Sempat Dibatalkan, Pembebasan 118 Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Akan Dilakukan 2020

Kompas.com - 06/01/2020, 20:38 WIB
Sungai Ciliwung yang berdampingan langsung dengan permukiman warga RT 06, RW 011, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (9/10/2019). KOMPAS.COM/DEAN PAHREVISungai Ciliwung yang berdampingan langsung dengan permukiman warga RT 06, RW 011, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (9/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, pembebasan 118 bidang tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung akan dilakukan pada tahun 2020.

Sebanyak 118 bidang tanah terdapat di empat kelurahan, yakni Cililitan, Tanjung Barat, Pejaten Timur, dan Balekambang.

Sebelumnya pembebasan lahan ini sempat akan dibatalkan karena defisit anggaran saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

"Kan menurut kemarin yang baru di normalisasi 16 kilometer dari 33 kilometer, nah sisanya itu kita bertahap akan bebasin," ucap Juaini di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Baca juga: Kepada Anies, Menteri Basuki Sampaikan 17 dari 33 Km Kali Ciliwung Belum Dinormalisasi

Untuk pembebasan lahan, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 160 miliar.

Menurut Juaini, harga lahan yang dibayarkan kepada warga kemungkinan akan naik mengingat nilai jual objek pajak (NJOP) juga terus naik.

"Kita lihat NJOP mau naik lagi nih tentunya harus dihitung ulang. Tahun kemarin mungkin kalau NJOP-nya tetap enggak berubah mungkin sama gitu kan. Kalau yang dari tahun kemarin kan 4 kelurahan Rp 160 miliar buat bayarin itu, bebasin yang 118 bidang itu," kata dia.

Baca juga: DKI Tak Bebaskan Tanah Tahun Ini, Normalisasi Ciliwung Tak Bisa Dikerjakan pada 2021

Sedangkan anggaran untuk normalisasi, pengerjaan waduk hingga sungai dianggarkan Rp 600 miliar.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta terancam batal membebaskan 118 bidang tanah untuk normalisasi.

Hal ini disebutkan karena adanya defisit anggaran DKI pada 2019 berimbas pada efisiensi sejumlah belanja kegiatan.

Namun akhirnya anggaran tersebut sudah dianggarkan dalam APBD 2020.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

613 Pengemudi Ojek di Jakarta Selatan Langgar PSBB

613 Pengemudi Ojek di Jakarta Selatan Langgar PSBB

Megapolitan
Pantau Langsung Operasi Yustisi di Bogor, Kapolda Jabar Lihat Masih Banyak Warga Tak Pakai Masker

Pantau Langsung Operasi Yustisi di Bogor, Kapolda Jabar Lihat Masih Banyak Warga Tak Pakai Masker

Megapolitan
Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI soal Kebijakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 yang Berubah-ubah

Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI soal Kebijakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 yang Berubah-ubah

Megapolitan
Seorang Pria yang Bawa Sabu Ditangkap Saat Operasi Yustisi

Seorang Pria yang Bawa Sabu Ditangkap Saat Operasi Yustisi

Megapolitan
PHRI Ajak Pengusaha agar Bersedia Hotelnya Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Ajak Pengusaha agar Bersedia Hotelnya Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti Kampanye 71 Hari, Pemprov Jabar Tunjuk Pejabat Sementara

Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti Kampanye 71 Hari, Pemprov Jabar Tunjuk Pejabat Sementara

Megapolitan
Keluh Kesah Mereka yang Tak Bisa Kerja dari Rumah Selama PSBB...

Keluh Kesah Mereka yang Tak Bisa Kerja dari Rumah Selama PSBB...

Megapolitan
Rekam Jejak Terpidana Mati Cai Changpan, Kabur 2 Kali dari Sel Tahanan

Rekam Jejak Terpidana Mati Cai Changpan, Kabur 2 Kali dari Sel Tahanan

Megapolitan
Lihat Pelanggaran Protokol Kesehatan, Lapor ke Hotline Polisi 0822-1666-6911

Lihat Pelanggaran Protokol Kesehatan, Lapor ke Hotline Polisi 0822-1666-6911

Megapolitan
PHRI: Protokol di Hotel untuk Isolasi Pasien OTG Akan Ketat seperti Wisma Atlet

PHRI: Protokol di Hotel untuk Isolasi Pasien OTG Akan Ketat seperti Wisma Atlet

Megapolitan
Selama Pengetatan PSBB, 211 Restoran di Jakarta Ditutup Sementara

Selama Pengetatan PSBB, 211 Restoran di Jakarta Ditutup Sementara

Megapolitan
Ruko di Kebayoran Baru Terbakar, 2 Mobil Pemadam Dikerahkan

Ruko di Kebayoran Baru Terbakar, 2 Mobil Pemadam Dikerahkan

Megapolitan
Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Kekayaan Rahayu Saraswati Senilai Rp 23,7 Miliar

Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Kekayaan Rahayu Saraswati Senilai Rp 23,7 Miliar

Megapolitan
3.000 Pasangan Bercerai di Jakut Setiap Tahunnya

3.000 Pasangan Bercerai di Jakut Setiap Tahunnya

Megapolitan
Wagub DKI: Aparat Pengawas PSBB 20.000 Tak Sebanding dengan 11 Juta Warga Jakarta

Wagub DKI: Aparat Pengawas PSBB 20.000 Tak Sebanding dengan 11 Juta Warga Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X