Survei Populi Center: Naturalisasi Era Anies atau Normalisasi Era Ahok, Mana yang Lebih Diterima Masyarakat?

Kompas.com - 16/01/2020, 10:06 WIB
Rilis survei Populi Center di Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (15/1/2020) KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJARRilis survei Populi Center di Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (15/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Populi Center merilis hasil survei terkait kebijakan penanggulangan banjir yang dilakukan di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan di era Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok).

Berdasarkan survei, masyarakat DKI Jakarta cenderung memilih program penanggulangan banjir di era Anies.

Peneliti Populi Center, Jefri Ardiansyah mengatakan, dalam survei tersebut, responden ditanya program apa yang tepat untuk tangani banjir, apakah normalisasi era Ahok atau naturalisasi era Anies.

"Hasilnya, sebanyak 52 persen responden setuju kebijakan naturalisasi era Anies lebih baik ketimbang normalisasi era Ahok yang hanya dipilih 37 persen. 5 persen tidak mengerti, 1,7 persen menolak untuk menjawab, dan sisanya 4,3 persen memilih tidak tahu," kata Jefri di kantor Populi Center, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Cegah Banjir saat Musim Hujan, Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Memperlebar Sungai

Pertanyaan soal naturalisasi dan normalisasi pun diperdalam kepada responden.

Saat mereka dijabarkan konsep naturalisasi dan normalisasi tanpa embel-embel nama Ahok dan Anies, mayoritas responden lebih memilih penjelasan dari konsep normalisasi.

Dari pertanyaan yang disebutkan, dijelaskan bahwa konsep normalisasi yakni melakukan pelebaran sungai dan betonisasi dengan penggusuran lebih rendah. Cara ini disetujui 50,7 persen responden.

Sementara konsep naturalisasi yang dijelaskan yaitu melakukan pelebaran sungai dan penanaman pohon dengan risiko penggusuran lebih tinggi. Cara ini disetujui 35,7 persen responden.

Sisanya, 6 persen responden tidak mengerti pertanyaan, 1,3 persen menolak menjawab pertanyaan, dan 6,3 persen tidak tahu.

"Ketika ada nama Anies, orang akan pilih program Anies. Tapi, ketika nama gubernur dihilangkan dengan esensi pertanyaan yang sama, ternyata masyarakat lebih memilih program normalisasi Ahok karena praktis jumlah lahan yang digusur lebuh sedikit dan tidak mengancam masyarakat yang tinggal di sekitar sungai," kata Jefri.

Berdasar hasil survei tersebut, Jefri tak memungkiri bahwa sampai saat ini masih terjadi polarisasi penduduk di masyarakat.

Baca juga: Pelebaran Ciliwung Tahun 2020 Pakai Konsep Normalisasi

Survei ini dilakukan pada September hingga awal Oktober 2019 dengan metode eksperimental.

Sebanyak 300 orang menjadi responden dalam survei tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sopir Taksi Online Ditemukan Tergeletak di Jalanan dengan Luka di Leher

Sopir Taksi Online Ditemukan Tergeletak di Jalanan dengan Luka di Leher

Megapolitan
Sejak Juni, AirNav Catat Peningkatan Pergerakan Pesawat 2 Kali Lipat

Sejak Juni, AirNav Catat Peningkatan Pergerakan Pesawat 2 Kali Lipat

Megapolitan
Razia Indekost dan Kontrakan, Satpol PP Tangsel Jaring 5 Pasangan Bukan Suami Istri

Razia Indekost dan Kontrakan, Satpol PP Tangsel Jaring 5 Pasangan Bukan Suami Istri

Megapolitan
Tolak Reklamasi Ancol, Forum Nelayan: Kami Akan Melawan!

Tolak Reklamasi Ancol, Forum Nelayan: Kami Akan Melawan!

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Survei Sebut 77 Persen Warga Jakarta Yakin Tak Kena Covid-19 | Ledakan di Menteng

[POPULER JABODETABEK] Survei Sebut 77 Persen Warga Jakarta Yakin Tak Kena Covid-19 | Ledakan di Menteng

Megapolitan
Diterima PPDB Jakarta, Segera Lapor Diri hingga Pukul 16.00 WIB

Diterima PPDB Jakarta, Segera Lapor Diri hingga Pukul 16.00 WIB

Megapolitan
Diterima PPDB Kota Bekasi, Begini Cara Daftar Ulang ke Sekolah Tujuan secara Online

Diterima PPDB Kota Bekasi, Begini Cara Daftar Ulang ke Sekolah Tujuan secara Online

Megapolitan
UPDATE 5 Juli: Total 285 Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

UPDATE 5 Juli: Total 285 Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Senin Pagi, Antrean Penumpang KRL Kembali Mengular di Stasiun Bogor

Senin Pagi, Antrean Penumpang KRL Kembali Mengular di Stasiun Bogor

Megapolitan
Senin, Transjakarta Uji Coba Bus Listrik Balai Kota-Blok M

Senin, Transjakarta Uji Coba Bus Listrik Balai Kota-Blok M

Megapolitan
Fakta Kebijakan ASN DKI Awasi Pasar, Tak Dapat Insentif hingga Dikritik Anggota DPRD

Fakta Kebijakan ASN DKI Awasi Pasar, Tak Dapat Insentif hingga Dikritik Anggota DPRD

Megapolitan
Data Ikappi, 217 Pedagang di 37 Pasar Jakarta Positif Covid-19

Data Ikappi, 217 Pedagang di 37 Pasar Jakarta Positif Covid-19

Megapolitan
Senin, Polisi Kembali Gelar Rekontruksi Kasus John Kei

Senin, Polisi Kembali Gelar Rekontruksi Kasus John Kei

Megapolitan
250 ASN DKI Awasi 23 Pasar di Jakut Mulai Senin Ini, Berikut Daftarnya

250 ASN DKI Awasi 23 Pasar di Jakut Mulai Senin Ini, Berikut Daftarnya

Megapolitan
UPDATE 5 Juli: Zona Merah Covid-19 di Depok Tersebar di 14 Kelurahan

UPDATE 5 Juli: Zona Merah Covid-19 di Depok Tersebar di 14 Kelurahan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X