Penataan Kampung Kumuh di Penjaringan Capai 97 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Program penataan kampung kumuh di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara yang dirumuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2018 lalu, hingga saat ini telah mencapai 97 persen.

Hal itu diungkapkan oleh Todi Fajariawan selaku Project Manajer PT KIS yang menjadi kontraktor program Community Action Plan (CAP) di Kelurahan Penjaringan.

"Sudah 97 persen, tinggal pengecoran, merapikan saja," kata Todi saat ditemui di kawasan Kali Gendong, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (14/1/2020).

Todi mengatakan, penataan kampung kumuh di Kelurahan Penjaringan lebih banyak terfokus pada pembenahan saluran air di permukiman warga.

Mereka ditargetkan memperbaiki total 24 kilometer saluran air di 12 RW yang ada di Kelurahan Penjaringan.

Baca juga: [BERITA FOTO] Potret Kampung Kumuh di Jatinegara

Perbaikan saluran air itu dilakukan dengan pemasangan u-dicht dengan ukuran 60x60 cm dan 30x40 cm.

"Tinggal yang 60x60 cm itu, kurang 300 meter lagi," ujar Todi

Selain saluran air, penataan lainnya yang sudah dan akan diselesaikan di antaranya pemasangan pot tanaman, pembuatan mural, pembenahan lahan pengolahan sampah, dan pemasangan lampu penerangan jalan umum.

Todi menyebutkan penataan kampung kumuh ini harus mereka selesaikan pada akhir Januari 2020 ini.

Sementara itu Lurah Penjaringan Depika Romadi menyebutkan, penataan kampung tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kampung.

Baca juga: Menengok RW 05 Jatinegara, yang Masuk Daftar Kampung Kumuh

"Tiap RW kan ada usulan berbeda-beda," ujar Depika.

Depika menyebutkan, program tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2018.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat ini di dekat Kali Gendong, Penjaringan tertumpuk sejumlah barang yang hendak dibagikan ke kampung-kampung kumuh yang ditata.

Tumpukan itu terdiri dari pot beton hijau dengan tulisan "Program CIP 2019 SDPRKP JU". Selain itu ada juga tumpukan material-material beton dan besi di sana.

Adapun program penataan kampung kumuh ini tertuang dalam Pergub DKI Nomor 90 Tahun 2018