LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan Korban Banjir Jabodetabek

Kompas.com - 06/01/2020, 14:42 WIB
Konferensi pers LBH Jakarta, Greenpeace, Walhi DKI Jakarta, dan Rujak Center Urban Studies di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta, Senin (6/1/2020) terkait banjir yang melanda Ibu Kota dan sekitarnya pada awal tahun ini. KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Konferensi pers LBH Jakarta, Greenpeace, Walhi DKI Jakarta, dan Rujak Center Urban Studies di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta, Senin (6/1/2020) terkait banjir yang melanda Ibu Kota dan sekitarnya pada awal tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum ( LBH) Jakarta membuka posko pengaduan bagi korban banjir yang merasa dirugikan saat banjir melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Rabu (1/1/2020) lalu.

"Kami buka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan saat banjir oleh Pemprov, BNPB, atau PLN yang tidak matiin listrik saat banjir itu sehingga menimbulkan korban," kata Nelson dari LBH Jakarta kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Nelson menambahkan, warga yang ingin mengadu bisa datang langsung ke Kantor LBH Jakarta di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 74, RT 9/RW 2, Pegangsaan, Menteng , Jakarta Pusat, pada hari Senin hingga Kamis dari pukul 09.00 ke pukul 15.00 WIB.

Baca juga: Korban Banjir di Tanjung Barat Minta Perlengkapan Sekolah ke Wali Kota

Ia menjelaskan, pengaduan kerugian saat banjir itu harus melampirkan bukti kerugian.

Jika masyarakat tidak memiliki bukti kerugian, LBH akan mencari informasi publik terkait kerugian itu dan melakukan sinkronisasi dengan fakta terkait.

"Jadi misalkan, kalau anaknya terserang penyakit tidak ada buktinya itu jangan harap banyak. Kita mungkin bisa pakai informasi publik ya, misalnya kapan listrik itu padam di Kampung Pulo, kita lihat dulu seharusnya prosedur pemadaman listrik bagaimana kalau banjir. Nah, nanti kita sesuaikan," kata Nelson.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, pada kesempatan yang sama menambahkan, seharusnya tanpa ada permintaan masyarakat, pemerintah mesti bertanggung jawab.

Hal itu tertuang dalam Pergub Pemprov DKI Nomor 38 tahun 2014 tentang pembagian tugas satuan kerja perangkat daerah dalam penanggulangan bencana.

Sebab pemerintah yang punya kebijakan terkait penanganan prabencana hingga pasca bencana terjadi.

"Misalnya soal tanggap darurat, harusnya ada kajian cukup dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya penentuan darurat, tapi bagaimana cara penyelamatan dan evakuasi pun musti dilakukan. Lalu kaum rentan sisi situasi bencana bagaiama SOP padamkan listrik, ini yang harus dilakukan pemerintah," ujar Tubagus.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI: Depok Harus Ikut Jakarta Perpanjang PSBB sampai 4 Juni

IDI: Depok Harus Ikut Jakarta Perpanjang PSBB sampai 4 Juni

Megapolitan
5 Polisi Gadungan yang Peras Pemuda di Bintaro Sempat Todongkan Senjata ke Anggota Buser

5 Polisi Gadungan yang Peras Pemuda di Bintaro Sempat Todongkan Senjata ke Anggota Buser

Megapolitan
Puluhan Kendaraan dari Luar Jakarta Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Puluhan Kendaraan dari Luar Jakarta Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Megapolitan
Lucinta Luna Tidak Didampingi Kuasa Hukum Saat Sidang Perdana

Lucinta Luna Tidak Didampingi Kuasa Hukum Saat Sidang Perdana

Megapolitan
Sambut New Normal, Wali Kota Tangerang Minta Mal Punya Alat Monitor Jumlah Pengunjung

Sambut New Normal, Wali Kota Tangerang Minta Mal Punya Alat Monitor Jumlah Pengunjung

Megapolitan
Lion Air Group Hentikan Penerbangan hingga 31 Mei, Ini Penjelasannya

Lion Air Group Hentikan Penerbangan hingga 31 Mei, Ini Penjelasannya

Megapolitan
Skenario New Normal Sekolah di Kota Tangerang: Satu Meja Satu Siswa, Kelas Bertambah

Skenario New Normal Sekolah di Kota Tangerang: Satu Meja Satu Siswa, Kelas Bertambah

Megapolitan
Syahrini Laporkan Pemilik Akun Medsos, Diduga Terkait Pornografi dan Pencemaran Nama Baik

Syahrini Laporkan Pemilik Akun Medsos, Diduga Terkait Pornografi dan Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
5 Polisi Gadungan yang Peras Pemuda di Bintaro Sudah Lima Kali Beraksi di Tangsel dan Jakarta

5 Polisi Gadungan yang Peras Pemuda di Bintaro Sudah Lima Kali Beraksi di Tangsel dan Jakarta

Megapolitan
Bertambah 137 Orang, Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Kembali Naik Setelah 4 Hari Turun

Bertambah 137 Orang, Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Kembali Naik Setelah 4 Hari Turun

Megapolitan
Ini Kronologi Diketahuinya Satu Keluarga di Bekasi Terinfeksi Covid-19

Ini Kronologi Diketahuinya Satu Keluarga di Bekasi Terinfeksi Covid-19

Megapolitan
5 Aktivis Papua yang Kibarkan Bendera Bintang Kejora Bebas Setelah Jalani Vonis 9 Bulan Penjara

5 Aktivis Papua yang Kibarkan Bendera Bintang Kejora Bebas Setelah Jalani Vonis 9 Bulan Penjara

Megapolitan
5 Polisi Gadungan Peras Pemuda di Bintaro, Selipkan Bubuk Tawas Dianggap Sabu

5 Polisi Gadungan Peras Pemuda di Bintaro, Selipkan Bubuk Tawas Dianggap Sabu

Megapolitan
Taufik Dukung Penerapan New Normal Jakarta dengan Pengawasan Ketat

Taufik Dukung Penerapan New Normal Jakarta dengan Pengawasan Ketat

Megapolitan
Mobil Suzuki Swift Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim, Sopir Selamat

Mobil Suzuki Swift Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim, Sopir Selamat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X