Wakil Ketua DPRD F-PAN: Naturalisasi Pak Anies Memang Tidak Menggusur, tapi Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan normalisasi dan naturalisasi di Jakarta untuk penanganan banjir.

Menurut dia, masing-masing program ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Pelaksanaan normalisasi memang harus ada konsekuensi pembebasan lahan.

"Kalau dinormalisasi versi gubernur yang dahulu, itu memang ada penggusuran, warga enggak happy. Kalau sekarang naturalisasi Pak Anies memang tidak menggusur, tapi banjir. Ini dua sisi mata poin. Kita harus melakukan hybrid, ada sungai yang perlu dinormalisasi dan ada sungai yang perlu dinaturalisasi," kata Zita seusai FGD dengan tema "Banjir 2020, Apa Solusimu", di lantai 9, Gedung DPRD DKI, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: Anies: Banjir dari Lebak sampai Bekasi, Sayangnya Tak Semua Dapat Perhatian

Normalisasi dikerjakan dengan menggunakan beton, sedangkan naturalisasi mengembalikan ke keadaan sungai yang alamiah.

Zita mengaku menyelenggarakan focus group discussion dengan berbagai komunitas lingkungan agar bisa menjadi acuan bagi Pemprov DKI dalam menerapkan normalisasi maupun naturalisasi.

"Saya akan buat dari Dewan kita bikin paper-nya, kita akan kasih ke Pak Gubernur. Mungkin akan kita publish juga agar Pak Jokowi bisa baca," tuturnya.

Baca juga: Dukung Pansus Banjir DKI, Wakil Ketua DPRD F-PAN: Supaya Ada Solusi Konkret

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mendukung program pelebaran sungai yang dikerjakan Kementerian PUPR.

Pemprov DKI akan mendukung program tersebut dengan konsep apa pun, baik normalisasi maupun naturalisasi sungai.

Anies menyatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait pelebaran sungai di Jakarta. Anies dan Basuki akan saling membantu.

"Beliau (Basuki) juga menyampaikan mana-mana yang mau naturalisasi, kami (Pemprov DKI) bantu, mana-mana yang normalisasi, kami bantu. Jadi enggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kami," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis ini.