Wali Kota Tangerang Curhat soal Pembangunan Tersendat karena Keterbatasan Lahan

TANGERANG, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah bercerita tentang banyak program Pemerintah Kota Tangerang yang tersendat karena lahan milik Pemkot sudah sangat terbatas.

Arief mengatakan, salah satu contoh keterbatasan lahan adalah ketika Pemkot Tangerang mengadakan acara yang membutuhkan area luas.

"Buat konser ya depan Puspem (Alun-alun kantor Wali Kota Tangerang), pameran depan Puspem, bikin ini depan Puspem. Coba dibayangin (serba depan Puspem)," kata dia saat ditemui Kompas.com di kantornya, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Ini Alasan Mengapa Pembangunan PLTSa Kota Tangerang Belum Ada Progres

Bahkan, Arief menilai lahan yang sempit menjadi salah satu penyebab Kota Tangerang tidak sehat dari sisi ekonomi, karena setiap kegiatan Pemkot Tangerang selalu diadakan di pusat kota.

"Ini makanya enggak sehat kotanya, karena semuanya tersentralistik," kata dia.

Arief mengatakan, Pemkot Tangerang kemudian mencoba membuat satu gerakan ekonomi dengan cara membuat festival Tangerang Expo yang akan dilakukan bergilir di 13 kecamatan Kota Tangerang.

"Makanya saya bilang Tangerang Expo itu geser, dulu di Karawaci, sekarang muter di tiap kecamatan, di-roadshow," kata dia.

Belum lagi terkait ribut-ribut soal lahan Pemerintah Kota Tangerang dengan Kementerian Hukum dan HAM, Arief tak ingin membahasnya lebih lanjut.

Baca juga: Berani Lawan Menkumham, Siapa Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah?

Dengan sedikitnya lahan tersebut, Arief juga tidak menutup kemungkinan adanya dampak ke masyarakat, seperti penggusuran dan penataan.

Untuk warga yang terdampak, Arief mengaku sudah menyiapkan rumah susun untuk tempat tinggal.

Dia juga meminta agar masyarakat tidak membuat bangunan permanen apabila tanah tersebut bukan merupakan tanah milik warga sendiri terutama lahan milik pemerintah.

"Masyarakat sering coba-coba (tempati lahan kosong), dah buat warung, kemudian ditembok, nggak diapa-apain lanjut lagi. Kalau sudah jadi permanen, digusur susah," kata dia.

Arief meminta masyarakat untuk mengerti hak dan kewajiban atas lahan agar potensi konflik di Kota Tangerang untuk pembangunan bisa diminimalisir.

"Namanya pembangunan pasti ada dampaknya. Kami, pemerintah, berusaha seminimal mungkin menghindari dampak itu," kata dia.