Papan Reklame yang Roboh Tak Berizin, M Taufik: Kontrol Pemprov DKI Kurang

Kompas.com - 30/12/2019, 06:51 WIB
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra Mohamad Taufik, dan anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Iman Satria di Wisma Garuda, Jakarta Timur, Minggu (29/12/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIAnggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra Mohamad Taufik, dan anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Iman Satria di Wisma Garuda, Jakarta Timur, Minggu (29/12/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai, Pemprov DKI Jakarta kurang mengontrol papan-papan reklame yang tidak berizin di Jakarta.

Padahal, jumlah papan reklame ilegal itu sangat banyak, termasuk papan reklame yang roboh di Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu lalu.

"Itu (papan reklame) pasti sudah berdiri lama. Kontrolnya yang kurang," ujar Taufik di Wisma Garuda, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Minggu (29/12/2019).

Baca juga: Papan Reklame yang Roboh di Cengkareng Tak Berizin

Taufik mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk lebih gencar membongkar papan-papan reklame yang tidak berizin.

Penggunaan papan reklame di Jakarta harus diawasi dengan ketat karena merupakan salah satu pendapatan Pemprov DKI dari sektor pajak.

"Itu harus dibereskan karena itu bagian dari sumber APBD 2020 yang kami targetkan Rp 1,2 triliun, pajak dari media luar ruang," kata dia.

Di sisi lain, lanjut Taufik, Satpol PP DKI Jakarta kekurangan anggaran untuk membongkar seluruh papan reklame ilegal di ibu kota. Karena itu, dia mempersilakan Satpol PP menambah anggaran pembongkaran papan reklame ilegal.

"(Papan reklame) yang ilegal banyak banget, tapi untuk menebangnya itu Satpol PP kurang (anggaran). Karena itu saya bilang, tambah saja biaya tebang. Anda cek dulu semua (yang ilegal), tebang," ucap Taufik.

Sebelumnya diberitakan, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan papan reklame tersebut roboh.

Polisi menduga reklame itu roboh karena kondisi rangka besi yang sudah keropos. Dugaan itu didapat setelah polisi menggelar olah tempat kejadian perkara bersama petugas pemadam kebakaran.

Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta menyebut, surat rekomendasi untuk membongkar papan reklame tersebut telah dikeluarkan sejak dua tahun lalu.

Baca juga: Papan Reklame yang Roboh di Cengkareng Sudah Direkomendasikan Dibongkar 2 Tahun Lalu

Berdasarkan regulasi, pihak yang berwenang menertibkan reklame adalah satpol PP dan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Barat.

Namun, satpol PP Jakarta Barat menyatakan belum pernah menerima surat rekomendasi pembongkaran papan reklame itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lolos Seleksi CPNS Pemprov DKI, Jangan Lupa Isi Daftar Riwayat Hidup, Ini Caranya...

Lolos Seleksi CPNS Pemprov DKI, Jangan Lupa Isi Daftar Riwayat Hidup, Ini Caranya...

Megapolitan
Banyak Pesepeda Jadi Korban Begal, Kadishub: Hindari Bawa Barang Berharga

Banyak Pesepeda Jadi Korban Begal, Kadishub: Hindari Bawa Barang Berharga

Megapolitan
Pemuda di Depok Satroni dan Ancam Bunuh Ustaz, Diduga Gangguan Jiwa

Pemuda di Depok Satroni dan Ancam Bunuh Ustaz, Diduga Gangguan Jiwa

Megapolitan
Anggotanya Diintimidasi, Tim Pemenangan Benyamin-Pilar Berencana Tempuh Jalur Hukum

Anggotanya Diintimidasi, Tim Pemenangan Benyamin-Pilar Berencana Tempuh Jalur Hukum

Megapolitan
Tim Pendukung Benyamin-Pilar Tertabrak Motor Saat Pasang APK di Pamulang, Diduga akibat Diintimidasi

Tim Pendukung Benyamin-Pilar Tertabrak Motor Saat Pasang APK di Pamulang, Diduga akibat Diintimidasi

Megapolitan
Ganti Rugi Longsor di Ciganjur Tak Jelas, Warga Berencana Tempuh Jalur Hukum

Ganti Rugi Longsor di Ciganjur Tak Jelas, Warga Berencana Tempuh Jalur Hukum

Megapolitan
Warga Korban Banjir Belum Sependapat Soal Ganti Rugi, Satu RT Minta PT Khong Guan Bayar 80 Persen

Warga Korban Banjir Belum Sependapat Soal Ganti Rugi, Satu RT Minta PT Khong Guan Bayar 80 Persen

Megapolitan
Seorang Pria Mencoba Lompat dari Lantai 22 di Apartemen Salemba, Damkar Berhasil Gagalkan

Seorang Pria Mencoba Lompat dari Lantai 22 di Apartemen Salemba, Damkar Berhasil Gagalkan

Megapolitan
Banyak Warga Keluar Kota, Tempat Wisata di Jakarta Lebih Sepi

Banyak Warga Keluar Kota, Tempat Wisata di Jakarta Lebih Sepi

Megapolitan
Ormas Sering Bentrok di Ciledug, Polisi Diminta Tak Kompromi dan Berani Bubarkan

Ormas Sering Bentrok di Ciledug, Polisi Diminta Tak Kompromi dan Berani Bubarkan

Megapolitan
Bentrok Ormas Makan Korban di Ciledug tapi Berujung Damai, Pengamat: Jangan Didiamkan!

Bentrok Ormas Makan Korban di Ciledug tapi Berujung Damai, Pengamat: Jangan Didiamkan!

Megapolitan
Kisah PKL di Jalan Wahid Hasyim, Puluhan Tahun Setia Jajakan Kardus Bekas

Kisah PKL di Jalan Wahid Hasyim, Puluhan Tahun Setia Jajakan Kardus Bekas

Megapolitan
Polisi Prediksi Puncak Arus Balik Libur Panjang Terjadi Mulai Besok

Polisi Prediksi Puncak Arus Balik Libur Panjang Terjadi Mulai Besok

Megapolitan
Ini Kronologi Pencurian Disertai Pembunuhan di Rumah Kos Kawasan Tambora

Ini Kronologi Pencurian Disertai Pembunuhan di Rumah Kos Kawasan Tambora

Megapolitan
Warga Tangsel yang Tak Masuk DPT Tetap Bisa Mencoblos pada Pilkada, asalkan...

Warga Tangsel yang Tak Masuk DPT Tetap Bisa Mencoblos pada Pilkada, asalkan...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X