Anies: Mau Naturalisasi, Mau Normalisasi, Tidak Ada Konflik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mendukung program pelebaran sungai yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pemprov DKI akan mendukung program tersebut dengan konsep apa pun, baik normalisasi maupun naturalisasi sungai.

Anies menyatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait pelebaran sungai di Jakarta.

Anies dan Basuki akan saling membantu.

"Beliau (Basuki) juga menyampaikan mana-mana yang mau naturalisasi, kami (Pemprov DKI) bantu, mana-mana yang normalisasi, kami bantu. Jadi enggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kami," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: 8 Fakta Proyek Normalisasi Ciliwung, Dimulai Zaman Jokowi hingga Mandek Era Anies

Anies menyatakan, normalisasi dan naturalisasi sama saja. Kedua konsep itu sama-sama bertujuan untuk melebarkan sungai.

Anies juga memilih kata "pelebaran" saat ditanya soal pembebasan lahan untuk normalisasi sungai yang menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta.

"Yang pelebaran sungai, pelebaran, netral tuh. Pelebaran sungai itu jadi kami yang nanti akan melakukan pembayaran," kata dia.

Baca juga: Menteri PUPR: Anies Sepakat, Normalisasi atau Naturalisasi Butuh Pelebaran Sungai

Anies berujar, Pemprov DKI akan berupaya membebaskan lebih banyak lahan untuk pelebaran sungai pada tahun ini.

Pemprov DKI juga akan menyiapkan dasar hukum untuk membebaskan lahan tersebut. Namun, Anies belum membocorkan jenis dasar hukum yang akan disiapkan.

"Kalau namanya orang mengeluarkan anggaran itu harus ada dasarnya dan itu disiapkan aturan-aturannya," ucap Anies.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya mengaku sudah tak ada perbedaan pandangan tentang normalisasi dan naturalisasi sungai antara dirinya dan Anies.

Baca juga: Jokowi Minta Anies Segera Normalisasi dan Naturalisasi Seluruh Sungai di Jakarta

Basuki mengaku sudah duduk bersama Anies untuk membahas program tersebut.

Menurut dia, dalam diskusi dengan Anies, program normalisasi atau naturalisasi pada intinya adalah pelebaran bantaran sungai.

"Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi. Kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat," kata Basuki seusai rapat dengan Presiden Jokowi, yang juga dihadiri Anies, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Menurut Basuki, sejak awal tak ada masalah dengan program normalisasi atau naturalisasi. Basuki menyebutkan, selama ini hanya sebatas perbedaan terminologi.