Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal PSI Kembalikan Dana Reses, DPRD Fraksi Gerindra: Mereka Naif

Kompas.com - 26/12/2019, 18:47 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Dony Aprian

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif menilai, sikap Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengembalikan dana reses sebesar Rp 752 juta ke kas daerah merupakan sikap yang naif.

Terlebih, kata dia, Fraksi PSI beralasan pengembalian anggaran reses untuk membantu anggaran daerah yang sedang defisit.

"Menurut saya sih naif aja, anggota dewan itu kerjanya bukan begitu. Itu tugas dinasnya BPRD nyari duit. Terpenting itu menggunakannya, kalau misalnya yang dimaksud efisiensi itu bukan begitu," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).

Baca juga: Tanggapi Pengembalian Dana Reses PSI, Ima Mahdiah: Mereka Tidak Menyelesaikan Semua Titik

Menurut dia, jika ingin menghemat anggaran, anggota DPRD DKI Jakarta hanya perlu meminimalisir harga-harga keperluan selama reses.

"Saya nih Alhamdulillah ada juga yang saya kembalikan, cuma enggak naif begitu misalnya nasi box di situ tertera Rp 57.000 saya belanjakan cuma Rp 42.000, terus sisa anggarannya pulangin. Yang dimaksud efisiensi itu situnya bukan enggak dipakai," jelas Syarif.

Syarif mengaku, pengembalian dana reses tersebut menyebabkan aspirasi yang diinginkan masyarakat tidak dapat tersampaikan.

Baca juga: Dana Reses 23 Anggota DPD Dibekukan, Ini Penjelasan Oesman Sapta

Terlebih, kata dia, anggota DPRD PSI hanya turun ke tempat reses sekitar 6 sampai 8 titik.

"Mereka kan cuma 6 sampai 8 titik (reses) dari yang idealnya itu 16 titik reses. Coba kalau banyak turun ke lapangan, kan ada banyak lagi program yang didapatkan dari masyarakat dan nantinya bisa di akomodir bukan alih-alih mengurangi titik reses," cetusnya.

Sebelumnya diberitakan, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengembalikan sisa dana reses ke kas daerah.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, dari total fasilitas dana reses sebesar Rp 2,44 miliar, Fraksi PSI Jakarta hanya menggunakan Rp 1,68 miliar saja dan memastikan Rp 752 juta sisanya kembali ke APBD.

"Sejak awal PSI sudah berkomitmen siap kerja dan siap diawasi. Begitu juga terkait dengan dana reses. Semua uang yang dianggarkan dari APBD kami pertanggungjawabkan. Jika ada sisa, kami kembalikan lagi ke APBD," ucap Idris.

 

Idris menjelaskan, selama rangkaian reses dari tanggal 4 sampai 19 November itu, delapan anggota Fraksi PSI turun ke 102 titik lokasi di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget 'Papi Chulo' hingga Terjerat Narkoba

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget "Papi Chulo" hingga Terjerat Narkoba

Megapolitan
Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Megapolitan
Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com