Beda Sikap di Internal F-Gerindra DPRD DKI soal Pansus Banjir

Kompas.com - 15/01/2020, 09:32 WIB
Tampilan banjir Jakarta di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020). DOKUMENTASI BNPBTampilan banjir Jakarta di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020).

Menurut Taufik, pembentukan pansus banjir terkesan berlebihan karena seolah mencari kesalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal banjir yang melanda ibu kota beberapa waktu lalu.

"Enggaklah. Lebay, sekarang jangan nyari kesalahan. Justru yang harus didorong adalah bagaimana penanganan pasca banjir," ucap Taufik saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2020).

Ia mengatakan, penyebab banjir di Jakarta saat itu sudah jelas, yakni curah hujan yang tinggi dan debit air yang besar maka tidak perlu dicari penyebabnya.

Baca juga: Anggota Usulkan Bentuk Pansus Banjir, Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Lebay

DPRD, kata dia, hanya perlu mengadakan pertemuan yang menghadirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta kepala daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi untuk membicarakan masalah penanggulangan banjir.

Dianggap hanya politis

Penolakan juga dilontarkan anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif. Ia tak menyetujui adanya pansus banjir.

Ia berpendapat, tak ada yang perlu dibahas dalam pansus.

Apalagi jika hanya terkait bencana banjir yang menggenangi ibu kota beberapa waktu lalu.

"Nah ini, tim pansus ini kan genit-genitnya aja, politik. Apa yang mau dipansuskan, apa yang mau dicari orang data-data sudah lengkap. Untuk apa, kalau genit ya gitu," ucap Syarif.

Bantah pecah suara

Meski ada perbedaan pendapat ini, Ketua Fraksi Gerindra Rani Maulani membantah bahwa internalnya pecah suara.

"Oh enggak (pecah suara) kan saya tetap. Tapi lebih ke masyarakatnya dahulu. Kalau ada cara lebih baik misalnya ini kita panggil semua yang terkait, tanpa pansus bisa," ujar Rani.

Baca juga: Ketua F-Gerindra DPRD DKI Bantah Internal Pecah soal Pansus Banjir

Tetapi Rani juga tak menolak adanya pansus banjir selama hal tersebut bertujuan baik bagi masyarakat.

"Dari awal saya sudah bilang, kalau memang pansus itu bisa dibuat, terus demi kebaikan enggak masalah. Tapi kalau ada cara lain lebih baik dari pansus kenapa gak kita laksanakan?" kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2088 Titik Jalan Rusak di Jaktim Telah Diperbaiki Sepanjang 2021

2088 Titik Jalan Rusak di Jaktim Telah Diperbaiki Sepanjang 2021

Megapolitan
Update 25 Februari: Pasien Bertambah, RS Covid-19 Wisma Atlet Terisi 71 Persen

Update 25 Februari: Pasien Bertambah, RS Covid-19 Wisma Atlet Terisi 71 Persen

Megapolitan
3 Orang Tewas Ditembak di Cengkareng, Salah Satunya Anggota TNI Aktif

3 Orang Tewas Ditembak di Cengkareng, Salah Satunya Anggota TNI Aktif

Megapolitan
3.006 Lansia di Jakarta Utara Telah Divaksinasi Covid-19

3.006 Lansia di Jakarta Utara Telah Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
UPDATE Vaksinasi Nakes Kota Bekasi: Dosis Pertama 94,5 Persen, Dosis Kedua 68,8 Persen

UPDATE Vaksinasi Nakes Kota Bekasi: Dosis Pertama 94,5 Persen, Dosis Kedua 68,8 Persen

Megapolitan
Rentan Tertular Covid-19, Wartawan Senang Bisa Terima Vaksinasi

Rentan Tertular Covid-19, Wartawan Senang Bisa Terima Vaksinasi

Megapolitan
Depok Daftarkan 18.850 Tenaga Kependidikan untuk Vaksinasi Covid-19

Depok Daftarkan 18.850 Tenaga Kependidikan untuk Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Lebih dari 1.000 Wartawan Ikuti Vaksinasi di GBK, Acara Berlangsung Tertib

Lebih dari 1.000 Wartawan Ikuti Vaksinasi di GBK, Acara Berlangsung Tertib

Megapolitan
Gara-gara Rusak Tembok dan Bangun Warung di Tanah Milik Suziana, Nadih Ditangkap

Gara-gara Rusak Tembok dan Bangun Warung di Tanah Milik Suziana, Nadih Ditangkap

Megapolitan
Dari Bang Ali hingga Ahok, Cerita Para Mantan Gubernur DKI Tangani Banjir di Jakarta

Dari Bang Ali hingga Ahok, Cerita Para Mantan Gubernur DKI Tangani Banjir di Jakarta

Megapolitan
3 Orang Tewas dalam Penembakan di Kafe di Cengkareng, Jakarta Barat

3 Orang Tewas dalam Penembakan di Kafe di Cengkareng, Jakarta Barat

Megapolitan
Peringatan IDI Usai 10 Nakes Puskesmas Jombang Terpapar Covid-19 meski Sudah Divaksinasi...

Peringatan IDI Usai 10 Nakes Puskesmas Jombang Terpapar Covid-19 meski Sudah Divaksinasi...

Megapolitan
Cerita Pemerintah Hindia Belanda Habiskan Jutaan Gulden, tetapi Tak Bisa Atasi Banjir Jakarta

Cerita Pemerintah Hindia Belanda Habiskan Jutaan Gulden, tetapi Tak Bisa Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Rumah Kontrakan 4 Pintu di Pulogadung Ludes Terbakar Kamis

Rumah Kontrakan 4 Pintu di Pulogadung Ludes Terbakar Kamis

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Tenaga Pendidik: Persiapan Belajar Tatap Muka dan Target 5 Juta Guru

Vaksinasi Covid-19 untuk Tenaga Pendidik: Persiapan Belajar Tatap Muka dan Target 5 Juta Guru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X