DPRD Akan Periksa RSUD Kota Bekasi yang Disebut Tolak Layanan Kartu Sehat

Kompas.com - 16/12/2019, 14:40 WIB
Enam perwakilan pengunjuk rasa Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi yang Senin (16/12/2019) siang ini menggeruduk DPRD Kota Bekasi diberi kesempatan beraudiensi langsung dengan anggota dewan, membicarakan polemik penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Bekasi. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANEnam perwakilan pengunjuk rasa Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi yang Senin (16/12/2019) siang ini menggeruduk DPRD Kota Bekasi diberi kesempatan beraudiensi langsung dengan anggota dewan, membicarakan polemik penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Bekasi.

BEKASI, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mengklaim bakal memeriksa RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang disebut menolak layanan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

Sebagai informasi, program KS-NIK memang tengah jadi polemik dan akan ditangguhkan sementara untuk dievaluasi lalu disusun skema ulang pada 2020.

"Kalau memang dipersulit, kita akan sidak rumah sakitnya. Tidak boleh ada warga Kota Bekasi dipersulit (menggunakan KS-NIK), kalau memang dia warga Kota Bekasi," seru Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Arif Rahman saat menemui para pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi, Senin (16/12/2019).

Para pengunjuk rasa ini sebelumnya meminta Dewan menerapkan langkah konkret untuk mengatasi polemik KS-NIK yang merugikan warga.

Salah satu kerugiannya, ada beberapa warga yang ditolak rumah sakit ketika hendak menggunakan KS-NIK.

Baca juga: DPRD Kota Bekasi Pastikan Layanan Kartu Sehat Masih Berlaku hingga Akhir 2019

"Hari ini banyak masyarakat Kota Bekasi yang masih di rumah sakit, menggunakan KS-NIK dan mereka bingung menggunakan anggaran apa," ujar Mahfuddin Latief, koordinator unjuk rasa, kepada wartawan, Senin.

"Sedangkan banyak penolakan-penolakan yang mengakibatkan keluarnya anggaran pribadi masyarakat. Ada beberapa rumah sakit hasil observasi kita, meminta bayaran kepada masyarakat khususnya IGD. Salah satunya RSUD (Kota Bekasi)," lanjut dia.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi menyatakan bakal menjadikan masalah ini sebagai agenda rapat jajarannya dengan RSUD Kota Bekasi, Rabu (18/12/2019).

"Apakah memang betul, langsung dilayani atau bayar, itu yang akan kita klarifikasi dengan Direktur RSUD pada hari Rabu besok," ujar Sardi kepada wartawan, Senin.

Namun, ia enggan menjamin bahwa RSUD Kota Bekasi bakal dikenai sanksi apabila peristiwa pungutan itu benar terjadi.

Baca juga: Puluhan Perempuan Demo DPRD Kota Bekasi, Minta Program Kartu Sehat Dilanjutkan

Ia hanya meminta agar warga mengadukan ke dewan apabila merasa tindakan RSUD Kota Bekasi melanggar peraturan.

"Sanksinya seperti apa, kan kita belum kroscek ke RSUD. Kan memang sebetulnya RSUD sudah overload," tutup Sardi.

Sebelumnya diberitakan, program KS-NIK Kota Bekasi tengah menjadi polemik karena Presiden RI Joko Widodo meneken Peraturan Presiden agar program jaminan kesehatan daerah, termasuk KS-NIK, harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan.

Pemerintah Kota Bekasi berseberangan pendapat dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Ada rencana, program KS-NIK ditangguhkan sementara untuk dievaluasi, sekaligus disusun skema barunya supaya tidak berbenturan dengan BPJS Kesehatan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 RW Zona Merah di Grogol Petamburan, PSBL Dipersempit ke Tingkat RT

2 RW Zona Merah di Grogol Petamburan, PSBL Dipersempit ke Tingkat RT

Megapolitan
PSBL di Pademangan Akan Terfokus pada Level RT

PSBL di Pademangan Akan Terfokus pada Level RT

Megapolitan
TMII Batasi Pengunjung Maksimal 20.000 Orang Per Hari Saat New Normal

TMII Batasi Pengunjung Maksimal 20.000 Orang Per Hari Saat New Normal

Megapolitan
PSBL Akan Diterapkan di 62 RW Zona Merah di Jakarta, Ini Daftarnya

PSBL Akan Diterapkan di 62 RW Zona Merah di Jakarta, Ini Daftarnya

Megapolitan
Jelang New Normal, Fasilitas Halte dan Stasiun Harus Mendukung Protokol Kesehatan

Jelang New Normal, Fasilitas Halte dan Stasiun Harus Mendukung Protokol Kesehatan

Megapolitan
Jelang New Normal, Ada Opsi Meniadakan Lantai Dansa di Diskotek

Jelang New Normal, Ada Opsi Meniadakan Lantai Dansa di Diskotek

Megapolitan
Demi Pikat Pengunjung, Lahan Parkir District 1 Meikarta Dijadikan seperti Teater Drive In

Demi Pikat Pengunjung, Lahan Parkir District 1 Meikarta Dijadikan seperti Teater Drive In

Megapolitan
Hasil Tes Swab Negatif, Belasan Warga Tambora Masih Isolasi Mandiri di Mushala

Hasil Tes Swab Negatif, Belasan Warga Tambora Masih Isolasi Mandiri di Mushala

Megapolitan
PSBB Jakarta Akan Diubah Jadi PSBL, Karantina Lokal di RW Zona Merah

PSBB Jakarta Akan Diubah Jadi PSBL, Karantina Lokal di RW Zona Merah

Megapolitan
Pelanggar PSBB Dihukum Bersihkan Rumput dan Sampah di Jalan Basuki Rachmat

Pelanggar PSBB Dihukum Bersihkan Rumput dan Sampah di Jalan Basuki Rachmat

Megapolitan
150 Pedagang Pasar Serdang Jalani Rapid Test Setelah 1 Orang Positif Covid-19

150 Pedagang Pasar Serdang Jalani Rapid Test Setelah 1 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Cegah Kepadatan di Transportasi Umum saat New Normal, MTI Minta Aktivitas Perkantoran Diatur

Cegah Kepadatan di Transportasi Umum saat New Normal, MTI Minta Aktivitas Perkantoran Diatur

Megapolitan
Tempat Wisata dan Hiburan Outdoor Akan Dibuka Lebih Dulu Saat New Normal

Tempat Wisata dan Hiburan Outdoor Akan Dibuka Lebih Dulu Saat New Normal

Megapolitan
SIM Mati Periode 17 Maret-29 Juni, Polisi: Tidak Akan Ditilang

SIM Mati Periode 17 Maret-29 Juni, Polisi: Tidak Akan Ditilang

Megapolitan
Depok Siap-siap PSBB Lokal, Identifikasi 31 RW Zona Merah

Depok Siap-siap PSBB Lokal, Identifikasi 31 RW Zona Merah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X