Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkot Bogor Bangun Sistem Peta Kebencanaan Berbasis Digital

Kompas.com - 13/01/2020, 15:18 WIB
Ramdhan Triyadi Bempah,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai langkah mitigasi kebencanaan.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, tugas forum itu adalah membangun sebuah jaringan sistem aplikasi peta digital terkait wilayah yang rawan terhadap bencana.

Selain itu, kerja dari forum PRB ini juga melakukan kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.

"Nantinya, Forum PRB ini akan berkolaborasi dengan Diskominfo dan BPBD untuk membangun sebuah sistem jaringan berbasis aplikasi terkait pemetaan di sejumlah titik wilayah rawan bencana," ungkap Bima, Senin (13/1/2020).

Baca juga: Peringatan Dini Bencana DKI Pakai Pengeras Suara dan SMS Blast, Begini Cara Kerjanya

Bima mengungkapkan, Forum PRB ini juga memiliki peran yang hampir mirip dengan BPBD, yaitu mulai dari edukasi dan sosialisasi kepada warga terkait kebencanaan, penangan saat terjadi bencana, hingga penanganan pascabencana.

Ia berharap, dengan dibangunnya sistem peta digital kebencanaan, maka wilayah-wilayah yang berpotensi maupun yang terdampak bencana dapat langsung dilakukan penanganan.

"Kalau kita sudah punya peta rawan bencana dengan aplikasi, saya kan bisa masuk ke sistemnya. Bisa langsung cek daerah mana saja yang terdampak, karena seluruh peristiwa diinput ke dalam sistem tersebut. Sistem itu yang nantinya akan kita bangun bersama Forum PRB ini," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Forum PRB Kota Bogor Surya Kelana Putra mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemetaan ke sejumlah wilayah yang diprediksi rawan terhadap bencana, baik bencana banjir maupun tanah longsor.

Baca juga: Anies Minta Peringatan Banjir Pakai Toa, Fraksi PDI-P: Dengarnya Lucu di Era Modern

Ke depan, sambung dia, Forum PRB ini akan banyak berkolaborasi dengan BPBD terkait penanggulangan bencana.

"Kita akan melakukan pemetaan dan memberikan edukasi kepada warga yang wilayahnya sering kali dilanda bencana. Kemudian masyarakat juga perlu diedukasi mengenai dampak lingkungan dari pembangunan. Tujuannya, tentu agar resiko bencana bisa diminimalisir ke depannya," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com