Anggaran lainnya yang menggemparkan publik adalah anggaran sebesar Rp 73 miliar untuk pembangunan jalur sepeda.
Dana itu dianggarkan Dinas Perhubungan dalam kegiatan pemeliharaan prasarana rekayasa lalu lintas di koridor busway.
Adapun anggaran itu semula Rp 4,4 miliar lalu ada penambahan dana Rp 69,2 miliar hingga total anggarannya menjadi Rp 73,7 miliar.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya juga sudah memiliki master plan terkait pembangunan jalur sepeda itu. Ia menargetkan tahun 2022, sepanjang 500 kilometer jalur sepeda selesai.
“Tahun ini kami targetkan selesai 69 kilometer. Sehingga tambahan ini akan digunakan untuk membangun secara bertahap,” kata Syafrin.
Namun, anggaran itu ditunda sesuai kesepakatan anggota DPRD Komisi B saat rapat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tentang pembahasan KUA-PPAS untuk APBD 2020.
Baca juga: Anggaran Pembuatan Jalur Sepeda Rp 73 Miliar, Dishub DKI: Catnya Impor
Kesepakatan itu ditunda lantaran Komisi B ingin mengetahui rencana induk pembangunan jalur sepeda keseluruhannya.
Komisi B menilai rencana jalur sepeda ini belum jelas. Mereka juga mempertanyakan tiba-tiba saja anggaran itu melonjak naik.
Syafrin menjelaskan, perubahan anggaran ke Rp 73 miliar itu lantaran program jalur sepeda saat ini menjadi prioritas Pemrov DKI Jakarta.
Syafrin juga menyebutkan anggaran tersebut itu tidak sepenuhnya menggunakan jalur sepeda. Melainkan dibagi dua kegiatan untuk pembangunan jalur sepeda dan marka ganjil genap.
Dari dua kegiatan itu, ada lima komponen pengalokasian anggaran tersebut.
Pertama, Pemrov DKI mengalokasikan sekitar Rp 496 juta untuk rambu lalu lintas allumunium composite sepanjang 300 meter persegi.
Kedua, dana itu dialokasikan juga sekitar Rp 11 miliar untuk marka jalan thermoplastic putih sepanjang 34.700 meter persegi.
Baca juga: Anggaran Jalur Sepeda di DKI Capai Rp 73,7 Miliar, Benarkah Warga Jakarta Beralih Gunakan Sepeda?
Ketiga, anggaran itu juga dialokasikan untuk Marka coldplastic bewarna sebesar Rp 61 miliar sepanjang 89.888 meter persegi.
Keempat, pembuatan marka thermoplastic kuning sepanjang 472 meter persegi dialokasikan sebesar Rp 146 juta.
“Terakhir anggaran itu digunakan untuk pita penggaduh sepanjang 450 meter persegi dengan anggaran Rp 439 juta," tuturnya.
Pemprov DKI Jakarta juga menganggarkan Rp 5 miliar untuk membayar 5 influencer pada tahun depan.
Kelima influencer itu rencananya diminta untuk membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers) di media sosial.
Dalam draft KUA-PPAS yang beredar di media sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudaaan DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk penyelenggaraan aktivitas promosi pariwisata dan kebudayaan melalui media sosial.
Anggaran sebesar itu dibayarkan kepada lima influencer luar negeri yang memiliki pengikut (followers) terbanyak dengan masing-masing bayaran per orangnya sebesar Rp 1 miliar. Dana yang dianggarkan sebesar Rp 5.008.691.930.