganggarkan dana hampir Rp 400 miliar untuk program KS-NIK pada 2020.

"Dalam RAPBD kemarin, semua fraksi yang ada di DPRD Kota Bekasi sudah menyampaikan, kita sama-sama sepakat anggaran KS-NIK hampir Rp 400 miliar, tidak ada yang nolak," kata Arif Rahman kepada para pengunjuk rasa.

"Kenapa KS-NIK mau disetop, melalui edaran Pak Wali Kota kita sudah sama-sama baca, itu bukan DPRD yang menyetop. Tapi, di atas kita ada undang-undang, ada permendagri, itu yang mengganjal laju KS-NIK pada 2020," ia menambahkan.

Program KS-NIK Kota Bekasi tengah menjadi polemik karena Presiden Joko Widodo meneken peraturan presiden agar program jaminan kesehatan daerah, termasuk KS-NIK, harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan.

Pemerintah Kota Bekasi berseberangan pendapat dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Polres Jakbar Buat 'Warteg Peduli', Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Polres Jakbar Buat "Warteg Peduli", Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Megapolitan
1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

Megapolitan
Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Megapolitan
Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Megapolitan
Jasad Wakil Jaksa Agung Arminsyah Disemayamkan di Rumah Duka Jakarta Selatan

Jasad Wakil Jaksa Agung Arminsyah Disemayamkan di Rumah Duka Jakarta Selatan

Megapolitan
Anies Wajibkan Warga Jakarta Gunakan Masker Kain saat di Luar Rumah

Anies Wajibkan Warga Jakarta Gunakan Masker Kain saat di Luar Rumah

Megapolitan
Polisi Olah TKP di Lokasi Tabrakan Wakil Jaksa Agung

Polisi Olah TKP di Lokasi Tabrakan Wakil Jaksa Agung

Megapolitan
Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan, Mobilnya Tabrak Pembatas dan Terbakar

Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan, Mobilnya Tabrak Pembatas dan Terbakar

Megapolitan
Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan di Tol Jagorawi

Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan di Tol Jagorawi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Dapat Bantuan Alat Rapid Test dari Pemprov DKI Jakarta

Pemkot Bekasi Dapat Bantuan Alat Rapid Test dari Pemprov DKI Jakarta

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Bekasi: 46 Orang Positif, Ini Sebarannya Per Kelurahan

UPDATE Covid-19 di Bekasi: 46 Orang Positif, Ini Sebarannya Per Kelurahan

Megapolitan
Daftar Kegiatan Usaha yang Ditutup Pemprov DKI hingga 19 April

Daftar Kegiatan Usaha yang Ditutup Pemprov DKI hingga 19 April

Megapolitan
Kelab Malam hingga Bioskop di Jakarta Ditutup sampai 19 April karena Corona

Kelab Malam hingga Bioskop di Jakarta Ditutup sampai 19 April karena Corona

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X