Pemprov DKI Belum Putuskan Nasib Diskotek Colosseum Setelah Ditemukan Narkoba

Kompas.com - 17/12/2019, 19:47 WIB
Suasana interior Colosseum Jakarta. Website Colosseum JakartaSuasana interior Colosseum Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberikan sanksi tegas terkait perizinan usaha Diskotek Colosseum Jakarta setelah operasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta pada September 2019 lalu.

Padahal, BNNP DKI Jakarta sudah memberikan surat rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta.

Rekomendasi itu berupa hasil temuan bahwa ada pengunjung yang menggunakan narkoba di dalam Colosseum.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan Disparbud masih perlu berkoordinasi dengan BNNP DKI untuk memutuskan akan mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Diskotek Colosseum atau tidak.

"Kalau bicara TDUP, kan ada beberapa tahapan lagi yang harus kita pastikan. Cuma, sekarang saat melakukan penindakan, kita telusuri lagi. Kita koordinasi terus sama BNN dan instansi lainnya," kata Sri saat ditemui di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD DKI Sebut Anies Cuci Tangan dalam Masalah Colosseum

Jika dilihat pada Pasal 38 Peraturan Gubernur DKI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, diamanatkan bahwa setiap pengusaha pariwisata wajib mengawasi dan melaporkan apabila terjadi transaksi dan atau penggunaan/konsumsi narkotika dan zat psikotropika lainnya di lingkungan.

Kemudian, pada Pasal 54 Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkotika dan/atau zat psikotropika lainnya di lokasi tempat usaha pariwisata dalam 1 (satu) manajemen dilakukan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) secara langsung.

Sri mengakui landasan hukum dalam tersebut memang berlaku untuk menindak setiap tempat hiburan yang melanggar.

"Ya betul. Di aturannya memang jelas kalau ternyata ada narkoba dan lain-lain, maka ada pencabutan TDUP. Tapi kan ini kita mesti telusuri lagi," ucapnya.

Namun, ada pasal lain yang bisa dijadikan sanggahan Pemprov DKI belum mencabut izin usaha diskotek Colosseum.

Melihat isi Pasal 52, terdapat berbagai jenis sanksi administratif, berupa teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, teguran tertulis ketiga, penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata, hingga pencabutan TDUP disertai dengan penutupan kegiatan usaha pariwisata.

Baca juga: Anies Tak Teken Langsung Penghargaan untuk Diskotek Colosseum

Maka Pemprov DKI masih harus memberikan teguran tertulis satu hingga tiga sebelum adanya penghentian.

Hingga saat ini, Disparbud DKI baru memanggil dan mengeluarkan surat teguran tertulis kepada Colosseum dan telah diminta untuk membuat pernyataan tertulis.

Isi pernyataannya, Colosseum harus meningkatkan pengawasan yang intensif pada pengunjung.

Diketahui, Diskotek Colosseum 1001 menjadi satu dari tiga klub malam yang direkomendasikan untuk ditutup oleh BNNP DKI Jakarta untuk ditutup karena ditemukan adanya pengguna yang menggunakan narkoba.

BNNP DKI sendiri merazia Colosseum 1001 pada Minggu, 8 September 2019 lalu. Hasilnya, mereka mengamankan 34 pengunjung yang kedapatan positif mengonsumsi narkotika usai di tes urine. 19 orang di antaranya laki laki dan 15 orang perempuan. 

Pemghargaan Adikarya Wisata 2019 dengan kategori Rekreasi dan Hiburan - Klab yang diberikan kepada Colosseum pun dicabut pada Senin (16/12/2019).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi dan Fakta Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Alami Kebakaran

Kronologi dan Fakta Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Alami Kebakaran

Megapolitan
Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Megapolitan
Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Megapolitan
Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Megapolitan
Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat

Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat

Megapolitan
4 Fakta Penangkapan Dokter Gigi Gadungan di Bekasi

4 Fakta Penangkapan Dokter Gigi Gadungan di Bekasi

Megapolitan
Banyak Kantor Tak Patuhi Aturan 50 Persen Pegawai Bekerja, Pemprov DKI Sebut Faktor Kejar Target

Banyak Kantor Tak Patuhi Aturan 50 Persen Pegawai Bekerja, Pemprov DKI Sebut Faktor Kejar Target

Megapolitan
TACB Minta Pemkot Bekasi Hentikan Proses Pembongkaran Struktur Bata yang Diduga Cagar Budaya

TACB Minta Pemkot Bekasi Hentikan Proses Pembongkaran Struktur Bata yang Diduga Cagar Budaya

Megapolitan
Wifi Gratis untuk Sekolah Daring, Wali Kota Jakbar Harap Banyak Pihak Membantu

Wifi Gratis untuk Sekolah Daring, Wali Kota Jakbar Harap Banyak Pihak Membantu

Megapolitan
Babak Baru Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro Setelah Viral di Media Sosial

Babak Baru Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro Setelah Viral di Media Sosial

Megapolitan
Fakta Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Fakta Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dalih Polisi Baru Tangkap Pemerkosa di Bintaro Setelah Viral | 28 RW Zona Merah di Bekasi

[POPULER JABODETABEK] Dalih Polisi Baru Tangkap Pemerkosa di Bintaro Setelah Viral | 28 RW Zona Merah di Bekasi

Megapolitan
Lima Fakta Sidang Perdana Putra Siregar: Beli Ponsel Ilegal hingga Penyitaan

Lima Fakta Sidang Perdana Putra Siregar: Beli Ponsel Ilegal hingga Penyitaan

Megapolitan
Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi, ASN di Kota Tangerang Dilatih Berkebun

Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi, ASN di Kota Tangerang Dilatih Berkebun

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Buka Proses Belajar Tatap Muka di Pesantren

Pemprov DKI Belum Buka Proses Belajar Tatap Muka di Pesantren

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X