Survei Populi Center: Naturalisasi Era Anies atau Normalisasi Era Ahok, Mana yang Lebih Diterima Masyarakat?

Kompas.com - 16/01/2020, 10:06 WIB
Rilis survei Populi Center di Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (15/1/2020) KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJARRilis survei Populi Center di Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (15/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Populi Center merilis hasil survei terkait kebijakan penanggulangan banjir yang dilakukan di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Berdasarkan survei, masyarakat DKI Jakarta cenderung memilih program penanggulangan banjir di era Anies.

Peneliti Populi Center, Jefri Ardiansyah mengatakan, dalam survei tersebut, responden ditanya program apa yang tepat untuk tangani banjir, apakah normalisasi era Ahok atau naturalisasi era Anies.

"Hasilnya, sebanyak 52 persen responden setuju kebijakan naturalisasi era Anies lebih baik ketimbang normalisasi era Ahok yang hanya dipilih 37 persen. 5 persen tidak mengerti, 1,7 persen menolak untuk menjawab, dan sisanya 4,3 persen memilih tidak tahu," kata Jefri di kantor Populi Center, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Cegah Banjir saat Musim Hujan, Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Memperlebar Sungai

Pertanyaan soal naturalisasi dan normalisasi pun diperdalam kepada responden.

Saat mereka dijabarkan konsep naturalisasi dan normalisasi tanpa embel-embel nama Ahok dan Anies, mayoritas responden lebih memilih penjelasan dari konsep normalisasi.

Dari pertanyaan yang disebutkan, dijelaskan bahwa konsep normalisasi yakni melakukan pelebaran sungai dan betonisasi dengan penggusuran lebih rendah. Cara ini disetujui 50,7 persen responden.

Sementara konsep naturalisasi yang dijelaskan yaitu melakukan pelebaran sungai dan penanaman pohon dengan risiko penggusuran lebih tinggi. Cara ini disetujui 35,7 persen responden.

Sisanya, 6 persen responden tidak mengerti pertanyaan, 1,3 persen menolak menjawab pertanyaan, dan 6,3 persen tidak tahu.

"Ketika ada nama Anies, orang akan pilih program Anies. Tapi, ketika nama gubernur dihilangkan dengan esensi pertanyaan yang sama, ternyata masyarakat lebih memilih program normalisasi Ahok karena praktis jumlah lahan yang digusur lebuh sedikit dan tidak mengancam masyarakat yang tinggal di sekitar sungai," kata Jefri.

Berdasar hasil survei tersebut, Jefri tak memungkiri bahwa sampai saat ini masih terjadi polarisasi penduduk di masyarakat.

Baca juga: Pelebaran Ciliwung Tahun 2020 Pakai Konsep Normalisasi

Survei ini dilakukan pada September hingga awal Oktober 2019 dengan metode eksperimental.

Sebanyak 300 orang menjadi responden dalam survei tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begal di Bawah Umur Diduga Berkomplot dengan Pembegal Tentara di Bekasi

Begal di Bawah Umur Diduga Berkomplot dengan Pembegal Tentara di Bekasi

Megapolitan
BMKG: Jakarta Diprediksi Hujan dengan Intensitas Bervariasi

BMKG: Jakarta Diprediksi Hujan dengan Intensitas Bervariasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Muncul King of The King di Tangerang | Alasan Batalnya Donny Saragih Jadi Bos Transjakarta

[POPULER JABODETABEK] Muncul King of The King di Tangerang | Alasan Batalnya Donny Saragih Jadi Bos Transjakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan yang Peras Korbannya dengan Menuduh Curi Motor, Satu Orang Buron

Polisi Tangkap Komplotan yang Peras Korbannya dengan Menuduh Curi Motor, Satu Orang Buron

Megapolitan
Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ketua DPRD DKI Sindir Uji Kelayakan Pemprov DKI

Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ketua DPRD DKI Sindir Uji Kelayakan Pemprov DKI

Megapolitan
Terpeleset ke Waduk Giri Kencana, Bocah di Cilangkap Tewas Tenggelam

Terpeleset ke Waduk Giri Kencana, Bocah di Cilangkap Tewas Tenggelam

Megapolitan
Perempuan Muda Mau Lompat dari Atas JPO Antasari, Warga Ramai-ramai Menggagalkan

Perempuan Muda Mau Lompat dari Atas JPO Antasari, Warga Ramai-ramai Menggagalkan

Megapolitan
Hakim Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua

Hakim Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua

Megapolitan
Pakar: Beraksi Depan Bocah, Ekshibisionis Bisa Ditangkap Tanpa Laporan

Pakar: Beraksi Depan Bocah, Ekshibisionis Bisa Ditangkap Tanpa Laporan

Megapolitan
Muncul 'Raja' Baru King of The King, Klaim Kuasai Rp 60.000 T dan Akan Lantik Presiden di Dunia

Muncul 'Raja' Baru King of The King, Klaim Kuasai Rp 60.000 T dan Akan Lantik Presiden di Dunia

Megapolitan
Polemik Pengangkatan Dirut Transjakarta, Fraksi PSI Ingatkan Tim Seleksi Harus Independen

Polemik Pengangkatan Dirut Transjakarta, Fraksi PSI Ingatkan Tim Seleksi Harus Independen

Megapolitan
Bajing Loncat di Cilincing Incar Truk-Truk dari Luar Kota

Bajing Loncat di Cilincing Incar Truk-Truk dari Luar Kota

Megapolitan
Belum Punya Ruang Isolasi, RSU Tangsel Bakal Rujuk Pasien Suspect Virus Corona

Belum Punya Ruang Isolasi, RSU Tangsel Bakal Rujuk Pasien Suspect Virus Corona

Megapolitan
Ditinggal Meliput, Mobil TVOne Dibobol Maling di Duren Sawit

Ditinggal Meliput, Mobil TVOne Dibobol Maling di Duren Sawit

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Monas Bukan Milik Jakarta Sendiri, tapi Enggak Ada Koordinasinya

Ketua DPRD DKI: Monas Bukan Milik Jakarta Sendiri, tapi Enggak Ada Koordinasinya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X