Kompas.com - 16/12/2019, 12:57 WIB
Barisan emak-emak yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi mendemo DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANBarisan emak-emak yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi mendemo DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Puluhan perempuan yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019).

Mereka, bersama beberapa pria yang turut berunjuk rasa, membentangkan spanduk lebar bertuliskan "Selamatkan Kartu Sehat, Dukung Perjuangan Wali Kota Bekasi".

Mereka menganggap, DPRD Kota Bekasi tak setuju program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) dilanjutkan pada 2020.

"Tuntutannya KS harus dilanjutkan, warga Kota Bekasi membutuhkan supaya sehat. Waktu itu kan Dewan kita yang milih," ungkap Yeti Muchsin, salah satu pengunjuk rasa kepada Kompas.com, Senin siang.

Baca juga: Wali Kota Bekasi: Integrasi Kartu Sehat ke BPJS Kesehatan Tidak Efisien

Yeti dan beberapa perempuan lain tak menjelaskan dari mana mereka memperoleh informasi bahwa DPRD Kota Bekasi tak setuju melanjutkan program KS-NIK.

Padahal, surat edaran penghentian sementara KS-NIK diterbitkan oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ditanya mengapa tidak melakukan protes terhadap Wali Kota, mereka bersikeras bahwa penghentian program KS-NIK adalah keputusan Dewan.

"Lah wali kotanya yang nyuruh kita. Bukan nyuruh sih, kan dia kan berjuang untuk KS-NIK. Dewan yang kagak bersedia. Kalau Pak Wali Kota mah, lanjutkan," kata Tri Rini, pendemo lain.

Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Layangkan Uji Materi UU BPJS ke Mahkamah Konstitusi

Sementara itu, perwakilan Fraksi PDI-P DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman, membantah anggapan para pengunjuk rasa.

Ia mengatakan, dewan sudah sepakat menganggarkan dana hampir Rp 400 miliar untuk program KS-NIK pada 2020.

"Dalam RAPBD kemarin, semua fraksi yang ada di DPRD Kota Bekasi sudah menyampaikan, kita sama-sama sepakat anggaran KS-NIK hampir Rp 400 miliar, tidak ada yang nolak," kata Arif Rahman kepada para pengunjuk rasa.

"Kenapa KS-NIK mau disetop, melalui edaran Pak Wali Kota kita sudah sama-sama baca, itu bukan DPRD yang menyetop. Tapi, di atas kita ada undang-undang, ada permendagri, itu yang mengganjal laju KS-NIK pada 2020," ia menambahkan.

Program KS-NIK Kota Bekasi tengah menjadi polemik karena Presiden Joko Widodo meneken peraturan presiden agar program jaminan kesehatan daerah, termasuk KS-NIK, harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan.

Pemerintah Kota Bekasi berseberangan pendapat dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021

Megapolitan
Kejar Target, Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMP di Kota Bekasi Digelar hingga Malam

Kejar Target, Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMP di Kota Bekasi Digelar hingga Malam

Megapolitan
Selidiki Pungli Bansos di Kota Tangerang, Polisi Periksa 3 Orang Lagi

Selidiki Pungli Bansos di Kota Tangerang, Polisi Periksa 3 Orang Lagi

Megapolitan
Permudah Warga, Mobil Vaksinasi Keliling Dihadirkan di Cilandak Timur

Permudah Warga, Mobil Vaksinasi Keliling Dihadirkan di Cilandak Timur

Megapolitan
Dinsos Kota Tangerang Akan Salurkan Bansos Rp 300.000, Ini Kriteria Penerima Bantuan

Dinsos Kota Tangerang Akan Salurkan Bansos Rp 300.000, Ini Kriteria Penerima Bantuan

Megapolitan
Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Rp 675 Juta, Pengamat: Mana Sense of Crisis-nya?

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Rp 675 Juta, Pengamat: Mana Sense of Crisis-nya?

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus: Tangsel Catat 10.456 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 4 Agustus: Tangsel Catat 10.456 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Diduga Depresi karena Cerai, Seorang Wanita Nekat Lompat dari Lantai 5 Apartemen di Sunter

Diduga Depresi karena Cerai, Seorang Wanita Nekat Lompat dari Lantai 5 Apartemen di Sunter

Megapolitan
23 Dosen-Staf Universitas Mercu Buana Disebut Dipecat Tanpa Pesangon, Ini Penjelasan Pihak Kampus

23 Dosen-Staf Universitas Mercu Buana Disebut Dipecat Tanpa Pesangon, Ini Penjelasan Pihak Kampus

Megapolitan
Kasus DBD di Jaktim Tertinggi ke-5 di Indonesia, Pemkot: Karena Padat Penduduk

Kasus DBD di Jaktim Tertinggi ke-5 di Indonesia, Pemkot: Karena Padat Penduduk

Megapolitan
24 Pelaku Jual Obat Covid-19 Lebih Mahal lewat Online, Ada yang Seharga Rp 40 Juta

24 Pelaku Jual Obat Covid-19 Lebih Mahal lewat Online, Ada yang Seharga Rp 40 Juta

Megapolitan
Anies Undang Wali Kota London Jadi Pembicara Forum Diskusi di Jakarta

Anies Undang Wali Kota London Jadi Pembicara Forum Diskusi di Jakarta

Megapolitan
Rekrutmen Tenaga Medis di Tangsel Sepi Peminat, Hanya Ada 10 Pendaftar

Rekrutmen Tenaga Medis di Tangsel Sepi Peminat, Hanya Ada 10 Pendaftar

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Berikan Relaksasi Pajak untuk Usaha Pariwisata

Pemprov DKI Akan Berikan Relaksasi Pajak untuk Usaha Pariwisata

Megapolitan
Dari Target 32.468, Baru 4.400 Keluarga yang Terima Bansos Beras di Kota Tangerang

Dari Target 32.468, Baru 4.400 Keluarga yang Terima Bansos Beras di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X