Banding Ditolak, Anies Wajib Batalkan SK Pencabutan Izin Reklamasi Pulau H

Kompas.com - 27/12/2019, 15:38 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika meninjau Christmas Carol di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika meninjau Christmas Carol di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019)

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak banding yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait surat keputusan (SK) pencabutan izin reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta.

Dalam putusannya, PTTUN Jakarta tetap membatalkan SK Anies Nomor 1409 Tahun 2018 yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H.

Putusan PTTUN Jakarta tersebut sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Putusan ini mewajibkan Anies mencabut SK Nomor 1409 Tahun 2018 terkait pencabutan izin reklamasi Pulau H.

Baca juga: SK soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau I Dibatalkan, Anies Ajukan Banding

Majelis hakim PTTUN memutuskan perkara tersebut pada 2 Desember 2019.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, Pemprov DKI telah mengajukan kasasi atas putusan PTTUN Jakarta.

"Kami sudah ajukan kasasi, sekarang sedang menyiapkan memori kasasi," ujar Yayan saat dihubungi, Jumat (27/12/2019).

Yayan berujar, Biro Hukum akan berupaya membuktikan bahwa Anies berwenang mencabut izin reklamasi Pulau H.

Biro Hukum juga akan membuktikan, pencabutan izin reklamasi Pulau H telah melalui prosedur yang benar.

"Nanti strateginya (membuktikan) bahwa apa yang gubernur kerjakan itu ada kewenangan dengan mencantumkan aturan-aturannya," kata Yayan.

"(Pembuktian) kami sudah lakukan prosedurnya dengan mencantumkan ketentuan, proses-proses yang kami kerjakan apa saja," lanjut dia.

Sebagai informasi, PT Taman Harapan Indah menggugat SK Anies yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H ke PTUN Jakarta pada 18 Februari 2019.

PTUN mengabulkan gugatan pengembang reklamasi Pulau H tersebut pada 9 Juli 2019. PTUN membatalkan SK Anies yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H.

Baca juga: PTUN Batalkan SK Anies soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau I

Anies kemudian mengajukan banding ke PTTUN Jakarta pada 18 Juli 2019. Namun, PTTUN tetap membatalkan SK Anies tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut New Normal, Wali Kota Bekasi Izinkan Restoran Beroperasi Mulai Selasa Ini

Sambut New Normal, Wali Kota Bekasi Izinkan Restoran Beroperasi Mulai Selasa Ini

Megapolitan
Pemuda di Bintaro Diancam dan Diperas 5 Orang yang Mengaku Polisi

Pemuda di Bintaro Diancam dan Diperas 5 Orang yang Mengaku Polisi

Megapolitan
Perampok Bersenpi Beraksi di Minimarket Kembangan, Uang Rp 26 Juta Raib

Perampok Bersenpi Beraksi di Minimarket Kembangan, Uang Rp 26 Juta Raib

Megapolitan
Antisipasi Arus Balik ke Jakarta, Depok Ikut Awasi di Sejumlah Titik

Antisipasi Arus Balik ke Jakarta, Depok Ikut Awasi di Sejumlah Titik

Megapolitan
Jabodetabek Panas Beberapa Hari Terakhir, Suhu Paling Tinggi di Area Bandara Soetta dan Kemayoran

Jabodetabek Panas Beberapa Hari Terakhir, Suhu Paling Tinggi di Area Bandara Soetta dan Kemayoran

Megapolitan
Di Hadapan Emil dan Pepen, Jokowi Puji Kota Bekasi Berhasil Tekan Penularan Covid-19

Di Hadapan Emil dan Pepen, Jokowi Puji Kota Bekasi Berhasil Tekan Penularan Covid-19

Megapolitan
Pemalsu SIKM Bakal Dijerat Pidana, Ancaman hingga 12 Tahun Penjara

Pemalsu SIKM Bakal Dijerat Pidana, Ancaman hingga 12 Tahun Penjara

Megapolitan
Anies: Kalau Masyarakat Tidak Taat, Terpaksa PSBB Diperpanjang...

Anies: Kalau Masyarakat Tidak Taat, Terpaksa PSBB Diperpanjang...

Megapolitan
Lucinta Luna Jalani Sidang Perdana di PN Jakbar secara Virtual Rabu Besok

Lucinta Luna Jalani Sidang Perdana di PN Jakbar secara Virtual Rabu Besok

Megapolitan
Merasa Gerah Beberapa Hari Terakhir? Ini Penjelasan BMKG

Merasa Gerah Beberapa Hari Terakhir? Ini Penjelasan BMKG

Megapolitan
Petugas Mulai Periksa SIKM Penumpang yang Hendak Masuk Jakarta dari Bandara Soetta

Petugas Mulai Periksa SIKM Penumpang yang Hendak Masuk Jakarta dari Bandara Soetta

Megapolitan
Tak Punya SIKM, Pendatang di Terminal Pulo Gebang Akan Dipulangkan atau Dikarantina

Tak Punya SIKM, Pendatang di Terminal Pulo Gebang Akan Dipulangkan atau Dikarantina

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Minta Pemprov DKI Serius Atur Kegiatan di Pasar untuk Cegah Covid-19

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov DKI Serius Atur Kegiatan di Pasar untuk Cegah Covid-19

Megapolitan
Kota Bekasi Akan Mengikuti Jakarta Soal Pembukaan Kembali Mal

Kota Bekasi Akan Mengikuti Jakarta Soal Pembukaan Kembali Mal

Megapolitan
6.347 Warga Ajukan SIKM untuk Keluar Masuk Jakarta, Mayoritas Ditolak Pemprov DKI

6.347 Warga Ajukan SIKM untuk Keluar Masuk Jakarta, Mayoritas Ditolak Pemprov DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X