Polemik Penghargaan Colosseum yang Tak Kunjung Selesai, Kini Disparbud Diinterogasi DPRD

Kompas.com - 24/12/2019, 10:03 WIB
Suasana interior Colosseum Jakarta. Website Colosseum JakartaSuasana interior Colosseum Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kontroversi pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 terhadap Diskotek Colosseum belum berakhir.

Setelah penghargaan tersebut batal diberikan kepada Colosseum dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alberto Ali dicopot dari jabatannya, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga memanggil Disparbud kemarin Senin (23/12/2019).

Pemanggilan ini berkaitan dengan masalah pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada Diskotek Colosseum dengan kategori Rekreasi dan Hiburan-Klab.

Minta penjelasan detil Disparbud

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan Disparbud secara rinci mengenai kesalahan pemberian penghargaan tersebut.

"Kita tahu juga dari berita-berita penghargaan itu kan dicabut kembali. Nah kita ingin memastikan dan juga mendapatkan informasi yang benar dari sisi SKPD ini. Jadi kita ingin dengar langsung dari Ibu Asisten Perekonomian (Plt Kadisparbud) sebenarnya apa sih yang terjadi?" ujar Abdul.

Baca juga: Panggil Disparbud, DPRD DKI Minta Penjelasan soal Penghargaan Adikarya untuk Colosseum

Komisi B meminta penjelasan secara rinci kepada Disparbud DKI Jakarta dari mulai proses pemilihan nominator hingga dampak pemberian penghargaan ini bagi Jakarta.

"Jadi kita ingin tahu prosesnya sebenarnya, dari awal proses seperti apa kemudian ketika penghargaan seperti apa dan pasca penghargaan. Penghargaan ini akan memberikan dampak ekonomi pada yang diberikan penghargaan ini seperti apa," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dengan adanya kesalahan ini, seharusnya dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak bermain-main dalam memberikan penghargaan.

Apalagi kasus ini bahkan berujung kontroversi dari publik baik di dunia maya maupun nyata.

"Ini juga kita ingin tahu dan juga menjelaskan sekaligus mengingatkan kepada SKPD siapa pun orangnya agar jangan bermain-main dengan hal seperti ini karena selain dampaknya akan menimpa banyak orang. Kayak seperti sekarang Gubernur misalnya itu kan di-bully di medsos di media dan sebagainya karena beliau penanggung jawab," lanjut Abdul.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X