Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/12/2019, 19:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberikan sanksi tegas terkait perizinan usaha Diskotek Colosseum Jakarta setelah operasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta pada September 2019 lalu.

Padahal, BNNP DKI Jakarta sudah memberikan surat rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta.

Rekomendasi itu berupa hasil temuan bahwa ada pengunjung yang menggunakan narkoba di dalam Colosseum.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan Disparbud masih perlu berkoordinasi dengan BNNP DKI untuk memutuskan akan mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Diskotek Colosseum atau tidak.

"Kalau bicara TDUP, kan ada beberapa tahapan lagi yang harus kita pastikan. Cuma, sekarang saat melakukan penindakan, kita telusuri lagi. Kita koordinasi terus sama BNN dan instansi lainnya," kata Sri saat ditemui di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD DKI Sebut Anies Cuci Tangan dalam Masalah Colosseum

Jika dilihat pada Pasal 38 Peraturan Gubernur DKI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, diamanatkan bahwa setiap pengusaha pariwisata wajib mengawasi dan melaporkan apabila terjadi transaksi dan atau penggunaan/konsumsi narkotika dan zat psikotropika lainnya di lingkungan.

Kemudian, pada Pasal 54 Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkotika dan/atau zat psikotropika lainnya di lokasi tempat usaha pariwisata dalam 1 (satu) manajemen dilakukan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) secara langsung.

Sri mengakui landasan hukum dalam tersebut memang berlaku untuk menindak setiap tempat hiburan yang melanggar.

"Ya betul. Di aturannya memang jelas kalau ternyata ada narkoba dan lain-lain, maka ada pencabutan TDUP. Tapi kan ini kita mesti telusuri lagi," ucapnya.

Namun, ada pasal lain yang bisa dijadikan sanggahan Pemprov DKI belum mencabut izin usaha diskotek Colosseum.

Melihat isi Pasal 52, terdapat berbagai jenis sanksi administratif, berupa teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, teguran tertulis ketiga, penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata, hingga pencabutan TDUP disertai dengan penutupan kegiatan usaha pariwisata.

Baca juga: Anies Tak Teken Langsung Penghargaan untuk Diskotek Colosseum

Maka Pemprov DKI masih harus memberikan teguran tertulis satu hingga tiga sebelum adanya penghentian.

Hingga saat ini, Disparbud DKI baru memanggil dan mengeluarkan surat teguran tertulis kepada Colosseum dan telah diminta untuk membuat pernyataan tertulis.

Isi pernyataannya, Colosseum harus meningkatkan pengawasan yang intensif pada pengunjung.

Diketahui, Diskotek Colosseum 1001 menjadi satu dari tiga klub malam yang direkomendasikan untuk ditutup oleh BNNP DKI Jakarta untuk ditutup karena ditemukan adanya pengguna yang menggunakan narkoba.

BNNP DKI sendiri merazia Colosseum 1001 pada Minggu, 8 September 2019 lalu. Hasilnya, mereka mengamankan 34 pengunjung yang kedapatan positif mengonsumsi narkotika usai di tes urine. 19 orang di antaranya laki laki dan 15 orang perempuan. 

Pemghargaan Adikarya Wisata 2019 dengan kategori Rekreasi dan Hiburan - Klab yang diberikan kepada Colosseum pun dicabut pada Senin (16/12/2019).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Perempuan Dianiaya dan Ditelantarkan di Depok karena Larang Ibunya Kenalan dengan Pria di Facebook

Anak Perempuan Dianiaya dan Ditelantarkan di Depok karena Larang Ibunya Kenalan dengan Pria di Facebook

Megapolitan
Hakim Minta Sidang Putusan Sela Teddy Minahasa pada 9 Februari Tidak Molor Lagi

Hakim Minta Sidang Putusan Sela Teddy Minahasa pada 9 Februari Tidak Molor Lagi

Megapolitan
Dikeluhkan Penonton, Konser Dewa 19 di JIS Bakal Dievaluasi Jakpro bersama Penyelenggara

Dikeluhkan Penonton, Konser Dewa 19 di JIS Bakal Dievaluasi Jakpro bersama Penyelenggara

Megapolitan
Setelah Jalan Srengseng Sawah Diaspal, Warga Minta Lampu Jalan Diperbanyak Guna Kurangi Kecelakaan

Setelah Jalan Srengseng Sawah Diaspal, Warga Minta Lampu Jalan Diperbanyak Guna Kurangi Kecelakaan

Megapolitan
Sidang Putusan Sela Teddy Minahasa Digelar 9 Februari, Hotman Paris: Kami Siap

Sidang Putusan Sela Teddy Minahasa Digelar 9 Februari, Hotman Paris: Kami Siap

Megapolitan
Polisi Cari Ibu Kandung yang Aniaya dan Buang Anak Perempuannya di Depok

Polisi Cari Ibu Kandung yang Aniaya dan Buang Anak Perempuannya di Depok

Megapolitan
Status Tersangka Hasya Dicabut, Keluarga Pastikan Proses Hukum Kasus Kecelakaan Berlanjut

Status Tersangka Hasya Dicabut, Keluarga Pastikan Proses Hukum Kasus Kecelakaan Berlanjut

Megapolitan
Warga Sebut Ada Tiga Kecelakaan Lain di Lokasi Tewasnya Hasya Sebelum Dilapisi Aspal Baru

Warga Sebut Ada Tiga Kecelakaan Lain di Lokasi Tewasnya Hasya Sebelum Dilapisi Aspal Baru

Megapolitan
Status Tersangka Hasya Dicabut, Keluarga: Alhamdulillah, Bersyukur Banget!

Status Tersangka Hasya Dicabut, Keluarga: Alhamdulillah, Bersyukur Banget!

Megapolitan
Dijemput dan Dibawa ke Polda Metro Jaya, Bripka Madih Diperiksa Unit Paminal

Dijemput dan Dibawa ke Polda Metro Jaya, Bripka Madih Diperiksa Unit Paminal

Megapolitan
Penonton Mengeluh Usai Konser Dewa 19, Komisi B DPRD DKI: JIS Tak Ideal Dikunjungi dalam Jumlah Banyak

Penonton Mengeluh Usai Konser Dewa 19, Komisi B DPRD DKI: JIS Tak Ideal Dikunjungi dalam Jumlah Banyak

Megapolitan
Soal Infrastruktur JIS, Komisi B DPRD DKI: Tak Ideal jika Dikunjungi Banyak Orang

Soal Infrastruktur JIS, Komisi B DPRD DKI: Tak Ideal jika Dikunjungi Banyak Orang

Megapolitan
Alami Luka Bakar, Bocah Perempuan yang Ditelantarkan Ibunya di Depok akan Dioperasi

Alami Luka Bakar, Bocah Perempuan yang Ditelantarkan Ibunya di Depok akan Dioperasi

Megapolitan
Hakim Tolak Permintaan Duplik Pengacara Teddy Minahasa Terkait Penukaran Sabu Jadi Tawas

Hakim Tolak Permintaan Duplik Pengacara Teddy Minahasa Terkait Penukaran Sabu Jadi Tawas

Megapolitan
Polda Metro Usut Pelanggaran Etik Penyidik yang Tangani Kasus Kecelakaan Hasya

Polda Metro Usut Pelanggaran Etik Penyidik yang Tangani Kasus Kecelakaan Hasya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.