Serba-serbi Gugatan Bekasi terhadap Peraturan Jokowi di Mahkamah Agung

Kompas.com - 18/12/2019, 06:15 WIB
Enam perwakilan pengunjuk rasa Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi yang Senin (16/12/2019) siang ini menggeruduk DPRD Kota Bekasi diberi kesempatan beraudiensi langsung dengan anggota dewan, membicarakan polemik penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Bekasi. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANEnam perwakilan pengunjuk rasa Pejuang Kartu Sehat Kota Bekasi yang Senin (16/12/2019) siang ini menggeruduk DPRD Kota Bekasi diberi kesempatan beraudiensi langsung dengan anggota dewan, membicarakan polemik penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Bekasi.

BEKASI, KOMPAS.com - Tim Ikatan Advokat Patriot Indonesia resmi mendaftarkan permohonan uji materiil terhadap Perpres RI Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua Tim Ikatan Advokat Patriot Herman menyatakan, pendaftaran uji materiil ini telah masuk ke MA pada Senin (16/12/2019) lalu.

"Terhitung 14 hari sejak hari ini, untuk disampaikan kepada Presiden (RI, Joko Widodo) agar selaku termohon memberikan tanggapan. Bila termohon tidak memberi tanggapan, dianggap tidak menggunakan haknya untuk menanggapi, maka perkara jalan terus," ujar Herman dalam konferensi pers di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (17/12/2019).

Langkahi Undang-Undang, rugikan warga Kota Bekasi

Dalam pandangan Tim Advokat Patriot, Perpres yang diteken Presiden RI Joko Widodo pada akhir 2018 lalu itu "bersifat monopoli, ada unsur pemaksaan, merugikan hak-hak pemohon, dan dinilai cacat hukum".

Perpres yang diteken Presiden RI Joko Widodo akhir 2018 lalu itu dianggap melangkahi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ada di atasnya -- yang mengatur bahwa kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah daerah dalam prinsip otonomi daerah.

Akibat ditekennya Perpres itu, program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) gratis keluaran Pemerintah Kota Bekasi sebagai jaminan kesehatan daerah harus dilebur dalam program BPJS Kesehatan yang berbayar pada 2020.

Baca juga: Polemik Kartu Sehat, Tim Advokat Bekasi Resmi Uji Materi Peraturan Jokowi ke MA

Hal ini menimbulkan pro-kontra. Di atas kertas, program KS-NIK seakan lebih berpihak pada warga ketimbang BPJS Kesehatan karena tidak berbayar.

Gelombang unjuk rasa pun beberapa kali terjadi mendesak agar program KS-NIK tetap berlanjut, karena Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi telah menerbitkan surat edaran untuk penangguhan sementara KS-NIK untuk evaluasi dan penyusunan skema baru.

Namun, di sisi lain, KPK menganggap bahwa program KS-NIK -- seperti jaminan kesehatan daerah pada umumnya -- berpotensi memuat kecurangan, membebankan anggaran daerah, dan menimbulkan klaim biaya kesehatan ganda dari rumah sakit.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demo Ojek Online di DPR, Menolak Pembatasan Jalan hingga Sweeping Pengemudi

Demo Ojek Online di DPR, Menolak Pembatasan Jalan hingga Sweeping Pengemudi

Megapolitan
Kronologi Perampokan Toko Emas di Pasar Pecah Kulit, Mengasak 4 Kg Emas hingga Tembak Petugas Sampah

Kronologi Perampokan Toko Emas di Pasar Pecah Kulit, Mengasak 4 Kg Emas hingga Tembak Petugas Sampah

Megapolitan
BMKG: Sabtu Pagi, Jakarta Hujan Lokal

BMKG: Sabtu Pagi, Jakarta Hujan Lokal

Megapolitan
Kerugian Toko Emas Tamansari akibat Disatroni Maling Belum Dapat Pastikan

Kerugian Toko Emas Tamansari akibat Disatroni Maling Belum Dapat Pastikan

Megapolitan
Soal Banjir Dinikmati, PSI DKI Nilai Pernyataan Sekda Menyakiti Hati Masyarakat

Soal Banjir Dinikmati, PSI DKI Nilai Pernyataan Sekda Menyakiti Hati Masyarakat

Megapolitan
Lurah Pastikan Suplai Logistik Pengungsi Banjir Cipinang Melayu Memadai

Lurah Pastikan Suplai Logistik Pengungsi Banjir Cipinang Melayu Memadai

Megapolitan
Polisi Kejar Perampok Bersenjata yang Satroni Toko Emas di Pasar Pecak Kulit

Polisi Kejar Perampok Bersenjata yang Satroni Toko Emas di Pasar Pecak Kulit

Megapolitan
Revitalisasi Monas dan Formula E, Ombudsman: Pejabat yang Rusak Cagar Budaya Bisa Dipidana

Revitalisasi Monas dan Formula E, Ombudsman: Pejabat yang Rusak Cagar Budaya Bisa Dipidana

Megapolitan
Banjir Makin Tinggi, Warga Cipinang Melayu Kembali Penuhi Posko Pengungsian

Banjir Makin Tinggi, Warga Cipinang Melayu Kembali Penuhi Posko Pengungsian

Megapolitan
Masker Ilegal di Cakung Didistribusikan ke Rumah Sakit

Masker Ilegal di Cakung Didistribusikan ke Rumah Sakit

Megapolitan
Ombudsman Minta Revitalisasi Monas dan Sirkuit Formula E Dimoratorium

Ombudsman Minta Revitalisasi Monas dan Sirkuit Formula E Dimoratorium

Megapolitan
Banjir Lagi di Cipinang Melayu, Warga Mulai Mengungsi

Banjir Lagi di Cipinang Melayu, Warga Mulai Mengungsi

Megapolitan
Saudi Larang Umrah Sementara, 48 Jemaah Asal Bekasi Batal Berangkat

Saudi Larang Umrah Sementara, 48 Jemaah Asal Bekasi Batal Berangkat

Megapolitan
Drainase Buruk hingga Persoalan Mandeknya Normalisasi Bakal Jadi Prioritas Pansus Banjir Jakarta

Drainase Buruk hingga Persoalan Mandeknya Normalisasi Bakal Jadi Prioritas Pansus Banjir Jakarta

Megapolitan
Pemkot Bogor Relokasi Makam yang Terdampak Longsor

Pemkot Bogor Relokasi Makam yang Terdampak Longsor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X