Polemik Kartu Sehat, Tim Advokat Bekasi Resmi Uji Materi Peraturan Jokowi ke MA

Kompas.com - 17/12/2019, 17:06 WIB
Puluhan warga Kota Bekasi yang mengatasnamakan diri sebagai Harimau Patriot menggeruduk gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/12/2019) untuk memprotes wacana integrasi Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) dengan BPJS Kesehatan yang berbayar. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANPuluhan warga Kota Bekasi yang mengatasnamakan diri sebagai Harimau Patriot menggeruduk gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/12/2019) untuk memprotes wacana integrasi Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) dengan BPJS Kesehatan yang berbayar.

BEKASI, KOMPAS.com - Tim Ikatan Advokat Patriot Indonesia resmi mendaftarkan permohonan uji materi terhadap Perpres RI Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua Tim Ikatan Advokat Patriot Herman menyatakan, pendaftaran uji materi ini telah masuk ke MA pada Senin (16/12/2019) lalu.

"Dalam pandangan kami, Perpres ini bersifat monopoli, ada unsur pemaksaan, merugikan hak-hak pemohon, dan dinilai cacat hukum," ujar Herman dalam siaran persnya, Selasa (17/12/2019).

"Terhitung 14 hari sejak hari ini, untuk disampaikan kepada Presiden (RI, Joko Widodo) agar selaku termohon memberikan tanggapan. Bila termohon tidak memberi tanggapan, dianggap tidak menggunakan haknya untuk menanggapi, maka perkara jalan terus," tambah dia.

Baca juga: DPRD Akan Periksa RSUD Kota Bekasi yang Disebut Tolak Layanan Kartu Sehat

Pasal 102 Perpres yang diteken Presiden RI Joko Widodo itu mengatur agar jaminan kesehatan daerah harus diintegrasikan dalam program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Kepada wartawan dalam konferensi pers di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Selasa, Herman menganggap bahwa Perpres itu melangkahi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ada di atasnya.

UU itu mengatur bahwa kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah daerah dalam prinsip otonomi daerah.

Uji materi ini dilayangkan sehubungan dengan polemik program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) Pemerintah Kota Bekasi belakangan ini.

Sebagai informasi, tak seperti BPJS Kesehatan yang berbayar, program KS-NIK tidak dipungut iuran sama sekali.

Namun 2020 mendatang, program KS-NIK sebagai jaminan kesehatan daerah dipaksa masuk dalam program BPJS Kesehatan akibat ditandatanganinya Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Baca juga: DPRD Kota Bekasi Pastikan Layanan Kartu Sehat Masih Berlaku hingga Akhir 2019

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ancol Siapkan Pengibaran Bendera Merah Putih di Dalam Air

Ancol Siapkan Pengibaran Bendera Merah Putih di Dalam Air

Megapolitan
Penusuk Pria hingga Tewas di Warnet Duren Sawit Ditangkap

Penusuk Pria hingga Tewas di Warnet Duren Sawit Ditangkap

Megapolitan
UPDATE 15 Agustus Depok: 47 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE 15 Agustus Depok: 47 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Cegah Kembali Kasus Covid-19, Mal AEON BSD Antar Jemput Karyawan hingga Rapid Test Berkala

Cegah Kembali Kasus Covid-19, Mal AEON BSD Antar Jemput Karyawan hingga Rapid Test Berkala

Megapolitan
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 598 Kasus Covid-19 di Jakarta

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 598 Kasus Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Pedagang Kelontong di Bekasi Tewas oleh Perampok, Seorang Bocah Sempat Lihat Pelaku

Pedagang Kelontong di Bekasi Tewas oleh Perampok, Seorang Bocah Sempat Lihat Pelaku

Megapolitan
Buat Gaduh di Pesawat Garuda, Mumtaz Diingatkan Hanum Rais

Buat Gaduh di Pesawat Garuda, Mumtaz Diingatkan Hanum Rais

Megapolitan
Pedagang Kelontong di Bekasi Dibunuh, Uang dan Rokok Dirampas Pelaku

Pedagang Kelontong di Bekasi Dibunuh, Uang dan Rokok Dirampas Pelaku

Megapolitan
Airin Minta ASN di Tangsel Ikut Lomba Tiktok Meriahkan HUT ke-75 RI

Airin Minta ASN di Tangsel Ikut Lomba Tiktok Meriahkan HUT ke-75 RI

Megapolitan
Pegawai Giant Positif Covid-19, Jumlah Pengunjung Margo City Depok Menurun

Pegawai Giant Positif Covid-19, Jumlah Pengunjung Margo City Depok Menurun

Megapolitan
Jasad Pria Ditemukan di Kamar Mandi Rumah di Bekasi, Ada Luka di Leher dan Perut

Jasad Pria Ditemukan di Kamar Mandi Rumah di Bekasi, Ada Luka di Leher dan Perut

Megapolitan
Libur Panjang, 167.414 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Jumat Kemarin

Libur Panjang, 167.414 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Jumat Kemarin

Megapolitan
Polisi: Ada Saksi yang Sempat Bicara dengan Penembak Pengusaha di Kelapa Gading

Polisi: Ada Saksi yang Sempat Bicara dengan Penembak Pengusaha di Kelapa Gading

Megapolitan
Bocah 5 Tahun Terjepit di Antara Tiang dan Dinding Saat Main Petak Umpet

Bocah 5 Tahun Terjepit di Antara Tiang dan Dinding Saat Main Petak Umpet

Megapolitan
Urai Kepadatan di Tol Jakarta-Cikampek, Contraflow Diberlakukan di Km 47

Urai Kepadatan di Tol Jakarta-Cikampek, Contraflow Diberlakukan di Km 47

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X