Polemik Penghargaan Colosseum yang Tak Kunjung Selesai, Kini Disparbud Diinterogasi DPRD

Kompas.com - 24/12/2019, 10:03 WIB
Suasana interior Colosseum Jakarta. Website Colosseum JakartaSuasana interior Colosseum Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kontroversi pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 terhadap Diskotek Colosseum belum berakhir.

Setelah penghargaan tersebut batal diberikan kepada Colosseum dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alberto Ali dicopot dari jabatannya, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga memanggil Disparbud kemarin Senin (23/12/2019).

Pemanggilan ini berkaitan dengan masalah pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada Diskotek Colosseum dengan kategori Rekreasi dan Hiburan-Klab.

Minta penjelasan detil Disparbud

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan Disparbud secara rinci mengenai kesalahan pemberian penghargaan tersebut.

"Kita tahu juga dari berita-berita penghargaan itu kan dicabut kembali. Nah kita ingin memastikan dan juga mendapatkan informasi yang benar dari sisi SKPD ini. Jadi kita ingin dengar langsung dari Ibu Asisten Perekonomian (Plt Kadisparbud) sebenarnya apa sih yang terjadi?" ujar Abdul.

Baca juga: Panggil Disparbud, DPRD DKI Minta Penjelasan soal Penghargaan Adikarya untuk Colosseum

Komisi B meminta penjelasan secara rinci kepada Disparbud DKI Jakarta dari mulai proses pemilihan nominator hingga dampak pemberian penghargaan ini bagi Jakarta.

"Jadi kita ingin tahu prosesnya sebenarnya, dari awal proses seperti apa kemudian ketika penghargaan seperti apa dan pasca penghargaan. Penghargaan ini akan memberikan dampak ekonomi pada yang diberikan penghargaan ini seperti apa," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dengan adanya kesalahan ini, seharusnya dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak bermain-main dalam memberikan penghargaan.

Apalagi kasus ini bahkan berujung kontroversi dari publik baik di dunia maya maupun nyata.

"Ini juga kita ingin tahu dan juga menjelaskan sekaligus mengingatkan kepada SKPD siapa pun orangnya agar jangan bermain-main dengan hal seperti ini karena selain dampaknya akan menimpa banyak orang. Kayak seperti sekarang Gubernur misalnya itu kan di-bully di medsos di media dan sebagainya karena beliau penanggung jawab," lanjut Abdul.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Olah TKP Kasus Begal Pesepeda di Jalan Latumenten, Polisi Sisir Kamera CCTV

Olah TKP Kasus Begal Pesepeda di Jalan Latumenten, Polisi Sisir Kamera CCTV

Megapolitan
Dishub DKI Keluarkan SK Juknis Transportasi Selama PSBB Ketat, Pengemudi Ojek Dilarang Berkerumun

Dishub DKI Keluarkan SK Juknis Transportasi Selama PSBB Ketat, Pengemudi Ojek Dilarang Berkerumun

Megapolitan
Jam Operasional Mal Diperpanjang, Pengusaha Harap Bisa Kembalikan Peak Hour

Jam Operasional Mal Diperpanjang, Pengusaha Harap Bisa Kembalikan Peak Hour

Megapolitan
Pesepeda Dibegal di Jalan Latumenten Jakbar, 1 Unit Ponsel Raib

Pesepeda Dibegal di Jalan Latumenten Jakbar, 1 Unit Ponsel Raib

Megapolitan
Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Megapolitan
33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

Megapolitan
Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Megapolitan
Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Megapolitan
Seberangi Kali Pesanggrahan, Seorang Pria Terpeleset dan Hanyut

Seberangi Kali Pesanggrahan, Seorang Pria Terpeleset dan Hanyut

Megapolitan
Pembegal Perwira Marinir Sudah 11 Kali Beraksi di Jakarta

Pembegal Perwira Marinir Sudah 11 Kali Beraksi di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X