Kompas.com - 07/01/2020, 08:01 WIB
Kolase foto gubernur DKI Jakarta anies Baswedan, Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono KOMPAS.com/Dok. Wika Persero/Albertus AditKolase foto gubernur DKI Jakarta anies Baswedan, Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkoordinasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono soal normalisasi atau naturalisasi sungai di Jakarta.

Sebab, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan normalisasi sungai adalah Kementerian PUPR, sementara Pemprov DKI Jakarta bertugas membebaskan lahan yang akan digunakan untuk normalisasi.

"Saya minta kepada Pak Gubernur, koordinasi dengan pemerintah pusat, duduk bareng, beresin, karena ada 13 sungai yang sampai hari ini tanggung jawabnya pemerintah pusat," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/1/2020).

Baca juga: Sempat Dibatalkan, Pembebasan 118 Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Akan Dilakukan 2020

Prasetio meminta Anies tak hanya mengutus anak buahnya untuk menghadiri rapat yang digelar Kementerian PUPR.

Menurut Prasetio, persoalan konsep normalisasi dan naturalisasi tak kunjung beres karena Anies selama ini hanya mengutus anak buahnya untuk menghadiri rapat bersama Kementerian PUPR.

"Kalau Pak Anies bisa koordinasi dengan Pak Menteri, kalau diajak rapat oleh Pak Menteri tidak mengutus orang, tapi Pak Gubernur sendiri, itu selesai. Kalau diwakilkan, enggak selesai, harus memberi informasi lagi ke Pak Gubernur," kata dia.

Prasetio berujar, Anies harus memperbaiki komunikasi dengan Kementerian PUPR dalam rangka memperbaiki kondisi sungai di Ibu Kota.

"Ini yang mungkin harus dibereskan komunikasi yang baik di antara Pak Gubernur dengan Pak Menteri supaya jangan salah-salahan," ucap Prasetio.

Wajib normalisasi

Prasetio mengemukakan, normalisasi sungai di Jakarta wajib dilanjutkan demi mengatasi banjir.

Dalam pelaksanaannya, normalisasi yang dilaksanakan bisa saja mengikuti konsep naturalisasi yang diinginkan Anies. Konsep normalisasi dan naturalisasi, lanjut Prasetio, sama-sama bisa dijalankan.

Baca juga: Meski Lebih Baik daripada Normalisasi, Naturalisasi Sungai Pemprov DKI Tetap Dikritik

"Masalah nanti enggak bisa dinormalisasi, kita buat naturalisasi. Ada daerah di Jakarta Timur dekat Cijantung sana memang itu enggak bisa (normalisasi), itu baru naturalisasi," kata Prasetio.

Menurut Prasetio, naturalisasi juga pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat saat menjadi gubernur DKI.

"Di zaman Pak Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot juga ada naturalisasi, bukan tidak ada lho," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Tewasnya Tahanan Polres Tangsel, Komnas HAM Masih Perlu Dokumen Pelengkap

Soal Tewasnya Tahanan Polres Tangsel, Komnas HAM Masih Perlu Dokumen Pelengkap

Megapolitan
Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Megapolitan
[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

Megapolitan
Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Megapolitan
Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Megapolitan
Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Megapolitan
Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Megapolitan
Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Megapolitan
Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Sehari Disuruh Layani 5 Pria

Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Sehari Disuruh Layani 5 Pria

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Adzan Subuh di Tangerang Raya, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Adzan Subuh di Tangerang Raya, 20 April 2021

Megapolitan
Seorang Ibu Diusir Suami dan Dilarang Bertemu Anaknya, Sudah Lapor Polisi hingga Surati Jokowi

Seorang Ibu Diusir Suami dan Dilarang Bertemu Anaknya, Sudah Lapor Polisi hingga Surati Jokowi

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 20 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X