Pengusaha Real Estat Bisa Saja Kerja Sama dengan Pemprov DKI soal Rusunami DP 0, Asalkan...

Kompas.com - 17/12/2019, 22:59 WIB
Fasilitas taman yang ada di Rusunawa DP 0 Rupiah di Jakarta DOK. Humas Pemerintah Provinsi DKI JakartaFasilitas taman yang ada di Rusunawa DP 0 Rupiah di Jakarta

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta membuka kemungkinan untuk bekerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) down payment (DP) Rp 0.

Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan, pihaknya memang mendukung program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

Namun ada beberapa hal yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta jika harus bekerja sama dengan pengembang swasta.

"Yang sederhananya lahannya itu sebaiknya di lahan pemerintah karena nilai yang bisa dibebankan kan terserah pemerintah, tapi kalau dibebaskan kepada pengembang untuk memperoleh lahan, kendalanya kita selalu lahan harganya mahal," ucap Amran di Hotel Sofyan, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Rusunami DP 0 Rupiah Sepi, Anggota DPRD DKI Minta BI Checking Dipermudah

Selanjutnya, jika Pemprov DKI ingin bekerja sama dengan swasta, maka perizinan dipercepat dengan biaya seminimal mungkin.

Karena jika hal tersebut dibebankan kepada swasta, maka pengurusan izin memakan waktu lama dan biasanya dipungut biaya yang tinggi.

"Yang ketiga dibantu kemudahan masyarakat untuk memperoleh, jadi dari sisi syarat-syaratnya. Kalau sifatnya kita membantu pemerintah, harus ada peran pemerintah di situ. Kalau tidak jualan umum saja biasa dengan mekanisme yang kami bikin sendiri," kata Amran.

Amran mengungkapkan, pengusaha real estat atau perumahan sendiri sudah pernah membuat perjanjian kerja sama dengan Pemprov DKI.Baca juga: Anggaran Rusunami DP 0 Dipangkas, Pemprov DKI Buka Peluang Kerja Sama dengan Swasta

Sekitar dua tahun lalu, terjalin kerja sama dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Saat itu, pengembang menyampaikan bahwa ada beberapa porsi yang harus dikerjakan Pemprov DKI seperti pada poin di atas seperti penyediaan lahan.

"Kalau lahan kita, kita belinya komersial loh harga 10 juta per meter. Padahal kalau bangun (rusunami DP Rp 0) itu pantasnya masih di bawah 5 juta semeter. Kalau begitu kami mungkin jual harga 600 juta per unit gitu sementara kan dari pemprov maksimal 330. Jadi program bisa berjalan kalau ada partisipasi bersama," kata Amran.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Hari Ini, Kuasa Hukum Hadirkan 6 Ahli

Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Hari Ini, Kuasa Hukum Hadirkan 6 Ahli

Megapolitan
Kronologi Petugas Dishub Bekasi Dikeroyok Anggota Ormas Saat Bertugas

Kronologi Petugas Dishub Bekasi Dikeroyok Anggota Ormas Saat Bertugas

Megapolitan
Bantah TGUPP Jadi Alasan Ratusan PNS DKI Ogah Naik Jabatan, Wagub DKI: Semua Sama-sama Kerja

Bantah TGUPP Jadi Alasan Ratusan PNS DKI Ogah Naik Jabatan, Wagub DKI: Semua Sama-sama Kerja

Megapolitan
Fakta ART Aniaya Majikan Lansia: Pelaku Stres Beban Kerja hingga Ditangkap

Fakta ART Aniaya Majikan Lansia: Pelaku Stres Beban Kerja hingga Ditangkap

Megapolitan
3 Pemudik di Ciledug Diminta Jalani Karantina Mandiri Usai Dinyatakan Positif Covid-19

3 Pemudik di Ciledug Diminta Jalani Karantina Mandiri Usai Dinyatakan Positif Covid-19

Megapolitan
John Kei Membela Diri: Mengaku Sudah Bertobat hingga Merasa Dizalimi

John Kei Membela Diri: Mengaku Sudah Bertobat hingga Merasa Dizalimi

Megapolitan
Antisipasi Jakarta Hadapi Lonjakan Covid-19 Setelah Libur Panjang Lebaran

Antisipasi Jakarta Hadapi Lonjakan Covid-19 Setelah Libur Panjang Lebaran

Megapolitan
Belasan Kios di Terminal Senen Terbakar

Belasan Kios di Terminal Senen Terbakar

Megapolitan
UPDATE: Tambah 11 Kasus di Tangsel, 120 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 11 Kasus di Tangsel, 120 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Fakta Pelajar Menjambret di Jagakarsa, Cari Korban untuk Bayar Utang

Fakta Pelajar Menjambret di Jagakarsa, Cari Korban untuk Bayar Utang

Megapolitan
Kronologi Klaster Covid-19 di Perum Griya Melati Bogor, 25 Orang Terinfeksi

Kronologi Klaster Covid-19 di Perum Griya Melati Bogor, 25 Orang Terinfeksi

Megapolitan
Lambatnya Polisi Usut Pemerkosaan dan Perdagangan Remaja yang Menjerat Anak Anggota DPRD Bekasi

Lambatnya Polisi Usut Pemerkosaan dan Perdagangan Remaja yang Menjerat Anak Anggota DPRD Bekasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Permintaan Maaf Wagub DKI soal Video Paduan Suara di Masjid Istiqlal | Permintaan Maaf JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal

[POPULER JABODETABEK] Permintaan Maaf Wagub DKI soal Video Paduan Suara di Masjid Istiqlal | Permintaan Maaf JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal

Megapolitan
Usai Mudik, Satu Keluarga di Ciledug Kota Tangerang Positif Covid-19

Usai Mudik, Satu Keluarga di Ciledug Kota Tangerang Positif Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X