Papan Reklame yang Roboh Tak Berizin, M Taufik: Kontrol Pemprov DKI Kurang

Kompas.com - 30/12/2019, 06:51 WIB
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra Mohamad Taufik, dan anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Iman Satria di Wisma Garuda, Jakarta Timur, Minggu (29/12/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIAnggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra Mohamad Taufik, dan anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Iman Satria di Wisma Garuda, Jakarta Timur, Minggu (29/12/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai, Pemprov DKI Jakarta kurang mengontrol papan-papan reklame yang tidak berizin di Jakarta.

Padahal, jumlah papan reklame ilegal itu sangat banyak, termasuk papan reklame yang roboh di Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu lalu.

"Itu (papan reklame) pasti sudah berdiri lama. Kontrolnya yang kurang," ujar Taufik di Wisma Garuda, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Minggu (29/12/2019).

Baca juga: Papan Reklame yang Roboh di Cengkareng Tak Berizin

Taufik mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk lebih gencar membongkar papan-papan reklame yang tidak berizin.

Penggunaan papan reklame di Jakarta harus diawasi dengan ketat karena merupakan salah satu pendapatan Pemprov DKI dari sektor pajak.

"Itu harus dibereskan karena itu bagian dari sumber APBD 2020 yang kami targetkan Rp 1,2 triliun, pajak dari media luar ruang," kata dia.

Di sisi lain, lanjut Taufik, Satpol PP DKI Jakarta kekurangan anggaran untuk membongkar seluruh papan reklame ilegal di ibu kota. Karena itu, dia mempersilakan Satpol PP menambah anggaran pembongkaran papan reklame ilegal.

"(Papan reklame) yang ilegal banyak banget, tapi untuk menebangnya itu Satpol PP kurang (anggaran). Karena itu saya bilang, tambah saja biaya tebang. Anda cek dulu semua (yang ilegal), tebang," ucap Taufik.

Sebelumnya diberitakan, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan papan reklame tersebut roboh.

Polisi menduga reklame itu roboh karena kondisi rangka besi yang sudah keropos. Dugaan itu didapat setelah polisi menggelar olah tempat kejadian perkara bersama petugas pemadam kebakaran.

Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta menyebut, surat rekomendasi untuk membongkar papan reklame tersebut telah dikeluarkan sejak dua tahun lalu.

Baca juga: Papan Reklame yang Roboh di Cengkareng Sudah Direkomendasikan Dibongkar 2 Tahun Lalu

Berdasarkan regulasi, pihak yang berwenang menertibkan reklame adalah satpol PP dan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Barat.

Namun, satpol PP Jakarta Barat menyatakan belum pernah menerima surat rekomendasi pembongkaran papan reklame itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran di Cipete Utara, 17 Mobil Pemadam Dikerahkan

Kebakaran di Cipete Utara, 17 Mobil Pemadam Dikerahkan

Megapolitan
Terobos Pos Pengawasan di Cakung, Pengendara Mobil Tabrak Petugas Satpol PP

Terobos Pos Pengawasan di Cakung, Pengendara Mobil Tabrak Petugas Satpol PP

Megapolitan
Ingin Beli Suzuki Shogun, Pria Ini Ternyata Temukan Motornya yang Dicuri

Ingin Beli Suzuki Shogun, Pria Ini Ternyata Temukan Motornya yang Dicuri

Megapolitan
Beroperasi Sejak 2017, 32.760 Janin Digugurkan di Klinik Aborsi Ilegal Jakarta Pusat

Beroperasi Sejak 2017, 32.760 Janin Digugurkan di Klinik Aborsi Ilegal Jakarta Pusat

Megapolitan
Jika Kampanye Sebelum 26 September, Paslon Pilkada Tangsel Bisa Dipidana

Jika Kampanye Sebelum 26 September, Paslon Pilkada Tangsel Bisa Dipidana

Megapolitan
UPDATE 23 September: Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.187 Orang

UPDATE 23 September: Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.187 Orang

Megapolitan
Kinik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat Promosikan Jasa lewat Web dan Medsos

Kinik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat Promosikan Jasa lewat Web dan Medsos

Megapolitan
Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Hotel Bintang Dua di Bekasi Ini Tidak Akan Terima Tamu

Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Hotel Bintang Dua di Bekasi Ini Tidak Akan Terima Tamu

Megapolitan
Bandar Narkoba Kabur dari Tahanan, 4 Petugas Lapas Kelas I Tangerang Diperiksa

Bandar Narkoba Kabur dari Tahanan, 4 Petugas Lapas Kelas I Tangerang Diperiksa

Megapolitan
Menolak Ditindak karena Tak Pakai Masker, Pria Ini Malah Minta Ditembak Polisi

Menolak Ditindak karena Tak Pakai Masker, Pria Ini Malah Minta Ditembak Polisi

Megapolitan
Sudah Ditetapkan KPU, Tiga Paslon Pilkada Tangsel Baru Boleh Kampanye 26 September

Sudah Ditetapkan KPU, Tiga Paslon Pilkada Tangsel Baru Boleh Kampanye 26 September

Megapolitan
Satpol PP Jakbar Sebut Banyak Ojol Tak Jalankan Sanksi PSBB dengan Alasan Antar Pesanan

Satpol PP Jakbar Sebut Banyak Ojol Tak Jalankan Sanksi PSBB dengan Alasan Antar Pesanan

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta: Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Naik, Tingkat Kematian Turun

Wagub DKI Jakarta: Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Naik, Tingkat Kematian Turun

Megapolitan
Polisi Tangkap 10 Tersangka Kasus Aborsi di Jakpus, Ini Peran Mereka

Polisi Tangkap 10 Tersangka Kasus Aborsi di Jakpus, Ini Peran Mereka

Megapolitan
Diduga Gangguan Jiwa, Seorang Pengemudi Diamankan Saat Operasi Yustisi

Diduga Gangguan Jiwa, Seorang Pengemudi Diamankan Saat Operasi Yustisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X