Jakarta Banjir, Pemprov DKI Sebut Banyak Pelanggaran Tata Ruang

Kompas.com - 21/01/2020, 06:34 WIB
Tampilan banjir Jakarta dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020). DOKUMENTASI BNPBTampilan banjir Jakarta dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto menyebut, banyak bangunan di Jakarta yang melanggar aturan rencana tata ruang DKI Jakarta.

Namun, Heru tidak bisa memastikan jumlah bangunan yang melanggar aturan tata ruang di Ibu Kota. Dia akan mengeceknya terlebih dahulu.

"Mohon maaf, coba kalau kita cek, dulu namanya di Jakarta itu semua daerahnya air, Rawasari, Rawabebek, semua, tapi jadi permukiman. Itu mau disalahkan?" ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Lantang Kritik Anies, Siapa Abu Janda dan Dewi Tanjung?

Saat ditanya mengenai kemungkinan Pemprov DKI mengembalikan zonasi yang dilanggar sesuai peruntukannya, Heru menyatakan aturan agraria tidak mengatur hal seperti itu.

Dibandingkan mencari kesalahan zonasi, lanjut Heru, Pemprov DKI lebih baik membuat kebijakan untuk mengatasi kondisi riil Ibu Kota untuk mencegah terjadinya bencana, seperti banjir.

"Kalau mencari salah benarnya, kan enggak menyelesaikan masalah. Kalau sudah tahu (permukaan tanah Jakarta) kita di bawah permukaan air, apa yang bisa kami lakukan, me-manage mengelola air," kata Heru.

Ribuan hektar area hijau, daerah tangkapan air, hutan lindung, dan hutan kota di Jakarta berubah menjadi mal, perkantoran, hingga apartemen.

Baca juga: 243 Korban Banjir Jakarta Gugat Gubernur Anies Ganti Rugi Rp 42 Miliar

Ketua Departemen Perencanaan Komunitas dan Regional Alabama Agricultural and Mechanical University, Amerika Serikat, Deden Rukmana menghimpun data-data pelanggaran rencana tata ruang DKI Jakarta tahun 1985-2005 itu dalam artikel yang diterbitkan pada February 2015.

Artikel itu berjudul "The Change and Transformation of Indonesian Spatial Planning after Soeharto's New Order Regime: The Case of the Jakarta Metropolitan Area."

Dalam artikelnya, Deden merinci, pelanggaran rencana tata ruang terjadi di Kelapa Gading, Pantai Kapuk, dan Sunter, Jakarta Utara; Senayan, Jakarta Selatan; dan Tomang, Jakarta Barat.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi membenarkan data pelanggaran rencana tata ruang yang ditulis dalam artikel Deden.

Tubagus berujar, pelanggaran itu terjadi karena kesalahan Pemprov DKI dan pelaku usaha yang mendirikan bangunan-bangunan di area yang tak seharusnya.

"Pemerintah di era itu menggampangkan urusan lingkungan hidup, dan yang menjadi korban adalah kita saat ini. Pemerintah sekarang pun upaya pemulihannya sangat lamban," kata Tubagus, kemarin.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kronologi Diketahuinya Satu Keluarga di Bekasi Terinfeksi Covid-19

Ini Kronologi Diketahuinya Satu Keluarga di Bekasi Terinfeksi Covid-19

Megapolitan
5 Aktivis Papua yang Kibarkan Bendera Bintang Kejora Bebas Setelah Jalani Vonis 9 Bulan Penjara

5 Aktivis Papua yang Kibarkan Bendera Bintang Kejora Bebas Setelah Jalani Vonis 9 Bulan Penjara

Megapolitan
5 Polisi Gadungan Peras Pemuda di Bintaro, Selipkan Bubuk Tawas Dianggap Sabu

5 Polisi Gadungan Peras Pemuda di Bintaro, Selipkan Bubuk Tawas Dianggap Sabu

Megapolitan
Taufik Dukung Penerapan New Normal Jakarta dengan Pengawasan Ketat

Taufik Dukung Penerapan New Normal Jakarta dengan Pengawasan Ketat

Megapolitan
Mobil Suzuki Swift Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim, Sopir Selamat

Mobil Suzuki Swift Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim, Sopir Selamat

Megapolitan
Calon Penumpang Harus Punya SIKM untuk Beli Tiket Kereta Api dari dan Menuju Gambir

Calon Penumpang Harus Punya SIKM untuk Beli Tiket Kereta Api dari dan Menuju Gambir

Megapolitan
Pemkot Jaksel Bangun 14 Pos untuk Periksa SIKM, Ini Daftar Lokasinya

Pemkot Jaksel Bangun 14 Pos untuk Periksa SIKM, Ini Daftar Lokasinya

Megapolitan
Menuju New Normal, Pemkot Bekasi Siapkan Aturan buat Masyarakat dan Pelaku Usaha

Menuju New Normal, Pemkot Bekasi Siapkan Aturan buat Masyarakat dan Pelaku Usaha

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Dukung New Normal, tapi Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Ketua DPRD DKI Dukung New Normal, tapi Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Megapolitan
Aturan Baru, Syarat Keluar Masuk Depok seperti Jakarta

Aturan Baru, Syarat Keluar Masuk Depok seperti Jakarta

Megapolitan
Penyebab Mobil Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim

Penyebab Mobil Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim

Megapolitan
3 Penumpang KA Tanpa SIKM Tak Lanjutkan Isolasi di Gelanggang Remaja Gambir

3 Penumpang KA Tanpa SIKM Tak Lanjutkan Isolasi di Gelanggang Remaja Gambir

Megapolitan
Tiba di Bandara Soetta Tanpa SIKM, Siap-siap Biayai Karantina Sendiri

Tiba di Bandara Soetta Tanpa SIKM, Siap-siap Biayai Karantina Sendiri

Megapolitan
TPA Rawa Kucing Kebakaran Sepanjang 20 Meter

TPA Rawa Kucing Kebakaran Sepanjang 20 Meter

Megapolitan
Satu Penumpang KA Luar Biasa Tanpa SIKM Dipulangkan ke Yogyakarta

Satu Penumpang KA Luar Biasa Tanpa SIKM Dipulangkan ke Yogyakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X