Gugatan Aturan Jokowi soal Kartu Sehat ke MA Atas Nama 56 Warga, Bukan Pemkot Bekasi

Kompas.com - 17/12/2019, 18:44 WIB
Dua pengacara Tim Advokat Patriot menunjukkan surat tanda terima permohonan uji materiil Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANDua pengacara Tim Advokat Patriot menunjukkan surat tanda terima permohonan uji materiil Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung, Selasa (17/12/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 56 warga Kota Bekasi pengguna Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) mengajukan uji materiil Perpres RI Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan di Mahkamah Agung (MA).

Uji materiil itu resmi dilayangkan Tim Ikatan Advokat Patriot Indonesia ke MA, Senin (16/12/2019), menyusul polemik rencana peleburan program KS-NIK ke dalam BPJS Kesehatan.

"Sebenarnya banyak sekali warga yang mau memberikan kuasa kepada kami, tapi kami batasi masing-masing kelurahan satu orang warga saja," jelas Herman, Ketua Tim Advokat Patriot kepada awak media dalam konferensi pers di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (17/12/2019).

Ia berujar, 56 warga dari 56 kelurahan di Bekasi itu telah menyatakan siap jika suatu hari dipanggil dalam persidangan.

Baca juga: Ketika Pemkot Bekasi Berseberangan dengan Pemerintah Pusat soal Jaminan Kesehatan Masyarakat

Herman memastikan, Tim Advokat Patriot bukan sedang mengadvokasi Pemerintah Kota Bekasi dalam uji materiil di MA ini, melainkan 56 warga tadi.

Pasalnya, kata dia, 56 warga tersebut merupakan representasi dari para pengguna KS-NIK Kota Bekasi yang merasa dirugikan.

Sebab, dengan adanya integrasi tersebut, masyarakat yang semestinya gratis untuk menerima layanan kesehatan malah harus membayar dengan adanya integrasi tersebut.

"Syarat untuk mengajukan uji materiil itu salah satunya (oleh warga negara Indonesia) yang merasa hak-haknya dirugikan," ujar Herman.

"Nah, 56 masyarakat tadi yang tersebar di 56 kelurahan itu adalah warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan KTP Kota Bekasi, NIK Kota Bekasi, dan mereka harus memiliki Kartu Sehat," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 yang digugat ke MA dipandang "bersifat monopoli, ada unsur pemaksaan, merugikan hak-hak pemohon, dan dinilai cacat hukum" oleh Tim Advokat Patriot.

Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Gugat Peraturan Presiden yang Monopoli Sistem Jaminan Kesehatan

Perpres yang diteken Presiden RI Joko Widodo akhir 2018 lalu itu dianggap melangkahi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ada di atasnya.

Aturan itu mengatur bahwa kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah daerah dalam prinsip otonomi daerah.

Akibat ditekennya Perpres itu, program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) Pemerintah Kota Bekasi sebagai jaminan kesehatan daerah harus dilebur dalam program BPJS Kesehatan pada 2020.

Hal ini menuai pro-kontra.

Di satu sisi, tak seperti BPJS Kesehatan yang berbayar, program KS-NIK tidak dipungut iuran sama sekali.

Namun, di sisi lain, KPK menganggap bahwa program KS-NIK, seperti jaminan kesehatan daerah pada umumnya, berpotensi memuat kecurangan, membebankan anggaran daerah, dan menimbulkan klaim biaya kesehatan ganda dari rumah sakit.

Baca juga: Polemik Kartu Sehat, Tim Advokat Bekasi Resmi Uji Materi Peraturan Jokowi ke MA



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Januari: Jakarta Catat 3.512 Kasus Positif Covid-19, Kasus Aktif Tembus 24.224

UPDATE 24 Januari: Jakarta Catat 3.512 Kasus Positif Covid-19, Kasus Aktif Tembus 24.224

Megapolitan
Daftar 49 Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridenfikasi

Daftar 49 Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridenfikasi

Megapolitan
Banjir Mulai Surut, Ruas Jalan di Bekasi Sudah Bisa Dilewati Kendaraan

Banjir Mulai Surut, Ruas Jalan di Bekasi Sudah Bisa Dilewati Kendaraan

Megapolitan
Minggu Sore, 10 Lokasi di Jakut dan Jaktim Tergenang Air

Minggu Sore, 10 Lokasi di Jakut dan Jaktim Tergenang Air

Megapolitan
Banjir Melanda 6 Kecamatan di Bekasi, Ketinggian Air Sempat Mencapai 1,2 Meter di Pondok Gede

Banjir Melanda 6 Kecamatan di Bekasi, Ketinggian Air Sempat Mencapai 1,2 Meter di Pondok Gede

Megapolitan
Tiga Hari Dibuka, Sudah 86 Jenazah Dimakamkan di TPU Bambu Apus dengan Protap Covid-19

Tiga Hari Dibuka, Sudah 86 Jenazah Dimakamkan di TPU Bambu Apus dengan Protap Covid-19

Megapolitan
Hujan Deras, Beberapa Perumahan dan Ruas Jalan di Bekasi Banjir

Hujan Deras, Beberapa Perumahan dan Ruas Jalan di Bekasi Banjir

Megapolitan
Daftar 25 Kelurahan di Jakarta dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Jagakarsa 312 Kasus

Daftar 25 Kelurahan di Jakarta dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Jagakarsa 312 Kasus

Megapolitan
Hujan Deras Sejak Minggu Pagi, 10 Lokasi di Jakarta Tergenang Air

Hujan Deras Sejak Minggu Pagi, 10 Lokasi di Jakarta Tergenang Air

Megapolitan
Imbas RS Penuh, Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Tangsel Meningkat

Imbas RS Penuh, Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Tangsel Meningkat

Megapolitan
Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, Wagub DKI Sampaikan Belasungkawa

Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, Wagub DKI Sampaikan Belasungkawa

Megapolitan
Ruang ICU Penuh, Wakil Wali Kota Tangsel: Masyarakat Jangan Sakit

Ruang ICU Penuh, Wakil Wali Kota Tangsel: Masyarakat Jangan Sakit

Megapolitan
PPKM di Tangsel Belum Maksimal, Tingkat Kedisiplinan Masyarakat Tak Sesuai Target

PPKM di Tangsel Belum Maksimal, Tingkat Kedisiplinan Masyarakat Tak Sesuai Target

Megapolitan
Anies Minta Pusat Ambil Alih Penangangan Covid-19 di Jabodetabek: Didukung Depok-Tangsel, Dipertanyakan Bogor

Anies Minta Pusat Ambil Alih Penangangan Covid-19 di Jabodetabek: Didukung Depok-Tangsel, Dipertanyakan Bogor

Megapolitan
Upaya Pemkot Tangsel agar Lepas dari Ancaman Kolapsnya RS Covid-19

Upaya Pemkot Tangsel agar Lepas dari Ancaman Kolapsnya RS Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X