Pengusaha Real Estat Bisa Saja Kerja Sama dengan Pemprov DKI soal Rusunami DP 0, Asalkan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta membuka kemungkinan untuk bekerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) down payment (DP) Rp 0.

Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan, pihaknya memang mendukung program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

Namun ada beberapa hal yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta jika harus bekerja sama dengan pengembang swasta.

"Yang sederhananya lahannya itu sebaiknya di lahan pemerintah karena nilai yang bisa dibebankan kan terserah pemerintah, tapi kalau dibebaskan kepada pengembang untuk memperoleh lahan, kendalanya kita selalu lahan harganya mahal," ucap Amran di Hotel Sofyan, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Rusunami DP 0 Rupiah Sepi, Anggota DPRD DKI Minta BI Checking Dipermudah

Selanjutnya, jika Pemprov DKI ingin bekerja sama dengan swasta, maka perizinan dipercepat dengan biaya seminimal mungkin.

Karena jika hal tersebut dibebankan kepada swasta, maka pengurusan izin memakan waktu lama dan biasanya dipungut biaya yang tinggi.

"Yang ketiga dibantu kemudahan masyarakat untuk memperoleh, jadi dari sisi syarat-syaratnya. Kalau sifatnya kita membantu pemerintah, harus ada peran pemerintah di situ. Kalau tidak jualan umum saja biasa dengan mekanisme yang kami bikin sendiri," kata Amran.

Amran mengungkapkan, pengusaha real estat atau perumahan sendiri sudah pernah membuat perjanjian kerja sama dengan Pemprov DKI.Baca juga: Anggaran Rusunami DP 0 Dipangkas, Pemprov DKI Buka Peluang Kerja Sama dengan Swasta

Sekitar dua tahun lalu, terjalin kerja sama dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Saat itu, pengembang menyampaikan bahwa ada beberapa porsi yang harus dikerjakan Pemprov DKI seperti pada poin di atas seperti penyediaan lahan.

"Kalau lahan kita, kita belinya komersial loh harga 10 juta per meter. Padahal kalau bangun (rusunami DP Rp 0) itu pantasnya masih di bawah 5 juta semeter. Kalau begitu kami mungkin jual harga 600 juta per unit gitu sementara kan dari pemprov maksimal 330. Jadi program bisa berjalan kalau ada partisipasi bersama," kata Amran.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, pihaknya bakal bekerja sama dengan swasta untuk memfasilitasi rumah susun sederhana milik rusunami DP Rp 0.

Hal ini karena dipicu pemangkasan dana talangan untuk uang muka pembelian rusun tersebut sebesar Rp 1,5 triliun dalam kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020.

Baca juga: Berantas Rumah Tak Layak Huni, DKI Genjot Program DP 0 Rupiah

"Dari sekian jumlahnya menjadi tinggal Rp 500 miliar di 2020. Kondisi ini memacu kami agar dari sektor swasta mana, yang mau bergabung lagi," ucap Kelik saat dikonfirmasi, Sabtu (30/11/2019).

Ia menyebutkan dinasnya akan memetakan pihak swasta yang mau bekerja sama mendukung pembangunan ini agar terus berjalan.

"Cuma kami mau memetakan dulu nih, swasta mana yang mau mendukung pembangunan ini. Jadi semangat kami pendaftaran kami akan terima. Tidak ada pada istilahnya, intinya program jalan terus," tutur Kelik.

"Sambil kami nanti mencari mana yang bisa tersedia dulu di 2020, kan masih butuh proses pembangunan juga," lanjut dia.