DPRD Kota Bekasi Pastikan Layanan Kartu Sehat Masih Berlaku hingga Akhir 2019

Kompas.com - 16/12/2019, 14:05 WIB
Barisan emak-emak yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi mendemo DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANBarisan emak-emak yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi mendemo DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV/Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi memastikan, layanan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) masih berlaku hingga akhir Desember 2019.

Warga tetap berhak menerima layanan kesehatan gratis di RSUD Kota Bekasi dan sejumlah rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi.

"Surat yang beredar, (penghentian sementara KS-NIK) itu Januari 2020. Bulan November, Desember, masih bisa berlaku di RSUD dan rumah sakit swasta yang diajak kerja sama," jelas Sardi kepada awak media di halaman DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019) siang.

Baca juga: Puluhan Perempuan Demo DPRD Kota Bekasi, Minta Program Kartu Sehat Dilanjutkan

Pernyataan Sardi tersebut merespons unjuk rasa sekelompok warga yang mengatasnamakan diri "Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi" di depan gedung DPRD Kota Bekasi.

Mereka menyebut, berdasarkan laporan warga, layanan KS-NIK ditolak oleh sejumlah rumah sakit sejak muncul berita rencana penghentian sementara KS-NIK.

"Kalau RSUD yang menolak, kita akan panggil, nanti dengan Komisi IV, dan kita akan bikin nota dinas wali kota," ujar Sardi.

"Kalau masyarakat ditolak di rumah sakit swasta, dinas kesehatan kita minta bertanggung jawab. Karena MoU-nya dengan Dinas Kesehatan," ia menambahkan.

Baca juga: Audiensi dengan DPRD Kota Bekasi, Pendemo Minta Solusi Polemik KS-NIK

Sebagai langkah antisipasi, Sardi meminta warga yang ditolak layanan kesehatannya karena menggunakan KS-NIK melapor ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi atau DPRD.

"Minta ke Dinkes surat jaminan perawatan. Nanti dinas kesehatan kita panggil ke Komisi IV," tutupnya.

Program KS-NIK Kota Bekasi tengah menjadi polemik karena Presiden RI Joko Widodo meneken Peraturan Presiden agar program jaminan kesehatan daerah, termasuk KS-NIK, harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan.

Pemerintah Kota Bekasi berseberangan pendapat dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Ada rencana, program KS-NIK ditangguhkan sementara untuk dievaluasi, sekaligus disusun skema barunya supaya tidak berbenturan dengan BPJS Kesehatan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

12 Anggota Polres Tangsel Diisukan Terkena Covid-19, Kapolres: Itu Tidak Benar

12 Anggota Polres Tangsel Diisukan Terkena Covid-19, Kapolres: Itu Tidak Benar

Megapolitan
Satgas Covid-19 Periksa 30 Hotel di Jakarta yang Nyatakan Siap Jadi Tempat Isolasi

Satgas Covid-19 Periksa 30 Hotel di Jakarta yang Nyatakan Siap Jadi Tempat Isolasi

Megapolitan
Pemprov Akan 'Grebek Lumpur' Saluran PHB Saharjo yang Hampir 2 Tahun Tak Dikeruk

Pemprov Akan "Grebek Lumpur" Saluran PHB Saharjo yang Hampir 2 Tahun Tak Dikeruk

Megapolitan
PHRI: Hotel Jadi Tempat Isolasi jika RSD Wisma Atlet dan RS Lainnya Sudah Penuh

PHRI: Hotel Jadi Tempat Isolasi jika RSD Wisma Atlet dan RS Lainnya Sudah Penuh

Megapolitan
Cuti untuk Kampanye Pilkada Depok, Pradi Supriatna Tegaskan Bukan Waktunya Berleha-leha

Cuti untuk Kampanye Pilkada Depok, Pradi Supriatna Tegaskan Bukan Waktunya Berleha-leha

Megapolitan
Kisah di Balik Video Bocah Asal Bekasi Lantunkan Ayat Al-Quran Saat Dirawat di RSPAD

Kisah di Balik Video Bocah Asal Bekasi Lantunkan Ayat Al-Quran Saat Dirawat di RSPAD

Megapolitan
Ada Diskon 25 Persen, Ini Harga Tiket Sejumlah Kereta yang Berangkat dari Jakarta

Ada Diskon 25 Persen, Ini Harga Tiket Sejumlah Kereta yang Berangkat dari Jakarta

Megapolitan
Melebihi Kapasitas, Kafe di Serpong Didenda Rp 5 Juta

Melebihi Kapasitas, Kafe di Serpong Didenda Rp 5 Juta

Megapolitan
Akhir Pelarian Tersangka Pelecehan di Bandara Soetta, Ditangkap di Sumut Setelah Buron Berhari-hari

Akhir Pelarian Tersangka Pelecehan di Bandara Soetta, Ditangkap di Sumut Setelah Buron Berhari-hari

Megapolitan
Pecah Kongsi Wali Kota Depok dan Wakilnya, Bersiap 'Saling Sikut' di Masa Kampanye

Pecah Kongsi Wali Kota Depok dan Wakilnya, Bersiap 'Saling Sikut' di Masa Kampanye

Megapolitan
Polisi Dalami Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang

Polisi Dalami Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang

Megapolitan
UPDATE 25 September: 3.572 Kasus Covid-19 di Depok, 897 Kasus Aktif

UPDATE 25 September: 3.572 Kasus Covid-19 di Depok, 897 Kasus Aktif

Megapolitan
Antisipasi Antrean Tes Swab, Pemkot Bekasi Tambah Mesin PCR di 3 RSUD

Antisipasi Antrean Tes Swab, Pemkot Bekasi Tambah Mesin PCR di 3 RSUD

Megapolitan
BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Megapolitan
Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X