Gugatan Aturan Jokowi soal Kartu Sehat ke MA Atas Nama 56 Warga, Bukan Pemkot Bekasi

Kompas.com - 17/12/2019, 18:44 WIB
Dua pengacara Tim Advokat Patriot menunjukkan surat tanda terima permohonan uji materiil Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANDua pengacara Tim Advokat Patriot menunjukkan surat tanda terima permohonan uji materiil Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung, Selasa (17/12/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 56 warga Kota Bekasi pengguna Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) mengajukan uji materiil Perpres RI Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan di Mahkamah Agung (MA).

Uji materiil itu resmi dilayangkan Tim Ikatan Advokat Patriot Indonesia ke MA, Senin (16/12/2019), menyusul polemik rencana peleburan program KS-NIK ke dalam BPJS Kesehatan.

"Sebenarnya banyak sekali warga yang mau memberikan kuasa kepada kami, tapi kami batasi masing-masing kelurahan satu orang warga saja," jelas Herman, Ketua Tim Advokat Patriot kepada awak media dalam konferensi pers di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (17/12/2019).

Ia berujar, 56 warga dari 56 kelurahan di Bekasi itu telah menyatakan siap jika suatu hari dipanggil dalam persidangan.

Baca juga: Ketika Pemkot Bekasi Berseberangan dengan Pemerintah Pusat soal Jaminan Kesehatan Masyarakat

Herman memastikan, Tim Advokat Patriot bukan sedang mengadvokasi Pemerintah Kota Bekasi dalam uji materiil di MA ini, melainkan 56 warga tadi.

Pasalnya, kata dia, 56 warga tersebut merupakan representasi dari para pengguna KS-NIK Kota Bekasi yang merasa dirugikan.

Sebab, dengan adanya integrasi tersebut, masyarakat yang semestinya gratis untuk menerima layanan kesehatan malah harus membayar dengan adanya integrasi tersebut.

"Syarat untuk mengajukan uji materiil itu salah satunya (oleh warga negara Indonesia) yang merasa hak-haknya dirugikan," ujar Herman.

"Nah, 56 masyarakat tadi yang tersebar di 56 kelurahan itu adalah warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan KTP Kota Bekasi, NIK Kota Bekasi, dan mereka harus memiliki Kartu Sehat," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 yang digugat ke MA dipandang "bersifat monopoli, ada unsur pemaksaan, merugikan hak-hak pemohon, dan dinilai cacat hukum" oleh Tim Advokat Patriot.

Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Gugat Peraturan Presiden yang Monopoli Sistem Jaminan Kesehatan

Perpres yang diteken Presiden RI Joko Widodo akhir 2018 lalu itu dianggap melangkahi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ada di atasnya.

Aturan itu mengatur bahwa kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah daerah dalam prinsip otonomi daerah.

Akibat ditekennya Perpres itu, program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) Pemerintah Kota Bekasi sebagai jaminan kesehatan daerah harus dilebur dalam program BPJS Kesehatan pada 2020.

Hal ini menuai pro-kontra.

Di satu sisi, tak seperti BPJS Kesehatan yang berbayar, program KS-NIK tidak dipungut iuran sama sekali.

Namun, di sisi lain, KPK menganggap bahwa program KS-NIK, seperti jaminan kesehatan daerah pada umumnya, berpotensi memuat kecurangan, membebankan anggaran daerah, dan menimbulkan klaim biaya kesehatan ganda dari rumah sakit.

Baca juga: Polemik Kartu Sehat, Tim Advokat Bekasi Resmi Uji Materi Peraturan Jokowi ke MA



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Tangsel Tunggu Arahan DPP Susun Strategi Pemenangan Muhamad-Sara

Nasdem Tangsel Tunggu Arahan DPP Susun Strategi Pemenangan Muhamad-Sara

Megapolitan
KAI Beri Diskon Tiket Kereta Api Jarak Jauh Sambut HUT ke-75 RI

KAI Beri Diskon Tiket Kereta Api Jarak Jauh Sambut HUT ke-75 RI

Megapolitan
Seorang Pegawai Positif Covid-19, PN Jakbar Tutup hingga 10 Agustus

Seorang Pegawai Positif Covid-19, PN Jakbar Tutup hingga 10 Agustus

Megapolitan
Polisi Panggil Ahli Bahasa dan TI untuk Usut Kasus Anji dan Hadi Pranoto

Polisi Panggil Ahli Bahasa dan TI untuk Usut Kasus Anji dan Hadi Pranoto

Megapolitan
RSPI Sulianti Saroso Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19

RSPI Sulianti Saroso Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19

Megapolitan
Anies Targetkan Flyover Lenteng Agung dan Tanjung Barat Beroperasi 2021

Anies Targetkan Flyover Lenteng Agung dan Tanjung Barat Beroperasi 2021

Megapolitan
Dilaporkan Menipu, Oknum ASN Kota Tangerang Mengaku Hanya Bantu Korban

Dilaporkan Menipu, Oknum ASN Kota Tangerang Mengaku Hanya Bantu Korban

Megapolitan
Perempuan Ditemukan Tewas di Margonda Residence, Diduga Dibunuh

Perempuan Ditemukan Tewas di Margonda Residence, Diduga Dibunuh

Megapolitan
Disnaker DKI Minta Kantor Pemerintahan Tutup Sementara bila Ada Pegawai Positif Covid-19

Disnaker DKI Minta Kantor Pemerintahan Tutup Sementara bila Ada Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
Flyover Lenteng Agung dan Tanjung Barat Bakal Selesai November 2020

Flyover Lenteng Agung dan Tanjung Barat Bakal Selesai November 2020

Megapolitan
29 Kantor Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara karena Terpapar Covid-19

29 Kantor Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara karena Terpapar Covid-19

Megapolitan
Tambah 43 Kasus Covid-19 dalam 4 Hari di Kabupaten Bekasi, Rata-rata Kerja di Jakarta

Tambah 43 Kasus Covid-19 dalam 4 Hari di Kabupaten Bekasi, Rata-rata Kerja di Jakarta

Megapolitan
Sejumlah Wartawan Positif Covid-19, Ini Imbauan AJI

Sejumlah Wartawan Positif Covid-19, Ini Imbauan AJI

Megapolitan
Dewan Pendidikan Kota Bekasi Imbau Warga Berbagi Wifi agar Siswa Bisa Belajar Online

Dewan Pendidikan Kota Bekasi Imbau Warga Berbagi Wifi agar Siswa Bisa Belajar Online

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Pasien di RSPI Sulianti Saroso Terus Bertambah

Kasus Covid-19 Melonjak, Pasien di RSPI Sulianti Saroso Terus Bertambah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X