Wali Kota Bekasi Klaim Pemerintah Pusat akan Beri Rp 4 Triliun untuk Normalisasi Sungai

BEKASI, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono disebut akan menggelontorkan dana Rp 4 triliun untuk menormalisasi Kali Bekasi.

Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, selepas meninjau keadaan tanggul Kali Bekasi sepanjang 8 kilometer pada Senin (6/1/2020).

"Ini kewenangan BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane) Kementerian PUPR. Kewenangan maksudnya berkaitan dengan anggaran dan hal-hal lain. Kamis (2/1/2020) pagi lalu Pak Basuki menelepon," ujar Rahmat Effendi kepada wartawan, Senin sore.

"Prinsipnya, Pak Menteri menelepon saya bilang, sekitar Rp 4 triliun dari APBN untuk Kali Bekasi, dari Kota Bekasi terus sampai ke Kabupaten Bekasi," imbuh dia.

Baca juga: Sejumlah Wilayah Rawan Banjir karena Normalisasi Sungai Belum Rampung

Dalam komunikasi itu, sambung Rahmat, ia diminta mendesain bersama-sama rancangan normalisasi Kali Bekasi bersama Kepala BBWSCC, Bambang Hidayah.

Rahmat berharap, Kali Bekasi bisa diperdalam dan diperlebar.

Sebab, Kali Bekasi belum pernah dikeruk sejak tahun 1976.

"Minimal jika disedot (dikeruk) itu air (Kali Bekasi) bisa jadi (berkedalaman) 10 meter, maka aman kita untuk 10, 20, sampai 30 tahun ke depan," kata Rahmat.

"Terakhir disedot itu pas saya masih 11 tahun, tahun 1976. Setelah itu enggak pernah ada penyedotan atau revitalisasi atau apa," lanjut dia.

Nantinya, normalisasi Kali Bekasi ini dikerjakan bukan hanya di wilayah Kota Bekasi saja, tetapi terus hingga pertemuannya di laut di wilayah Kabupaten Bekasi.

Baca juga: Normalisasi Sungai Ciliwung Terhambat Pembebasan Lahan