Survei Populi Center: Naturalisasi Era Anies atau Normalisasi Era Ahok, Mana yang Lebih Diterima Masyarakat?

Kompas.com - 16/01/2020, 10:06 WIB
Rilis survei Populi Center di Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (15/1/2020) KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJARRilis survei Populi Center di Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (15/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Populi Center merilis hasil survei terkait kebijakan penanggulangan banjir yang dilakukan di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan di era Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok).

Berdasarkan survei, masyarakat DKI Jakarta cenderung memilih program penanggulangan banjir di era Anies.

Peneliti Populi Center, Jefri Ardiansyah mengatakan, dalam survei tersebut, responden ditanya program apa yang tepat untuk tangani banjir, apakah normalisasi era Ahok atau naturalisasi era Anies.

"Hasilnya, sebanyak 52 persen responden setuju kebijakan naturalisasi era Anies lebih baik ketimbang normalisasi era Ahok yang hanya dipilih 37 persen. 5 persen tidak mengerti, 1,7 persen menolak untuk menjawab, dan sisanya 4,3 persen memilih tidak tahu," kata Jefri di kantor Populi Center, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Cegah Banjir saat Musim Hujan, Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Memperlebar Sungai

Pertanyaan soal naturalisasi dan normalisasi pun diperdalam kepada responden.

Saat mereka dijabarkan konsep naturalisasi dan normalisasi tanpa embel-embel nama Ahok dan Anies, mayoritas responden lebih memilih penjelasan dari konsep normalisasi.

Dari pertanyaan yang disebutkan, dijelaskan bahwa konsep normalisasi yakni melakukan pelebaran sungai dan betonisasi dengan penggusuran lebih rendah. Cara ini disetujui 50,7 persen responden.

Sementara konsep naturalisasi yang dijelaskan yaitu melakukan pelebaran sungai dan penanaman pohon dengan risiko penggusuran lebih tinggi. Cara ini disetujui 35,7 persen responden.

Sisanya, 6 persen responden tidak mengerti pertanyaan, 1,3 persen menolak menjawab pertanyaan, dan 6,3 persen tidak tahu.

"Ketika ada nama Anies, orang akan pilih program Anies. Tapi, ketika nama gubernur dihilangkan dengan esensi pertanyaan yang sama, ternyata masyarakat lebih memilih program normalisasi Ahok karena praktis jumlah lahan yang digusur lebuh sedikit dan tidak mengancam masyarakat yang tinggal di sekitar sungai," kata Jefri.

Berdasar hasil survei tersebut, Jefri tak memungkiri bahwa sampai saat ini masih terjadi polarisasi penduduk di masyarakat.

Baca juga: Pelebaran Ciliwung Tahun 2020 Pakai Konsep Normalisasi

Survei ini dilakukan pada September hingga awal Oktober 2019 dengan metode eksperimental.

Sebanyak 300 orang menjadi responden dalam survei tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.732 Pengendara Motor Melanggar Rambu Lalu Lintas dan Terekam ETLE

1.732 Pengendara Motor Melanggar Rambu Lalu Lintas dan Terekam ETLE

Megapolitan
Soal Voting Terbuka untuk Pilih Wagub DKI, F-Gerindra Sebut Anies Pernah Inginkan Itu

Soal Voting Terbuka untuk Pilih Wagub DKI, F-Gerindra Sebut Anies Pernah Inginkan Itu

Megapolitan
Anies Sebut Bank DKI Berkontribusi Besar dalam Penerapan MRT hingga LRT Jakarta

Anies Sebut Bank DKI Berkontribusi Besar dalam Penerapan MRT hingga LRT Jakarta

Megapolitan
Sandiaga Uno Berharap Tidak Ada Muatan Kepentingan dalam Pemilihan Wagub DKI

Sandiaga Uno Berharap Tidak Ada Muatan Kepentingan dalam Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Tukang Ojek Pangkalan yang Peras Penumpang hingga Ratusan Ribu Menyesali Perbuatannya

Tukang Ojek Pangkalan yang Peras Penumpang hingga Ratusan Ribu Menyesali Perbuatannya

Megapolitan
DPRD Bakal Libatkan KPK dalam Pemilihan Wagub DKI untuk Hilangkan Sentimen Politik Uang

DPRD Bakal Libatkan KPK dalam Pemilihan Wagub DKI untuk Hilangkan Sentimen Politik Uang

Megapolitan
Sandiaga Wanti-wanti Jangan Sampai Sirkuit Formula E Rusak Cagar Budaya Monas

Sandiaga Wanti-wanti Jangan Sampai Sirkuit Formula E Rusak Cagar Budaya Monas

Megapolitan
Kronologi Tiga Penumpang Ojek Pangkalan Terminal Kalideres Ditembak Tarif Rp 750.000

Kronologi Tiga Penumpang Ojek Pangkalan Terminal Kalideres Ditembak Tarif Rp 750.000

Megapolitan
Hanya Uji Coba, Aspal Sirkuit Formula E di Monas Bakal Dibongkar Lagi

Hanya Uji Coba, Aspal Sirkuit Formula E di Monas Bakal Dibongkar Lagi

Megapolitan
Sandiaga Sebut Kurangnya Sosialisasi Bikin Perpecahan Pandangan Formula E

Sandiaga Sebut Kurangnya Sosialisasi Bikin Perpecahan Pandangan Formula E

Megapolitan
Sebelum Bepergian dengan Ojek Pangkalan, Pastikan Hal Ini agar Tak Menyesal

Sebelum Bepergian dengan Ojek Pangkalan, Pastikan Hal Ini agar Tak Menyesal

Megapolitan
Bakal Sirkuit Balap Formula E di Monas Masuk Tahap Pengaspalan

Bakal Sirkuit Balap Formula E di Monas Masuk Tahap Pengaspalan

Megapolitan
Sandaga Uno Ajak Milenial Bikin Film untuk Majukan Ekonomi Kreatif

Sandaga Uno Ajak Milenial Bikin Film untuk Majukan Ekonomi Kreatif

Megapolitan
Tarif Ojek Malam Mahal, Pengemudi yang Beroperasi Siang Sepi Penumpang

Tarif Ojek Malam Mahal, Pengemudi yang Beroperasi Siang Sepi Penumpang

Megapolitan
Fraksi Demokrat Ajukan Diri untuk Jadi Ketua Panitia Pemilihan Wagub DKI

Fraksi Demokrat Ajukan Diri untuk Jadi Ketua Panitia Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X