Temui DPRD DKI, Pengusaha Mengadu Resah dengan Rencana Penataan Jalan Sabang

Kompas.com - 15/01/2020, 15:46 WIB
Sejumlah pengusaha dari paguyuban pengusaha Jalan Sabang mengadu ke DPRD DKI terkait rencana penataan kawasan Sabang. Audiensi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISejumlah pengusaha dari paguyuban pengusaha Jalan Sabang mengadu ke DPRD DKI terkait rencana penataan kawasan Sabang. Audiensi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengusaha yang berasal dari Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang (PPS) mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terkait adanya rencana revitalisasi dan penataan Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

Sekitar 20 pengusaha Jalan Sabang bertemu dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Azis, Anggota Komisi B DPRD DKI Farazandi Fidinansyah, Anggota Komisi C DPRD DKI Cinta Mega, dan Anggota Komisi E DPRD DKI Wa Ode Herlina.

Hadir pula Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi dan jajarannya.

Ketua PPS Ganefo Dewi Sutan menyebutkan saat ini ada sekitar 50 pengusaha yang tergabung dalam PPS tidak setuju dengan rencana penataan itu.

"DPS didirikan 27 Desember 2019. Didirikan karena ada permasalahan yang akan kita bahas. Ada 50 pengusaha yang tidak setuju dengan peraturan yang akan dibuat," ucap Ganefo dalam audiensi bersama DPRD di lantai 9, Gedung DPRD DKI, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Kembalikan Sabang ke Era 70-an, Pemprov DKI Tetap Izinkan PKL Jualan

Selanjutnya, anggota Tim Kuasa Hukum PPS Nasyat mengatakan, tujuan kedatangan sejumlah pengusaha ini karena merasa keberatan dengan adanya rencana penataan kawasan tersebut.

Apalagi sejumlah rencana itu dirasa bisa merugikan para pengusaha yang sudah mendirikan usaha dari tahun 1958.

"Pertama rencana tersebut tidak transparan karena sosialisasi tanggal 19 Desember 2019 sedangkan undangan 18 Desember dari kelurahan 2019. Dari paguyuban hanya sedikit yang menerima undangan. Kalau pun ada waktunya mepet kok mepet sekali," kata dia.

Saat sosialisasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat pengusaha yang hadir pun mayoritas adalah pedagang kaki lima (PKL) dan bukanlah pedagang atau pengusaha asli Jalan Sabang.

Menurut Nasyat, hal lain yang terasa janggal dari rencana ini adalah karena program tersebut sudah di dibahas dalam musrenbang kelurahan tahun 2018 namun pengusaha baru mengetahui saat sudah akhir 2019.

Baca juga: Kawasan Sabang akan Dikembalikan Jadi Tempat Nongkrong Era 70-an

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Megapolitan
Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Megapolitan
Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Megapolitan
Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Megapolitan
Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

Megapolitan
Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

Megapolitan
Penumpang Tanpa Masker Akan Dilarang Masuk Stasiun dan Gunakan MRT

Penumpang Tanpa Masker Akan Dilarang Masuk Stasiun dan Gunakan MRT

Megapolitan
17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

Megapolitan
Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Megapolitan
Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Megapolitan
Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Megapolitan
Akan Tawuran Saat Warga Lain Diam di Rumah, 4 Pemuda Ditangkap

Akan Tawuran Saat Warga Lain Diam di Rumah, 4 Pemuda Ditangkap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X