Jakarta Banjir, Pemprov DKI Sebut Banyak Pelanggaran Tata Ruang

Kompas.com - 21/01/2020, 06:34 WIB
Tampilan banjir Jakarta dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020). DOKUMENTASI BNPBTampilan banjir Jakarta dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto menyebut, banyak bangunan di Jakarta yang melanggar aturan rencana tata ruang DKI Jakarta.

Namun, Heru tidak bisa memastikan jumlah bangunan yang melanggar aturan tata ruang di Ibu Kota. Dia akan mengeceknya terlebih dahulu.

"Mohon maaf, coba kalau kita cek, dulu namanya di Jakarta itu semua daerahnya air, Rawasari, Rawabebek, semua, tapi jadi permukiman. Itu mau disalahkan?" ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Lantang Kritik Anies, Siapa Abu Janda dan Dewi Tanjung?


Saat ditanya mengenai kemungkinan Pemprov DKI mengembalikan zonasi yang dilanggar sesuai peruntukannya, Heru menyatakan aturan agraria tidak mengatur hal seperti itu.

Dibandingkan mencari kesalahan zonasi, lanjut Heru, Pemprov DKI lebih baik membuat kebijakan untuk mengatasi kondisi riil Ibu Kota untuk mencegah terjadinya bencana, seperti banjir.

"Kalau mencari salah benarnya, kan enggak menyelesaikan masalah. Kalau sudah tahu (permukaan tanah Jakarta) kita di bawah permukaan air, apa yang bisa kami lakukan, me-manage mengelola air," kata Heru.

Ribuan hektar area hijau, daerah tangkapan air, hutan lindung, dan hutan kota di Jakarta berubah menjadi mal, perkantoran, hingga apartemen.

Baca juga: 243 Korban Banjir Jakarta Gugat Gubernur Anies Ganti Rugi Rp 42 Miliar

Ketua Departemen Perencanaan Komunitas dan Regional Alabama Agricultural and Mechanical University, Amerika Serikat, Deden Rukmana menghimpun data-data pelanggaran rencana tata ruang DKI Jakarta tahun 1985-2005 itu dalam artikel yang diterbitkan pada February 2015.

Artikel itu berjudul "The Change and Transformation of Indonesian Spatial Planning after Soeharto's New Order Regime: The Case of the Jakarta Metropolitan Area."

Dalam artikelnya, Deden merinci, pelanggaran rencana tata ruang terjadi di Kelapa Gading, Pantai Kapuk, dan Sunter, Jakarta Utara; Senayan, Jakarta Selatan; dan Tomang, Jakarta Barat.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi membenarkan data pelanggaran rencana tata ruang yang ditulis dalam artikel Deden.

Tubagus berujar, pelanggaran itu terjadi karena kesalahan Pemprov DKI dan pelaku usaha yang mendirikan bangunan-bangunan di area yang tak seharusnya.

"Pemerintah di era itu menggampangkan urusan lingkungan hidup, dan yang menjadi korban adalah kita saat ini. Pemerintah sekarang pun upaya pemulihannya sangat lamban," kata Tubagus, kemarin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puluhan Ojol Datangi Polres Jaktim Minta Polisi Tindak Mata Elang

Puluhan Ojol Datangi Polres Jaktim Minta Polisi Tindak Mata Elang

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Tas Mencurigakan di Kembangan Berisi Buku hingga Kerupuk

Diperiksa Polisi, Tas Mencurigakan di Kembangan Berisi Buku hingga Kerupuk

Megapolitan
Dua Dosen Ditangkap Disangka Cemarkan Nama Baik Rektor Unima

Dua Dosen Ditangkap Disangka Cemarkan Nama Baik Rektor Unima

Megapolitan
Kronologi Keributan Kelompok Ojol dengan 2 Mata Elang di Rawamangun

Kronologi Keributan Kelompok Ojol dengan 2 Mata Elang di Rawamangun

Megapolitan
Polisi Periksa Tas Hitam Mencurigakan yang Tergeletak di Jalan Mawar Kembangan

Polisi Periksa Tas Hitam Mencurigakan yang Tergeletak di Jalan Mawar Kembangan

Megapolitan
Saksi: Seorang Pengemudi Ojol Terluka Sayat Saat Ribut dengan Mata Elang

Saksi: Seorang Pengemudi Ojol Terluka Sayat Saat Ribut dengan Mata Elang

Megapolitan
Kasus Pemukulan Kucing hingga Mati di Bekasi Berakhir Damai

Kasus Pemukulan Kucing hingga Mati di Bekasi Berakhir Damai

Megapolitan
Sidang Dugaan Kriminalisasi Sopir Taksi Online, Saksi Bantah Keterangan dalam BAP

Sidang Dugaan Kriminalisasi Sopir Taksi Online, Saksi Bantah Keterangan dalam BAP

Megapolitan
Polisi Anjurkan Sopir Taksi Online Ari Darmawan Serahkan Uang Jutaan Rupiah untuk Berdamai

Polisi Anjurkan Sopir Taksi Online Ari Darmawan Serahkan Uang Jutaan Rupiah untuk Berdamai

Megapolitan
BMKG: Wilayah Jabotabek Diprediksi Hujan Disertai Angin Kencang Malam Ini

BMKG: Wilayah Jabotabek Diprediksi Hujan Disertai Angin Kencang Malam Ini

Megapolitan
DPR Panggil Ketua DPRD DKI untuk Diskusi soal Revitalisasi TIM

DPR Panggil Ketua DPRD DKI untuk Diskusi soal Revitalisasi TIM

Megapolitan
Dipicu Masalah Kredit Motor, Mata Elang dan Pengemudi Ojol Ribut di Rawamangun

Dipicu Masalah Kredit Motor, Mata Elang dan Pengemudi Ojol Ribut di Rawamangun

Megapolitan
Pembuat Kosmetik Ilegal di Depok Racik Bahan Kimia Berdasar Pengalaman Kerja

Pembuat Kosmetik Ilegal di Depok Racik Bahan Kimia Berdasar Pengalaman Kerja

Megapolitan
Pemukul Kucing hingga Mati di Bekasi Tidak Ditahan

Pemukul Kucing hingga Mati di Bekasi Tidak Ditahan

Megapolitan
Kosmetik Ilegal Produksi di Depok Diedarkan ke Dokter Kulit hingga Klinik Kecantikan di Jakarta

Kosmetik Ilegal Produksi di Depok Diedarkan ke Dokter Kulit hingga Klinik Kecantikan di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X