Banding Ditolak, Anies Wajib Batalkan SK Pencabutan Izin Reklamasi Pulau H

Kompas.com - 27/12/2019, 15:38 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika meninjau Christmas Carol di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika meninjau Christmas Carol di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019)

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak banding yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait surat keputusan (SK) pencabutan izin reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta.

Dalam putusannya, PTTUN Jakarta tetap membatalkan SK Anies Nomor 1409 Tahun 2018 yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H.

Putusan PTTUN Jakarta tersebut sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Putusan ini mewajibkan Anies mencabut SK Nomor 1409 Tahun 2018 terkait pencabutan izin reklamasi Pulau H.

Baca juga: SK soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau I Dibatalkan, Anies Ajukan Banding

Majelis hakim PTTUN memutuskan perkara tersebut pada 2 Desember 2019.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, Pemprov DKI telah mengajukan kasasi atas putusan PTTUN Jakarta.

"Kami sudah ajukan kasasi, sekarang sedang menyiapkan memori kasasi," ujar Yayan saat dihubungi, Jumat (27/12/2019).

Yayan berujar, Biro Hukum akan berupaya membuktikan bahwa Anies berwenang mencabut izin reklamasi Pulau H.

Biro Hukum juga akan membuktikan, pencabutan izin reklamasi Pulau H telah melalui prosedur yang benar.

"Nanti strateginya (membuktikan) bahwa apa yang gubernur kerjakan itu ada kewenangan dengan mencantumkan aturan-aturannya," kata Yayan.

"(Pembuktian) kami sudah lakukan prosedurnya dengan mencantumkan ketentuan, proses-proses yang kami kerjakan apa saja," lanjut dia.

Sebagai informasi, PT Taman Harapan Indah menggugat SK Anies yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H ke PTUN Jakarta pada 18 Februari 2019.

PTUN mengabulkan gugatan pengembang reklamasi Pulau H tersebut pada 9 Juli 2019. PTUN membatalkan SK Anies yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H.

Baca juga: PTUN Batalkan SK Anies soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau I

Anies kemudian mengajukan banding ke PTTUN Jakarta pada 18 Juli 2019. Namun, PTTUN tetap membatalkan SK Anies tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Siapkan TPS Khusus untuk Sampah Masker dan APD

Pemprov DKI Siapkan TPS Khusus untuk Sampah Masker dan APD

Megapolitan
Ditetapkan Tersangka, Vanessa Angel Jadi Tahanan Kota

Ditetapkan Tersangka, Vanessa Angel Jadi Tahanan Kota

Megapolitan
Takut Dibawa ke Kantor Polisi, Seorang Pencuri Kotak Amal Mengaku ODP Covid-19

Takut Dibawa ke Kantor Polisi, Seorang Pencuri Kotak Amal Mengaku ODP Covid-19

Megapolitan
Dikritik, Permintaan Anies Ojol Bisa Angkut Penumpang

Dikritik, Permintaan Anies Ojol Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Berencana Jadikan Hotel sebagai Tempat Karantina Covid-19

Pemkot Tangerang Berencana Jadikan Hotel sebagai Tempat Karantina Covid-19

Megapolitan
Vanessa Angel Jadi Tersangka karena Miliki Pil Xanax yang Tidak Sesuai Resep Dokter

Vanessa Angel Jadi Tersangka karena Miliki Pil Xanax yang Tidak Sesuai Resep Dokter

Megapolitan
Pemkot Tangerang Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 138 Miliar

Pemkot Tangerang Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 138 Miliar

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Minta Masyarakat Taati Aturan Selama PSBB

Ketua DPRD DKI Minta Masyarakat Taati Aturan Selama PSBB

Megapolitan
Serius Ajukan PSBB, Wali Kota Tangerang Rapat dengan Gubernur Banten dan DKI Jakarta

Serius Ajukan PSBB, Wali Kota Tangerang Rapat dengan Gubernur Banten dan DKI Jakarta

Megapolitan
Ini Skenario Pembatasan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB di DKI

Ini Skenario Pembatasan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB di DKI

Megapolitan
3.042 Pekerja di Tangerang Kena PHK karena Perusahaan Terdampak Covid-19

3.042 Pekerja di Tangerang Kena PHK karena Perusahaan Terdampak Covid-19

Megapolitan
Warga Miskin dan Rentan Miskin di DKI Diminta Daftar ke RW untuk Dapat Bantuan Sembako

Warga Miskin dan Rentan Miskin di DKI Diminta Daftar ke RW untuk Dapat Bantuan Sembako

Megapolitan
[HOAKS] PT KAI Batalkan Seluruh Perjalanan Jakarta Selama PSBB

[HOAKS] PT KAI Batalkan Seluruh Perjalanan Jakarta Selama PSBB

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Pemprov DKI Belum Komunikasi Terkait Anggaran Covid-19

Ketua DPRD Sebut Pemprov DKI Belum Komunikasi Terkait Anggaran Covid-19

Megapolitan
Mekanisme Karantina ODP dan PDP di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Mekanisme Karantina ODP dan PDP di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X