Begini Alur dan Syarat Pembuatan Kartu Jakarta Pintar Plus

Kompas.com - 24/12/2019, 21:07 WIB
KJP Plus KJP Plus

JAKARTA, KOMPAS.com - Kartu Jakarta Pintar Plus ( KJP Plus) merupakan program strategis memberikan akses bagi para warga DKI Jakarta yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat mengenyam pendidikan minimal sampai tamat SMA/SMK/MA dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provins DKI Jakarta.

Peraturan mengenai KJP Plus diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) KJP Plus Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.

Dengan menggunakan KJP Plus, warga DKI Jakarta mendapatkan jaminan sekolah hingga tamat SMA dengan taraf pendidikan masyarakat di Jakarta yang meningkat.

Baca juga: Orangtua Penerima KJP Plus Punya Mobil Mewah, KJP Salah Sasaran?

Selain itu, warga DKI Jakarta bisa mendapatkan diskon belanja keperluan pendidikan, masuk museum, tempat wisata seperti Ancol dan Monas, serta naik TransJakarta secara gratis.

KJP Plus Tahap Dua yang dibuka pada 12 Agustus 2019 sampai 13 September 2019 diberikan kepada 865.123 siswa yang terdiri dari 835.691 penerima eksisting dan 29.432 penerima baru

Adapun sasaran penerima KJP Plus sebagai berikut :

  1. Anak berusia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu
  2. Anak dari keluarga Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil
  3. Anak dari Keluarga Pekerja / Buruh yang memiliki KTP daerah (dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali UMP) dan tidak dibatasi oleh masa kerja.

Syarat mendaftar KJP Plus

Dikutip dari laman resmi KJP DKI Jakarta, siswa yang berhak menerima KJP Plus harus memenuhi persyaratan yakni memiliki Kartu Keluarga & berdomisili di DKI Jakarta, terdaftar dan masih aktif di salah satu lembaga pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, diusulkan oleh sekolah yang bersangkutan yang selanjutnya diajukan ke Suku Dinas endidikan setempat, membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), menandatangani lembar Fakta Integritas yang telah disediakan.

Baca juga: Sempat Diblokir karena Dianggap Punya 3 Mobil, Kini KJP Anak Penjual Sepatu Bisa Dipakai Lagi

Selain memenuhi persyaratan di atas, pemohon juga harus menyiapkan berkas-berkas di antaranya yakni sebagai berikut:

  1. Surat permohonan penerima bantuan sosial (Bansos KJP Plus)
  2. Surat pernyataan tanggung jawab dari orang tua/wali dan berita acara peninjauan lapangan
  3. Surat pernyataan tanggung jawab sekolah dengan bermeterai
  4. Surat rekomendasi untuk mendapat SKTM
  5. Surat Keterangan Tidak Mampu 2019
  6. Pernyataan ketaatan dalam menggunakan bantuan biaya operasional bagi peserta didik
  7. Daftar calon penerima KJP ditandatangani oleh kepala kepala sekolah dan diketahui oleh kepala satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan

Alur Pendaftaran KJP Plus

  1. Setiap tahunnya, Pemprov DKI Jakarta membuka pendaftaran atau pendataan bagi calon peserta yang dibagi dua tahap.
  2. Lalu bagaimana cara mendaftar KJP Plus? Dikutip dari laman resmi Pemprov DKI Jakarta, berikut adalah alur pendaftaran KJP Plus :
  3. Calon peserta atau siswa wajib mengunduh Form Pengajuan KJP di website resmi KJP DKI Jakarta serta melengkapi form pengajuan yang diisi oleh orang tua siswa
  4. Siswa menyerahkan Form pengajuan yang sudah diisi ke sekolah
  5. Sekolah menerima Form Pengajuan KJP dan pihak sekolah akan memasukkan data siswa ke sistem KJP
  6. Sekolah melakukakan verifikasi kunjungan lapangan berupa mendatangi rumah/tempat tinggal calon peserta
  7. Sekolah menginput hasil verifikasi dan mencetak berita acara kunjungan yang disetujui oleh kepala sekolah.
  8. Cetak dan umumkan daftar sementara Tahap I (Satu)
  9. Terima masukan tertulis atas daftar sementara Tahap I (Satu), operator sekolah dapat mengubah atau menambah calin penerima
  10. Mencetak dan mengumumkan daftar sementara Tahap II (Dua).
  11. Melengkapi surat pengantar ke kelurahan atau PTSP buat penerbitan SKTM berdasarkan daftar calon Tahap 2
  12. Siswa melengkapi berkas persyaratan permohonan KJP dan menyerahkan berkas yang sudah lengkap ke sekolah.
  13. Operator sekolah memasukkan kelengkapan berkas dan merekap data
  14. Kepala Sekolah setuju dengan daftar final calon penerimaan KJP buat diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan.
  15. Siswa memeriksa status pengajuan KJP di situs resmi KJP.

Baca juga: Disdik DKI: Orangtua Punya Mobil, KJP Plus Anak Dicabut

Besaran dana KJP Plus

Dana KJP bisa digunakan buat membeli perlengkapan sekolah dan pangan. Berikut besaran dana KJP Plus setiap jenjang pendidikan :

  1. SD/MI/SDLB : Rp 250.000
  2. SMP/MTs/SMPLB : Rp 300.000
  3. SMA/MA/SMALB : Rp 420.000
  4. SMK : Rp 450.000
  5. PKBM : Rp 300.000
  6. LKP : Rp 1.800.000/semester

KJP Plus bisa ditarik tunai maksimal Rp 100.000 per bulan di ATM Bank DKI dan sisa dana bulanan dapat dibelanjakan secara non-tunai.

Sesuai dengan Pergub No.4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar, dana KJP, baik dana rutin (bulanan) dan dana berkala (libur akhir semester) dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan buka merupakan Tunjangan Hari Raya (THR) ataupun uang liburan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi dan TNI Akan Tempatkan Aparat di Pasar Swalayan Selama PSBB Jakarta

Polisi dan TNI Akan Tempatkan Aparat di Pasar Swalayan Selama PSBB Jakarta

Megapolitan
Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Megapolitan
Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Megapolitan
GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

Megapolitan
Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Megapolitan
DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

Megapolitan
PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

Megapolitan
Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Megapolitan
Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X