Rencana Penataan Kawasan Sabang Terbentur Penolakan Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan mengembalikan kawasan Sabang, Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, jadi tempat nongkrong bernuansa tahun 1970-an.

Berbagai penataan akan dilakukan untuk menunjang kawasan Sabang sebagai salah satu pusat kuliner.

"Dulu kan Jalan Sabang itu terkenal memang tempat nongkrong tahun-tahun 70an, 80-an, ya kami hidupkan lagi, tapi sesuai dengan gaya yang lebih kekinian, milenial," ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia, Rabu (15/1/2020).

Menurut Cucu, Sabang tidak hanya akan menjadi pusat kuliner. Kawasan itu juga akan menjadi objek wisata, tempat berkumpulnya warga.

Baca juga: Konsep Penataan Kawasan Sabang, Parkir Paralel hingga Revitalisasi Trotoar

"Itu nanti bisa jadi objek wisata. Itu leading sector-nya bukan kami, tapi Dinas Bina Marga," kata Cucu.

Revitalisasi trotoar

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengemukakan, trotoar di kawasan Sabang awalnya akan direvitalisasi pada 2020 ini.

Namun, revitalisasi ditunda karena Dinas Bina Marga masih fokus merevitalisasi trotoar di kawasan terintegrasi antarmoda.

"(Sabang) memang mau KSD (kegiatan strategis daerah) kuliner pariwisata, sekaligus revitalisasi dari Sabang sampai Kebon Sirih, mungkin tahun depan, 2021," ucap Hari saat dihubungi terpisah.

Dalam draf konsep yang diperoleh Kompas.com, ada beberapa hal yang akan direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta di kawasan itu.

Untuk bagian peningkatan infrakstruktur, Pemprov DKI Jakarta akan memperlebar dan mempercantik trotoar.

Slot parkir akan dibuat secara paralel atau berjajar. Gorong-gorong akan dinormalisasi.

Kawasan Sabang juga akan dihijaukan dengan pohon dan bunga. Pemprov juga berencana melalukan penguatan organisasi dan SDM asosiasi PKL.

Untuk penataan PKL, Pemprov DKI Jakarta memiliki konsep buat siang dan malam. Pada siang hari, Jalan Sabang akan dibebaskan dari PKL. PKL akan dipindah ke JP 9 Kampung Lima dan JP 06 di Jalan Kebon Sirih.

Alsadad Rudi Sejumlah kendaraan yang berhenti melewati garis pembatas, di perempatan Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Selain membuat pejalan kaki kesulitan menyebrang, perilaku seperti ini juga menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jakarta. Gambar diambil pada Minggu (7/9/2014).

Pada malam hari, sisi kanan Jalan Sabang akan dijadikan area parkir. 

Pada siang hari arus lalu lintas dibuat sistem satu arah dengan parkir paralel.

Pada malam hari akan diberlakukan sistem satu arah dan satu lajur untuk kuliner kaki lima.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan, meski ada revitalisasi trotoar, trotoar di tempat itu tidak bisa dilebarkan hingga 6 meter.

Baca juga: Dibanding Kawasan Sabang, Wakil Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Tempatkan PKL di Thamrin 10

"Nah kami tidak mungkin bikin trotoar lagi seperti di Kramat atau di Senen yang dilebarin 5 meter 6 meter, itu kalau sudah terjadi enggak mungkin mobil parkir," kata Irwandi, Rabu.

Konsep itu belum tentu dipakai seluruhnya untuk penataan kawasan kuliner jadul tersebut.

"Konsep dari konsultan gitu, ini kan ditender di konsultan. Nah ini kan user kita belum tentu langsung pakai 100 persen," ujar dia.

Diprotes pengusaha

Namun rencana itu mendapat protes dari pengusaha yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang (PPS).

Para pengusaha yang resah lalu mengadu ke DPRD DKI. Ketua PPS Ganefo Dewi Sutan menyebutkan, saat ini ada sekitar 50 pengusaha yang tergabung dalam PPS tidak setuju dengan rencana penataan itu.

"DPS didirikan 27 Desember 2019. Didirikan karena ada permasalahan yang akan kami bahas. Ada 50 pengusaha yang tidak setuju dengan peraturan yang akan dibuat," ucap Ganefo saat bertemu anggota DPRD di lantai 9, Gedung DPRD DKI, Rabu.

Anggota tim kuasa hukum PPS Nasyat mengatakan, sejumlah rencana itu bisa merugikan para pengusaha yang sudah mendirikan usaha dari tahun 1958 di Sabang.

"Pertama rencana tersebut tidak transparan karena sosialisasi tanggal 19 Desember 2019 sedangkan undangan 18 Desember dari kelurahan 2019. Dari paguyuban hanya sedikit yang menerima undangan. Kalau pun ada waktunya mepet kok, mepet sekali," kata dia.

Saat sosialisasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat, pengusaha yang hadir mayoritas PKL, bukan pedagang atau pengusaha asli Jalan Sabang.

Menurut Nasyat, hal lain yang terasa janggal dari rencana itu adalah karena program tersebut sudah di dibahas dalam musrenbang kelurahan tahun 2018 tetapi pengusaha baru mengetahui di akhir 2019.

"Apabila sudah digulirkan dari 2019 kenapa kami tidak dilibatkan? Kami justru tahunya 19 Desember 2019. Pemkot Jakpus tidak transparan," ujar dia.

Jika penataan kawasan Sabang jadi dikerjakan termasuk revitalisasi trotoar yang akan dilebarkan, pengusaha berpendapat bahwa konsumen akan semakin sulit mencari tempat parkir.

Hal itu akan berdampak pada jumlah pengunjung yang akan menurun.

"Lalu tidak memaparkan juga analisis lalu lintasnya. Jalan Sabang itu satu arah, premis yang dibangun karena lalin macet. Lalu sekarang mau dilebarkan trotoar, apa akan tidak macet. Lalu kajian dan analisis macet tidak ada, tidak dipaparkan dalam kajian," ucap Nasyat.

Pemkot Jakpus sebut baru rencana

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menenangkan para pengusaha dengan mengatakan bahwa hal tersebut baru sebatas rencana. Rencana itu bisa saja dilaksanakan tetapi bisa juga tidak.

"Jadi sama-sama kita ketahui ini sebenarnya baru rencana. Rencana itu kalau kata orang Betawi bisa iya bisa enggak. Kami menampung aspirasi warga apa sih masukkannya. Kami menampung, ini belum dibungkus," kata dia.

Irwandi mengungkapkan bahwa tender yang disebutkan para pengusaha tersebut bukanlah tender pengerjaan proyek melainkan hanya kajian. Saat ini masih pembahasan konsep mengenai penataan kawasan itu.

"Ini masih konsep. Konsepnya perlu perbaikan nanti masukkan dari Bapak Ibu semua. Ini tidak perlu dikhawatirkan. Tidak mungkin kami menelantarkan pengusaha, kan binaan kita juga," tambah dia.

Ia berjanji tidak akan membuat para pengusaha rugi jika kawasan Sabang jadi direvitalisasi.