Anies Diminta Koordinasi dengan Menteri Basuki soal Normalisasi, Tak Cuma Utus Anak Buah

Kompas.com - 07/01/2020, 08:01 WIB
Kolase foto gubernur DKI Jakarta anies Baswedan, Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono KOMPAS.com/Dok. Wika Persero/Albertus AditKolase foto gubernur DKI Jakarta anies Baswedan, Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkoordinasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono soal normalisasi atau naturalisasi sungai di Jakarta.

Sebab, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan normalisasi sungai adalah Kementerian PUPR, sementara Pemprov DKI Jakarta bertugas membebaskan lahan yang akan digunakan untuk normalisasi.

"Saya minta kepada Pak Gubernur, koordinasi dengan pemerintah pusat, duduk bareng, beresin, karena ada 13 sungai yang sampai hari ini tanggung jawabnya pemerintah pusat," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/1/2020).

Baca juga: Sempat Dibatalkan, Pembebasan 118 Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Akan Dilakukan 2020

Prasetio meminta Anies tak hanya mengutus anak buahnya untuk menghadiri rapat yang digelar Kementerian PUPR.

Menurut Prasetio, persoalan konsep normalisasi dan naturalisasi tak kunjung beres karena Anies selama ini hanya mengutus anak buahnya untuk menghadiri rapat bersama Kementerian PUPR.

"Kalau Pak Anies bisa koordinasi dengan Pak Menteri, kalau diajak rapat oleh Pak Menteri tidak mengutus orang, tapi Pak Gubernur sendiri, itu selesai. Kalau diwakilkan, enggak selesai, harus memberi informasi lagi ke Pak Gubernur," kata dia.

Prasetio berujar, Anies harus memperbaiki komunikasi dengan Kementerian PUPR dalam rangka memperbaiki kondisi sungai di Ibu Kota.

"Ini yang mungkin harus dibereskan komunikasi yang baik di antara Pak Gubernur dengan Pak Menteri supaya jangan salah-salahan," ucap Prasetio.

Wajib normalisasi

Prasetio mengemukakan, normalisasi sungai di Jakarta wajib dilanjutkan demi mengatasi banjir.

Dalam pelaksanaannya, normalisasi yang dilaksanakan bisa saja mengikuti konsep naturalisasi yang diinginkan Anies. Konsep normalisasi dan naturalisasi, lanjut Prasetio, sama-sama bisa dijalankan.

Baca juga: Meski Lebih Baik daripada Normalisasi, Naturalisasi Sungai Pemprov DKI Tetap Dikritik

"Masalah nanti enggak bisa dinormalisasi, kita buat naturalisasi. Ada daerah di Jakarta Timur dekat Cijantung sana memang itu enggak bisa (normalisasi), itu baru naturalisasi," kata Prasetio.

Menurut Prasetio, naturalisasi juga pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat saat menjadi gubernur DKI.

"Di zaman Pak Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot juga ada naturalisasi, bukan tidak ada lho," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelurahan Ancol Imbau Warga Antisipasi Banjir Rob, Aliran Listrik Dimatikan

Kelurahan Ancol Imbau Warga Antisipasi Banjir Rob, Aliran Listrik Dimatikan

Megapolitan
Kasus 219 Kg Ganja dari Aceh, Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Hukuman Mati

Kasus 219 Kg Ganja dari Aceh, Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Hukuman Mati

Megapolitan
Bertambah 7 Kasus, Total 382 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Bertambah 7 Kasus, Total 382 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
Rekonstruksi Suami Lansia Bunuh Istri di Tangerang, Berawal dari Minum Miras Bareng

Rekonstruksi Suami Lansia Bunuh Istri di Tangerang, Berawal dari Minum Miras Bareng

Megapolitan
APBD Kota Bekasi 2020 Diperkirakan Anjlok 50 Persen

APBD Kota Bekasi 2020 Diperkirakan Anjlok 50 Persen

Megapolitan
Mulai 8 Juni, 50 Persen PNS Pemprov DKI Bakal Mulai Kerja di Kantor

Mulai 8 Juni, 50 Persen PNS Pemprov DKI Bakal Mulai Kerja di Kantor

Megapolitan
Kerugian Ekologis Akibat Perdagangan Ilegal 153 Reptil di Bandara Soetta Sangat Besar

Kerugian Ekologis Akibat Perdagangan Ilegal 153 Reptil di Bandara Soetta Sangat Besar

Megapolitan
Kurangi Bau Sampah, Damkar Tangsel Semprotkan Bahan Kimia ke TPA Cipeucang

Kurangi Bau Sampah, Damkar Tangsel Semprotkan Bahan Kimia ke TPA Cipeucang

Megapolitan
Masuk PSBB Proporsional, 16 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftarnya

Masuk PSBB Proporsional, 16 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftarnya

Megapolitan
Banjir Rob di Sunda Kelapa, 1.089 Keluarga Terdampak

Banjir Rob di Sunda Kelapa, 1.089 Keluarga Terdampak

Megapolitan
Kecamatan Senen Rencanakan Rapid Test Kampung di 6 Kelurahan

Kecamatan Senen Rencanakan Rapid Test Kampung di 6 Kelurahan

Megapolitan
PSBB Bogor, Aktivasi Mal Tunggu Perubahan Status Level Kewaspadaan

PSBB Bogor, Aktivasi Mal Tunggu Perubahan Status Level Kewaspadaan

Megapolitan
Rumah Karaoke di Bekasi Boleh Beroperasi asal Karyawannya Rapid Test

Rumah Karaoke di Bekasi Boleh Beroperasi asal Karyawannya Rapid Test

Megapolitan
Rentetan Perampokan, Polisi Minta Minimarket Dijaga Sekuriti

Rentetan Perampokan, Polisi Minta Minimarket Dijaga Sekuriti

Megapolitan
4 RT Zona Merah Covid-19 di Kelurahan Kramat Gunakan Sistem Satu Pintu

4 RT Zona Merah Covid-19 di Kelurahan Kramat Gunakan Sistem Satu Pintu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X