Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Populi Center: Naturalisasi Era Anies atau Normalisasi Era Ahok, Mana yang Lebih Diterima Masyarakat?

Kompas.com - 16/01/2020, 10:06 WIB
Bonfilio Mahendra Wahanaputra Ladjar,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Populi Center merilis hasil survei terkait kebijakan penanggulangan banjir yang dilakukan di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Berdasarkan survei, masyarakat DKI Jakarta cenderung memilih program penanggulangan banjir di era Anies.

Peneliti Populi Center, Jefri Ardiansyah mengatakan, dalam survei tersebut, responden ditanya program apa yang tepat untuk tangani banjir, apakah normalisasi era Ahok atau naturalisasi era Anies.

"Hasilnya, sebanyak 52 persen responden setuju kebijakan naturalisasi era Anies lebih baik ketimbang normalisasi era Ahok yang hanya dipilih 37 persen. 5 persen tidak mengerti, 1,7 persen menolak untuk menjawab, dan sisanya 4,3 persen memilih tidak tahu," kata Jefri di kantor Populi Center, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Cegah Banjir saat Musim Hujan, Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Memperlebar Sungai

Pertanyaan soal naturalisasi dan normalisasi pun diperdalam kepada responden.

Saat mereka dijabarkan konsep naturalisasi dan normalisasi tanpa embel-embel nama Ahok dan Anies, mayoritas responden lebih memilih penjelasan dari konsep normalisasi.

Dari pertanyaan yang disebutkan, dijelaskan bahwa konsep normalisasi yakni melakukan pelebaran sungai dan betonisasi dengan penggusuran lebih rendah. Cara ini disetujui 50,7 persen responden.

Sementara konsep naturalisasi yang dijelaskan yaitu melakukan pelebaran sungai dan penanaman pohon dengan risiko penggusuran lebih tinggi. Cara ini disetujui 35,7 persen responden.

Sisanya, 6 persen responden tidak mengerti pertanyaan, 1,3 persen menolak menjawab pertanyaan, dan 6,3 persen tidak tahu.

"Ketika ada nama Anies, orang akan pilih program Anies. Tapi, ketika nama gubernur dihilangkan dengan esensi pertanyaan yang sama, ternyata masyarakat lebih memilih program normalisasi Ahok karena praktis jumlah lahan yang digusur lebuh sedikit dan tidak mengancam masyarakat yang tinggal di sekitar sungai," kata Jefri.

Berdasar hasil survei tersebut, Jefri tak memungkiri bahwa sampai saat ini masih terjadi polarisasi penduduk di masyarakat.

Baca juga: Pelebaran Ciliwung Tahun 2020 Pakai Konsep Normalisasi

Survei ini dilakukan pada September hingga awal Oktober 2019 dengan metode eksperimental.

Sebanyak 300 orang menjadi responden dalam survei tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dirjen Hubla Imbau Wisatawan yang Hendak Berlayar ke Kepulauan Seribu Pastikan Keamanan Kapal

Dirjen Hubla Imbau Wisatawan yang Hendak Berlayar ke Kepulauan Seribu Pastikan Keamanan Kapal

Megapolitan
Kisah Agus, Lansia Pengangkut Sampah yang Hanya Terima Rp 500 dari Satu Rumah Setiap Harinya

Kisah Agus, Lansia Pengangkut Sampah yang Hanya Terima Rp 500 dari Satu Rumah Setiap Harinya

Megapolitan
Caleg PKS di Aceh Tamiang yang Terlibat Kasus Narkoba Berstatus Buronan sejak Maret 2024

Caleg PKS di Aceh Tamiang yang Terlibat Kasus Narkoba Berstatus Buronan sejak Maret 2024

Megapolitan
Jalani Rehabilitasi, Tiga ASN Ternate Tak Ditahan meski Jadi Tersangka Kasus Narkoba

Jalani Rehabilitasi, Tiga ASN Ternate Tak Ditahan meski Jadi Tersangka Kasus Narkoba

Megapolitan
Cegah Kecelakaan Kapal, Dirjen Hubla Kemenhub Minta Nakhoda Tak Nekat Berlayar jika Cuaca Buruk

Cegah Kecelakaan Kapal, Dirjen Hubla Kemenhub Minta Nakhoda Tak Nekat Berlayar jika Cuaca Buruk

Megapolitan
Demo Tolak UU Penyiaran, Massa Berkumpul di Depan Gedung DPR

Demo Tolak UU Penyiaran, Massa Berkumpul di Depan Gedung DPR

Megapolitan
Kemenhub Tak Akan Keluarkan Izin Kapal Berlayar jika Cuaca Buruk

Kemenhub Tak Akan Keluarkan Izin Kapal Berlayar jika Cuaca Buruk

Megapolitan
Caleg PKS di Aceh yang Terlibat Kasus Narkoba Ditangkap Saat Berbelanja Baju

Caleg PKS di Aceh yang Terlibat Kasus Narkoba Ditangkap Saat Berbelanja Baju

Megapolitan
Berawal dari Kunjungan ke PAN, Supian Suri Dilaporkan ke Bawaslu Diduga Melanggar Netralitas ASN

Berawal dari Kunjungan ke PAN, Supian Suri Dilaporkan ke Bawaslu Diduga Melanggar Netralitas ASN

Megapolitan
296 Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Kawal Unjuk Rasa Revisi UU Penyiaran di DPR

296 Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Kawal Unjuk Rasa Revisi UU Penyiaran di DPR

Megapolitan
Wacana Kaesang Maju Pilkada Bekasi: Diusulkan Relawan Prabowo-Gibran, Dipertimbangkan PSI

Wacana Kaesang Maju Pilkada Bekasi: Diusulkan Relawan Prabowo-Gibran, Dipertimbangkan PSI

Megapolitan
Hari Ini, Tim Kuasa Hukum 'Vina Cirebon' Akan Datangi Kantor Komnas HAM

Hari Ini, Tim Kuasa Hukum "Vina Cirebon" Akan Datangi Kantor Komnas HAM

Megapolitan
AJI Jakarta, PWI, dan Organisasi Pers Berunjuk Rasa di DPR Hari Ini, Tuntut Revisi UU Penyiaran Dihentikan

AJI Jakarta, PWI, dan Organisasi Pers Berunjuk Rasa di DPR Hari Ini, Tuntut Revisi UU Penyiaran Dihentikan

Megapolitan
Jangan Marjinalkan Warga Kampung Bayam Berulang Kali...

Jangan Marjinalkan Warga Kampung Bayam Berulang Kali...

Megapolitan
Janji Jakpro Beri Pekerjaan ke Warga Kampung Susun Bayam yang Mau Tinggalkan Rusun...

Janji Jakpro Beri Pekerjaan ke Warga Kampung Susun Bayam yang Mau Tinggalkan Rusun...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com