Pemprov DKI Siapkan Tim Hukum dan Ahli Hadapi Gugatan Korban Banjir

Kompas.com - 13/01/2020, 19:10 WIB
Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIKepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan tim hukum dari Biro Hukum untuk menghadapi gugatan 243 warga korban banjir Jakarta.

Selain itu, mereka kemungkinan juga akan memakai jasa tenaga ahli dari luar Pemprov DKI untuk menghadapi gugatan class action warga yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kami sudah siapkan tim hukum dari dalam. Kalau memang perlu tenaga ahli, kami pakai tenaga ahli. Ahli apa yang kami perlukan, nanti kami panggil," ujar Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/1/2020).


Yayan berujar, Biro Hukum akan mempelajari terlebih dahulu gugatan yang diajukan warga. Jika jasa tenaga ahli dibutuhkan, Biro Hukum akan memakai tenaga ahli yang kompeten di bidang yang menjadi dasar gugatan warga.

Baca juga: Tim Pengacara Korban Banjir: Tidak Ada Unsur Politik Gugatan Terhadap Gubernur Anies

"Mereka gugat apa, apa yang mereka minta ganti rugi, dasarnya apa, kerusakannya apa. (Berdasarkan hasil analisis substansi gugatan), oh ternyata kami perlu ahli yang bidangnya apa," kata dia.

Menurut Yayan, Pemprov DKI sudah terbiasa menghadapi gugatan class action warga, termasuk soal banjir. Pemprov DKI pernah digugat soal banjir pada 2007 lalu.

Kala itu gugatan warga ditolak dan Pemprov DKI memenangi perkara tersebut.

"Yang jelas ada (gugatan warga). Di data kami ada laporan perkaranya, gugatan yang class action-nya ditolak," ucap Yayan.

Baca juga: Warga Gugat Pemerintah karena Banjir Lewat Class Action, Ini Arti dan Syarat-syaratnya...

Sebelumnya, 243 warga Jakarta mengajukan gugatan melawan hukum yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin ini.

Gugatan itu didaftarkan dengan nomor 27/Pdt.GS/ Class Action/2020/PN.Jkt.Pst. Class action diajukan lantaran Anies dinilai lalai menjalankan tugasnya.

Sebab, tidak ada informasi peringatan dini terkait banjir dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat, khususnya daerah bantaran kali Ciliwung.

Selain itu, gugatan juga diajukan lantaran Pemprov DKI dinilai tidak merespons cepat korban yang terdampak akibat banjir itu.

Melalui gugatan itu, warga menuntut Anies membayar uang kompensasi kerugian korban banjir sebesar Rp 42 miliar.

Baca juga: 243 Korban Banjir Jakarta Gugat Gubernur Anies Ganti Rugi Rp 42 Miliar

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Megapolitan
50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

Megapolitan
Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Megapolitan
Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Megapolitan
Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Megapolitan
PT INKA Siapkan Tenaga Ahli untuk Kaji Pembangunan Jalur Trem di Bogor

PT INKA Siapkan Tenaga Ahli untuk Kaji Pembangunan Jalur Trem di Bogor

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Ciptakan 111.000 Wirausaha, Baru 13.000 yang Punya Izin

Pemprov DKI Klaim Ciptakan 111.000 Wirausaha, Baru 13.000 yang Punya Izin

Megapolitan
Pemprov DKI Optimistis Akan Lampaui Target Terciptanya 200.000 Wirausaha Baru

Pemprov DKI Optimistis Akan Lampaui Target Terciptanya 200.000 Wirausaha Baru

Megapolitan
Kerap Masuk ke Permukiman, Kawanan Monyet Liar Resahkan Warga Bogor

Kerap Masuk ke Permukiman, Kawanan Monyet Liar Resahkan Warga Bogor

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemalsu KTP PSK di Bawah Umur

Polisi Tangkap Pemalsu KTP PSK di Bawah Umur

Megapolitan
4 Pelajar Ditangkap, Diduga Keroyok Korban hingga Tewas Saat Tawuran

4 Pelajar Ditangkap, Diduga Keroyok Korban hingga Tewas Saat Tawuran

Megapolitan
BK DPRD Depok Akan Beri Seragam agar Anggota Dewan Disiplin

BK DPRD Depok Akan Beri Seragam agar Anggota Dewan Disiplin

Megapolitan
Tanpa Pelampung dan Tak Pandai Berenang, Fitra Tenggelam Usai Tolong Teman

Tanpa Pelampung dan Tak Pandai Berenang, Fitra Tenggelam Usai Tolong Teman

Megapolitan
Tawuran Pelajar di Kebayoran Baru, Sejumlah Pelajar Dibawa Polisi

Tawuran Pelajar di Kebayoran Baru, Sejumlah Pelajar Dibawa Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X