F-PKS DPRD DKI Tolak Wacana Pembentukan Pansus Banjir karena Dinilai Politis
Tampilan banjir Jakarta di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020).JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suhaimi menyatakan bahwa fraksinya menolak wacana pembentukan panitia khusus (pansus) banjir.
PKS khawatir bahwa pembentukan pansus bermuatan politik dibandingkan mencari solusi banjir.
"Kita enggak dukung. Karena itu nanti menurut saya lebih dominan ke masalah politisnya nanti," ucap Suhaimi saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2020).
Baca juga: Disetujui 7 Fraksi, Pansus Banjir DPRD DKI Akan Tetap Diajukan
Ia mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah penanggulangan masalah banjir di Ibu Kota. Namun, cara mencari solusi banjir tak harus melalui pansus.
Menurut dia, ada cara lain, yakni membahas masalah banjir dengan melibatkan para ahli dan peran masyarakat.
"Kita dukung penyelesaian banjir. (Melibatkan) para ahli, masyarakat, terlibat langsung. Saya lihat di masyarakat, kepeduliannya luar biasa," ujarnya.
Baca juga: Tak Setuju Wacana Pansus Banjir, F-Gerindra DPRD DKI: Itu Genit-genit Saja, Politik
Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta tetap sepakat untuk membentuk panitia khusus (pansus) banjir.
Tujuh fraksi tersebut yakni Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.
Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik tak menyetujui adanya pansus banjir tersebut karena menurutnya terkesan lebay.
"Enggaklah. Lebay, sekarang jangan nyari kesalahan. Justru yang harus didorong adalah bagaimana penanganan pasca-banjir," ucap Taufik saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2020).
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
