Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/01/2020, 19:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik tak setuju adanya panitia khusus (pansus) banjir yang diusulkan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta.

Menurut Taufik, pembentukan pansus banjir terkesan berlebihan karena seolah mencari kesalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal banjir yang melanda ibu kota beberapa waktu lalu.

"Enggaklah. Lebay. Sekarang jangan nyari kesalahan. Justru yang harus didorong adalah bagaimana penanganan pascabanjir," ucap Taufik saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2020).

Ia mengatakan, penyebab banjir di Jakarta saat itu sudah jelas yakni curah hujan yang tinggi dan debit air yang besar.

Baca juga: Saat Anggota DPRD DKI Wacanakan Bentuk Pansus Banjir

Maka, tidak perlu dicari penyebabnya.

DPRD, kata dia, hanya perlu mengadakan pertemuan yang menghadirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta kepala daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi untuk membicarakan masalah penanggulangan banjir.

"Ngapain pansus lama-lama. DPRD mengambil inisiatif pertemuan. Kemudian banjir itu kan ada 2, kiriman dan ada banjir lokal. Duduk bareng dan soal normalisasi naturalisasi yang dipertentangkan cara mana daerah yang bisa dinormalisasi dan dinaturalisasi," ujar Taufik.

Dengan adanya pertemuan bersama Kementerian PUPR dan kepala-kepala daerah tersebut maka bisa diketahui tugas masing-masing daerah soal penanganan banjir.

"Kalau air dari hulu ya dibuat ada waduk yang pempus bikin bendungan. Lalu kan pelaksanaan butuh anggaran, itulah DPRD menyepakati anggaran. Misalnya bikin waduk di hulu, kita mensubsidi dong, karena itu kepentingan kita itu loh," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta melontarkan wacana membentuk panitia khusus untuk menyelidiki banjir besar yang menerjang Jakarta beberapa waktu lalu hingga menggenangi sebagian wilayah ibu kota.

Baca juga: Inisiator Pansus Banjir DPRD: Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Saling Lempar

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Terjunkan 2.174 Personel untuk Amankan Konser Dewa 19 di JIS

Polisi Terjunkan 2.174 Personel untuk Amankan Konser Dewa 19 di JIS

Megapolitan
Polisi Gunakan Teknologi TAA Selidiki Penyebab Kematian Pengendara Motor di Cimanggis Depok

Polisi Gunakan Teknologi TAA Selidiki Penyebab Kematian Pengendara Motor di Cimanggis Depok

Megapolitan
Polda Metro: Keterangan Bripka Madih Dimintai Lahan 1.000 Meter Tak Masuk Akal

Polda Metro: Keterangan Bripka Madih Dimintai Lahan 1.000 Meter Tak Masuk Akal

Megapolitan
Polisi Selidiki Penyebab Kematian Pengendara Motor yang Ditemukan Tewas di Cimanggis Depok

Polisi Selidiki Penyebab Kematian Pengendara Motor yang Ditemukan Tewas di Cimanggis Depok

Megapolitan
[VIDEO] Kisah Toko Roti Tertua di Jakarta, Maison Weiner Cake Shop

[VIDEO] Kisah Toko Roti Tertua di Jakarta, Maison Weiner Cake Shop

Megapolitan
Mengaku Diperas Oknum Penyidik, Bripka Madih Diduga Melanggar Kode Etik

Mengaku Diperas Oknum Penyidik, Bripka Madih Diduga Melanggar Kode Etik

Megapolitan
Polda Metro: Lahan yang Dilaporkan Bripka Madih Ternyata Telah Dijual Sebagian oleh Ayahnya

Polda Metro: Lahan yang Dilaporkan Bripka Madih Ternyata Telah Dijual Sebagian oleh Ayahnya

Megapolitan
Polda Metro Bantah Laporan Penyerobotan Lahan Bripka Madih Tak Diselidiki

Polda Metro Bantah Laporan Penyerobotan Lahan Bripka Madih Tak Diselidiki

Megapolitan
Kuasa Hukum Keluarga Hasya Yakin Laporan soal Dugaan Kelalaian Pensiunan Polisi Bakal Ditindaklanjuti

Kuasa Hukum Keluarga Hasya Yakin Laporan soal Dugaan Kelalaian Pensiunan Polisi Bakal Ditindaklanjuti

Megapolitan
KUA Taman Sari Perindah Ruangan Nikah untuk Tarik Calon Mempelai Menikah di Kantor

KUA Taman Sari Perindah Ruangan Nikah untuk Tarik Calon Mempelai Menikah di Kantor

Megapolitan
Bripka Madih Akan Dipertemukan dengan Oknum Penyidik yang Diduga Memerasnya

Bripka Madih Akan Dipertemukan dengan Oknum Penyidik yang Diduga Memerasnya

Megapolitan
Stabilkan Harga Beras, Bulog Gelontorkan 10.000 Ton Beras Impor

Stabilkan Harga Beras, Bulog Gelontorkan 10.000 Ton Beras Impor

Megapolitan
Buwas Temukan Beras Bulog Diduga Dioplos dan Dikemas Ulang saat Sidak di Cipinang

Buwas Temukan Beras Bulog Diduga Dioplos dan Dikemas Ulang saat Sidak di Cipinang

Megapolitan
Konser Cigarette After Sex Jakarta 2023, Intim Meski Minim Interaksi

Konser Cigarette After Sex Jakarta 2023, Intim Meski Minim Interaksi

Megapolitan
Punya Rencana Nikah di KUA? Berikut Syarat Pendaftarannya

Punya Rencana Nikah di KUA? Berikut Syarat Pendaftarannya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.