Anggota Usulkan Bentuk Pansus Banjir, Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Lebay

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik tak setuju adanya panitia khusus (pansus) banjir yang diusulkan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta.

Menurut Taufik, pembentukan pansus banjir terkesan berlebihan karena seolah mencari kesalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal banjir yang melanda ibu kota beberapa waktu lalu.

"Enggaklah. Lebay. Sekarang jangan nyari kesalahan. Justru yang harus didorong adalah bagaimana penanganan pascabanjir," ucap Taufik saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2020).

Ia mengatakan, penyebab banjir di Jakarta saat itu sudah jelas yakni curah hujan yang tinggi dan debit air yang besar.

Baca juga: Saat Anggota DPRD DKI Wacanakan Bentuk Pansus Banjir

Maka, tidak perlu dicari penyebabnya.

DPRD, kata dia, hanya perlu mengadakan pertemuan yang menghadirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta kepala daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi untuk membicarakan masalah penanggulangan banjir.

"Ngapain pansus lama-lama. DPRD mengambil inisiatif pertemuan. Kemudian banjir itu kan ada 2, kiriman dan ada banjir lokal. Duduk bareng dan soal normalisasi naturalisasi yang dipertentangkan cara mana daerah yang bisa dinormalisasi dan dinaturalisasi," ujar Taufik.

Dengan adanya pertemuan bersama Kementerian PUPR dan kepala-kepala daerah tersebut maka bisa diketahui tugas masing-masing daerah soal penanganan banjir.

"Kalau air dari hulu ya dibuat ada waduk yang pempus bikin bendungan. Lalu kan pelaksanaan butuh anggaran, itulah DPRD menyepakati anggaran. Misalnya bikin waduk di hulu, kita mensubsidi dong, karena itu kepentingan kita itu loh," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta melontarkan wacana membentuk panitia khusus untuk menyelidiki banjir besar yang menerjang Jakarta beberapa waktu lalu hingga menggenangi sebagian wilayah ibu kota.

Baca juga: Inisiator Pansus Banjir DPRD: Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Saling Lempar