Asosiasi Pengusaha Retail Sebut Larangan Plastik Sekali Pakai di Jakarta Masih Multitafsir

Kompas.com - 10/01/2020, 09:22 WIB
Ilustrasi kantong plastik. Ilustrasi kantong plastik.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang penggunaan kantong plastik mulai Juli 2020.

Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat yang sudah diteken oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail, Roy N Mande mendukung kebijakan pengurangan plastik tersebut.

Meski demikian, ia menilai isi peraturan tersebut masih multitafsir.

Baca juga: Ada Larangan Gunakan Plastik, Ritel di Sarinah Sudah Lebih Dulu Mengganti dengan Cassava Bag

Sebab dalam peraturan hanya ditulis mewajibkan penggunaan kantong plastik ramah lingkungan tanpa penjelasan bahan baku plastik yang masuk kategori ramah lingkungan. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Plastik ramah lingkungan bisa saja multitafsir, jangan-jangan plastik yang berlogo SNI atau halal disebut ramah lingkungan," ujar Roy saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/1/2020).

Roy mengatakan, seharusnya Pemprov menentukan jenis bahan baku plastik yang disebut ramah lingkungan.

"Lalu bagaimana penetapan bahan bakunya yang ramah lingkungan. Misalnya yang dari bahan cassava atau singkong, oksium, plastik daur ulang atau dari kain," ucap Roy.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah agar menerapkannya ke seluruh pelaku usaha. Mulai dari pengusaha retail, pasar, hingga ke toko-toko klontong agar hasilnya signifikan. 

Baca juga: Pedagang di Pasar Baru Metro Atom Bingung Cari Pengganti Plastik Sekali Pakai

"Jadi adil kalau semua orang bisa mengurangi penggunaan plastik. Karena hanya sedikit juga retail di Jakarta ini dibanding penjual di pasar rakyat maupun toko klontong," kata dia.

Adapun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meneken Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Dalam Pergub itu, pengelola pusat perbelanjaan dan pasar rakyat harus mewajibkan seluruh pelaku usaha di tempat yang dikelolanya untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dan melarang kantong belanja plastik sekali pakai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UMK 2022 Kota Bekasi Cuma Naik 0,71 Persen, Pemkot: Sesuai Formula PP Pengupahan

UMK 2022 Kota Bekasi Cuma Naik 0,71 Persen, Pemkot: Sesuai Formula PP Pengupahan

Megapolitan
Akses ke Pasar Anyar Bogor Disekat, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk

Akses ke Pasar Anyar Bogor Disekat, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk

Megapolitan
Lumpur di Saluran Penghubung Setiabudi Dikeruk

Lumpur di Saluran Penghubung Setiabudi Dikeruk

Megapolitan
Warga di Tangsel Dilarang Nyalakan Kembang Api dan Berkerumun Saat Tahun Baru 2022

Warga di Tangsel Dilarang Nyalakan Kembang Api dan Berkerumun Saat Tahun Baru 2022

Megapolitan
Kondisi Munarman Disebut Sehat

Kondisi Munarman Disebut Sehat

Megapolitan
Polisi Ancam Pidanakan Panitia dan Peserta jika Nekat Gelar Reuni 212 di Patung Kuda

Polisi Ancam Pidanakan Panitia dan Peserta jika Nekat Gelar Reuni 212 di Patung Kuda

Megapolitan
Kasus Dugaan Pengancaman yang Menjeratnya Segera Disidangkan, Jerinx: 'Kun Fayakun...'

Kasus Dugaan Pengancaman yang Menjeratnya Segera Disidangkan, Jerinx: "Kun Fayakun..."

Megapolitan
Ridwan Kamil Tetapkan UMK 2022 Kota Bekasi Rp 4.816.921, Tertinggi di Jawa Barat

Ridwan Kamil Tetapkan UMK 2022 Kota Bekasi Rp 4.816.921, Tertinggi di Jawa Barat

Megapolitan
PPKM Level 3 di Tangsel Saat Libur Natal dan Tahun Baru, Tempat Wisata Tutup

PPKM Level 3 di Tangsel Saat Libur Natal dan Tahun Baru, Tempat Wisata Tutup

Megapolitan
Sidang Pembacaan Dakwaan Munarman Ditunda, Kuasa Hukum Keberatan Soal BAP

Sidang Pembacaan Dakwaan Munarman Ditunda, Kuasa Hukum Keberatan Soal BAP

Megapolitan
Saat Panitia Ngotot Gelar Reuni 212 di Patung Kuda Jakarta Tanpa Izin Kepolisian

Saat Panitia Ngotot Gelar Reuni 212 di Patung Kuda Jakarta Tanpa Izin Kepolisian

Megapolitan
Reuni 212, dari Aksi Penjarakan Ahok hingga Tuntut Bebaskan Rizieq

Reuni 212, dari Aksi Penjarakan Ahok hingga Tuntut Bebaskan Rizieq

Megapolitan
Serikat Buruh Kecewa UMK Kota Tangerang Cuma Naik 0,56 Persen, padahal Kesepakatannya Bertambah 5,4 Persen

Serikat Buruh Kecewa UMK Kota Tangerang Cuma Naik 0,56 Persen, padahal Kesepakatannya Bertambah 5,4 Persen

Megapolitan
Aturan Masuk Bioskop di Jakarta Selama PPKM Level 2 hingga 13 Desember

Aturan Masuk Bioskop di Jakarta Selama PPKM Level 2 hingga 13 Desember

Megapolitan
266 Sumur Resapan Dibangun di Kepulauan Seribu Sepanjang 2021

266 Sumur Resapan Dibangun di Kepulauan Seribu Sepanjang 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.