Anies Diminta Koordinasi dengan Menteri Basuki soal Normalisasi, Tak Cuma Utus Anak Buah

Kompas.com - 07/01/2020, 08:01 WIB
Kolase foto gubernur DKI Jakarta anies Baswedan, Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono KOMPAS.com/Dok. Wika Persero/Albertus AditKolase foto gubernur DKI Jakarta anies Baswedan, Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkoordinasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono soal normalisasi atau naturalisasi sungai di Jakarta.

Sebab, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan normalisasi sungai adalah Kementerian PUPR, sementara Pemprov DKI Jakarta bertugas membebaskan lahan yang akan digunakan untuk normalisasi.

"Saya minta kepada Pak Gubernur, koordinasi dengan pemerintah pusat, duduk bareng, beresin, karena ada 13 sungai yang sampai hari ini tanggung jawabnya pemerintah pusat," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/1/2020).

Baca juga: Sempat Dibatalkan, Pembebasan 118 Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Akan Dilakukan 2020

Prasetio meminta Anies tak hanya mengutus anak buahnya untuk menghadiri rapat yang digelar Kementerian PUPR.

Menurut Prasetio, persoalan konsep normalisasi dan naturalisasi tak kunjung beres karena Anies selama ini hanya mengutus anak buahnya untuk menghadiri rapat bersama Kementerian PUPR.

"Kalau Pak Anies bisa koordinasi dengan Pak Menteri, kalau diajak rapat oleh Pak Menteri tidak mengutus orang, tapi Pak Gubernur sendiri, itu selesai. Kalau diwakilkan, enggak selesai, harus memberi informasi lagi ke Pak Gubernur," kata dia.

Prasetio berujar, Anies harus memperbaiki komunikasi dengan Kementerian PUPR dalam rangka memperbaiki kondisi sungai di Ibu Kota.

"Ini yang mungkin harus dibereskan komunikasi yang baik di antara Pak Gubernur dengan Pak Menteri supaya jangan salah-salahan," ucap Prasetio.

Wajib normalisasi

Prasetio mengemukakan, normalisasi sungai di Jakarta wajib dilanjutkan demi mengatasi banjir.

Dalam pelaksanaannya, normalisasi yang dilaksanakan bisa saja mengikuti konsep naturalisasi yang diinginkan Anies. Konsep normalisasi dan naturalisasi, lanjut Prasetio, sama-sama bisa dijalankan.

Baca juga: Meski Lebih Baik daripada Normalisasi, Naturalisasi Sungai Pemprov DKI Tetap Dikritik

"Masalah nanti enggak bisa dinormalisasi, kita buat naturalisasi. Ada daerah di Jakarta Timur dekat Cijantung sana memang itu enggak bisa (normalisasi), itu baru naturalisasi," kata Prasetio.

Menurut Prasetio, naturalisasi juga pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat saat menjadi gubernur DKI.

"Di zaman Pak Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot juga ada naturalisasi, bukan tidak ada lho," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies: Kami Sedang Genjot Kembali Perekonomian Jakarta

Anies: Kami Sedang Genjot Kembali Perekonomian Jakarta

Megapolitan
Ada Larangan Mudik, Polda Metro Jaya Siapkan 31 Titik Pengamanan

Ada Larangan Mudik, Polda Metro Jaya Siapkan 31 Titik Pengamanan

Megapolitan
Ambulansnya Terlibat Kecelakaan, Kimia Farma Klaim Sudah Berdamai dengan Korban

Ambulansnya Terlibat Kecelakaan, Kimia Farma Klaim Sudah Berdamai dengan Korban

Megapolitan
Wakil Ketua Komisi IX: Uji Klinik Vaksin Nusantara Tidak Ada Urusan dengan Nyawa Manusia Indonesia Seluruhnya

Wakil Ketua Komisi IX: Uji Klinik Vaksin Nusantara Tidak Ada Urusan dengan Nyawa Manusia Indonesia Seluruhnya

Megapolitan
Ada Balap Liar di Pondok Indah, 5 Unit Sepeda Motor Ditahan Polisi

Ada Balap Liar di Pondok Indah, 5 Unit Sepeda Motor Ditahan Polisi

Megapolitan
Kimia Farma: Ambulans yang Terobos Lampu Merah Bawa Sampel Hasil Lab

Kimia Farma: Ambulans yang Terobos Lampu Merah Bawa Sampel Hasil Lab

Megapolitan
Balap Liar di Bulan Ramadhan, Tujuh Pemuda Diamankan Polisi

Balap Liar di Bulan Ramadhan, Tujuh Pemuda Diamankan Polisi

Megapolitan
Anak Buah Ungkap Dugaan Korupsi, Kadis Damkar Depok Tegaskan Tak Ada Pemecatan

Anak Buah Ungkap Dugaan Korupsi, Kadis Damkar Depok Tegaskan Tak Ada Pemecatan

Megapolitan
Kepala Damkar Depok Janji Kooperatif Hadapi Kasus Dugaan Korupsi di Instansinya

Kepala Damkar Depok Janji Kooperatif Hadapi Kasus Dugaan Korupsi di Instansinya

Megapolitan
Kepala Dinas Damkar Depok Klarifikasi Dugaan Korupsi yang Diungkap Anggotanya

Kepala Dinas Damkar Depok Klarifikasi Dugaan Korupsi yang Diungkap Anggotanya

Megapolitan
Pemprov DKI Imbau Pegawai Tak Gelar Buka Puasa Bersama

Pemprov DKI Imbau Pegawai Tak Gelar Buka Puasa Bersama

Megapolitan
2 Pekerja Bangunan Tewas Saat Renovasi Rumah di Benhil, Polisi Pastikan Tak Ada Unsur Pidana

2 Pekerja Bangunan Tewas Saat Renovasi Rumah di Benhil, Polisi Pastikan Tak Ada Unsur Pidana

Megapolitan
Menengok Kolam Renang Atlantis Ancol yang Viral Karena Airnya Keruh

Menengok Kolam Renang Atlantis Ancol yang Viral Karena Airnya Keruh

Megapolitan
Kenangan soal Keinginan Tien Soeharto di Balik Megahnya Masjid At-Tin TMII

Kenangan soal Keinginan Tien Soeharto di Balik Megahnya Masjid At-Tin TMII

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 17 April 2020

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 17 April 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X