Polemik Kartu Sehat, Tim Advokat Bekasi Resmi Uji Materi Peraturan Jokowi ke MA

Kompas.com - 17/12/2019, 17:06 WIB
Puluhan warga Kota Bekasi yang mengatasnamakan diri sebagai Harimau Patriot menggeruduk gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/12/2019) untuk memprotes wacana integrasi Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) dengan BPJS Kesehatan yang berbayar. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANPuluhan warga Kota Bekasi yang mengatasnamakan diri sebagai Harimau Patriot menggeruduk gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/12/2019) untuk memprotes wacana integrasi Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) dengan BPJS Kesehatan yang berbayar.

BEKASI, KOMPAS.com - Tim Ikatan Advokat Patriot Indonesia resmi mendaftarkan permohonan uji materi terhadap Perpres RI Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua Tim Ikatan Advokat Patriot Herman menyatakan, pendaftaran uji materi ini telah masuk ke MA pada Senin (16/12/2019) lalu.

"Dalam pandangan kami, Perpres ini bersifat monopoli, ada unsur pemaksaan, merugikan hak-hak pemohon, dan dinilai cacat hukum," ujar Herman dalam siaran persnya, Selasa (17/12/2019).

"Terhitung 14 hari sejak hari ini, untuk disampaikan kepada Presiden (RI, Joko Widodo) agar selaku termohon memberikan tanggapan. Bila termohon tidak memberi tanggapan, dianggap tidak menggunakan haknya untuk menanggapi, maka perkara jalan terus," tambah dia.

Baca juga: DPRD Akan Periksa RSUD Kota Bekasi yang Disebut Tolak Layanan Kartu Sehat

Pasal 102 Perpres yang diteken Presiden RI Joko Widodo itu mengatur agar jaminan kesehatan daerah harus diintegrasikan dalam program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Kepada wartawan dalam konferensi pers di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Selasa, Herman menganggap bahwa Perpres itu melangkahi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ada di atasnya.

UU itu mengatur bahwa kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah daerah dalam prinsip otonomi daerah.

Uji materi ini dilayangkan sehubungan dengan polemik program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) Pemerintah Kota Bekasi belakangan ini.

Sebagai informasi, tak seperti BPJS Kesehatan yang berbayar, program KS-NIK tidak dipungut iuran sama sekali.

Namun 2020 mendatang, program KS-NIK sebagai jaminan kesehatan daerah dipaksa masuk dalam program BPJS Kesehatan akibat ditandatanganinya Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Baca juga: DPRD Kota Bekasi Pastikan Layanan Kartu Sehat Masih Berlaku hingga Akhir 2019

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ledakan di Tempat Laundry Bintaro, Diduga akibat Tabung Gas Bocor

Ledakan di Tempat Laundry Bintaro, Diduga akibat Tabung Gas Bocor

Megapolitan
Jasa Marga Targetkan Tol Kunciran-Bandara Soetta Beroperasi Akhir 2020

Jasa Marga Targetkan Tol Kunciran-Bandara Soetta Beroperasi Akhir 2020

Megapolitan
Bangunan Liar di Sekitar Danau Sunter Dibongkar untuk Bikin Jogging Track

Bangunan Liar di Sekitar Danau Sunter Dibongkar untuk Bikin Jogging Track

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Sunter Agung Tinggi, Lurah: Beberapa Tertular dari Lingkungan Kerja

Kasus Covid-19 di Sunter Agung Tinggi, Lurah: Beberapa Tertular dari Lingkungan Kerja

Megapolitan
Masa Pandemi, Siswa SD dan SMP di Kota Tangerang Dapat Pelajaran Bercocok Tanam dan Wirausaha

Masa Pandemi, Siswa SD dan SMP di Kota Tangerang Dapat Pelajaran Bercocok Tanam dan Wirausaha

Megapolitan
Struktur Bata Berbentuk Lorong yang Diduga Bangunan Kuno Ditemukan di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Struktur Bata Berbentuk Lorong yang Diduga Bangunan Kuno Ditemukan di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Megapolitan
3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel Ditangkap

3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel Ditangkap

Megapolitan
Tangerang Raya, Bekasi, dan Bogor Masuk Zona Oranye, Apa Artinya?

Tangerang Raya, Bekasi, dan Bogor Masuk Zona Oranye, Apa Artinya?

Megapolitan
Polisi Tunggu Kajian Pemprov DKI soal Wacana Ganjil Genap 24 Jam

Polisi Tunggu Kajian Pemprov DKI soal Wacana Ganjil Genap 24 Jam

Megapolitan
JPU Akan Hadirkan 3 Saksi Memberatkan untuk Putra Siregar

JPU Akan Hadirkan 3 Saksi Memberatkan untuk Putra Siregar

Megapolitan
Polisi Akan Panggil Selegram Berinisial HB dan GD yang Bantu Promosikan Klinik Dokter Gigi Gadungan

Polisi Akan Panggil Selegram Berinisial HB dan GD yang Bantu Promosikan Klinik Dokter Gigi Gadungan

Megapolitan
Pemerkosa di Bintaro Akui Batalkan Niat Mencuri karena Tak Tahan Nafsu dengan Korban

Pemerkosa di Bintaro Akui Batalkan Niat Mencuri karena Tak Tahan Nafsu dengan Korban

Megapolitan
Margo City: Giant Sudah Lapor Satgas soal Pegawai Terindikasi Positif Covid-19

Margo City: Giant Sudah Lapor Satgas soal Pegawai Terindikasi Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 10 Agustus: Bertambah 479, Pasien Covid-19 Jakarta Mencapai 26.193

UPDATE 10 Agustus: Bertambah 479, Pasien Covid-19 Jakarta Mencapai 26.193

Megapolitan
Pemeran Anak dalam Konten Pornografi Dibayar Rp 50.000, KPAI: Tak Sebanding dengan Risikonya

Pemeran Anak dalam Konten Pornografi Dibayar Rp 50.000, KPAI: Tak Sebanding dengan Risikonya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X