DPRD Kota Bekasi Pastikan Layanan Kartu Sehat Masih Berlaku hingga Akhir 2019

Kompas.com - 16/12/2019, 14:05 WIB
Barisan emak-emak yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi mendemo DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANBarisan emak-emak yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi mendemo DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV/Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi memastikan, layanan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) masih berlaku hingga akhir Desember 2019.

Warga tetap berhak menerima layanan kesehatan gratis di RSUD Kota Bekasi dan sejumlah rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi.

"Surat yang beredar, (penghentian sementara KS-NIK) itu Januari 2020. Bulan November, Desember, masih bisa berlaku di RSUD dan rumah sakit swasta yang diajak kerja sama," jelas Sardi kepada awak media di halaman DPRD Kota Bekasi, Senin (16/12/2019) siang.

Baca juga: Puluhan Perempuan Demo DPRD Kota Bekasi, Minta Program Kartu Sehat Dilanjutkan

Pernyataan Sardi tersebut merespons unjuk rasa sekelompok warga yang mengatasnamakan diri "Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi" di depan gedung DPRD Kota Bekasi.

Mereka menyebut, berdasarkan laporan warga, layanan KS-NIK ditolak oleh sejumlah rumah sakit sejak muncul berita rencana penghentian sementara KS-NIK.

"Kalau RSUD yang menolak, kita akan panggil, nanti dengan Komisi IV, dan kita akan bikin nota dinas wali kota," ujar Sardi.

"Kalau masyarakat ditolak di rumah sakit swasta, dinas kesehatan kita minta bertanggung jawab. Karena MoU-nya dengan Dinas Kesehatan," ia menambahkan.

Baca juga: Audiensi dengan DPRD Kota Bekasi, Pendemo Minta Solusi Polemik KS-NIK

Sebagai langkah antisipasi, Sardi meminta warga yang ditolak layanan kesehatannya karena menggunakan KS-NIK melapor ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi atau DPRD.

"Minta ke Dinkes surat jaminan perawatan. Nanti dinas kesehatan kita panggil ke Komisi IV," tutupnya.

Program KS-NIK Kota Bekasi tengah menjadi polemik karena Presiden RI Joko Widodo meneken Peraturan Presiden agar program jaminan kesehatan daerah, termasuk KS-NIK, harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan.

Pemerintah Kota Bekasi berseberangan pendapat dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Ada rencana, program KS-NIK ditangguhkan sementara untuk dievaluasi, sekaligus disusun skema barunya supaya tidak berbenturan dengan BPJS Kesehatan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Penyampaian Visi Misi Dua Calon Wagub DKI Tak Disiarkan Langsung

Ini Alasan Penyampaian Visi Misi Dua Calon Wagub DKI Tak Disiarkan Langsung

Megapolitan
UPDATE Covid-19 DKI Jakarta: 958 Pasien Positif, 54 Sembuh, 96 Meninggal

UPDATE Covid-19 DKI Jakarta: 958 Pasien Positif, 54 Sembuh, 96 Meninggal

Megapolitan
Polisi Tangkap Perampok yang Bunuh Pemilik Warung di Depok, 2 Pelaku Ditembak Mati

Polisi Tangkap Perampok yang Bunuh Pemilik Warung di Depok, 2 Pelaku Ditembak Mati

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta Hampir 1.000 Orang

Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta Hampir 1.000 Orang

Megapolitan
Tiga TPU Jadi Permakaman Jenazah Kasus Covid-19 di Tangsel

Tiga TPU Jadi Permakaman Jenazah Kasus Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Tak Disiarkan Langsung, Masyarakat Bisa Saksikan Penyampaian Visi Misi Cawagub DKI Usai Kegiatan

Tak Disiarkan Langsung, Masyarakat Bisa Saksikan Penyampaian Visi Misi Cawagub DKI Usai Kegiatan

Megapolitan
Salah Satu Zona Merah Covid-19, Seluruh Kawasan Kebayoran Baru Disemprot Disinfektan

Salah Satu Zona Merah Covid-19, Seluruh Kawasan Kebayoran Baru Disemprot Disinfektan

Megapolitan
Pemkot Depok Instruksikan Setiap RW Bentuk Kampung Siaga Covid-19

Pemkot Depok Instruksikan Setiap RW Bentuk Kampung Siaga Covid-19

Megapolitan
Kadin Bantu 100.000 Rapid Test, 105.000 Masker, dan 300 APD untuk Pemprov DKI

Kadin Bantu 100.000 Rapid Test, 105.000 Masker, dan 300 APD untuk Pemprov DKI

Megapolitan
Cerita Sopir Bus AKAP Bertahan karena Sepi Penumpang, Patungan Buat Makan hingga Tidur di Terminal

Cerita Sopir Bus AKAP Bertahan karena Sepi Penumpang, Patungan Buat Makan hingga Tidur di Terminal

Megapolitan
Anak Korban Tabrakan di Karawaci Ulang Tahun Sehari Setelah Ayahnya Dikremasi

Anak Korban Tabrakan di Karawaci Ulang Tahun Sehari Setelah Ayahnya Dikremasi

Megapolitan
Stok Darah di PMI Jakarta Selatan Masih Kurang

Stok Darah di PMI Jakarta Selatan Masih Kurang

Megapolitan
Perampok Toko Emas di Tamansari Meninggal karena Covid-19

Perampok Toko Emas di Tamansari Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Cerita Pasien Covid-19 Pertama di Bekasi Berjuang 20 Hari hingga Sembuh

Cerita Pasien Covid-19 Pertama di Bekasi Berjuang 20 Hari hingga Sembuh

Megapolitan
Rapat Penyampaian Visi-Misi Cawagub DKI Hanya Akan Dihadiri 25 Orang

Rapat Penyampaian Visi-Misi Cawagub DKI Hanya Akan Dihadiri 25 Orang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X